Tanjungpinang, 14/1 (ANTARA) - Pemerintah pusat tidak memberi bantuan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun.
"Seharusnya pemerintah pusat memberi bantuan untuk operasional dan pembangunan infrastruktur FTZ yang baru dilaksanakan sekitar setahun," kata Sekretaris Dewan Kawasan FTZ, Jon Arizal yang dihubungi dari Tanjungpinang, Kamis.
Jon mengatakan, pelaksanaan FTZ di Batam, Bintan dan Karimun belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Padahal anggaran dari pusat dibutuhkan antara lain untuk membiayai operasional petugas FTZ serta membangun pelabuhan dan perkantoran.
Selama ini anggaran pelaksanaan FTZ bersumber dari daerah masing-masing. Badan Pengusahaan FTZ Bintan dan Karimun menggunakan anggaran daerah untuk membiayai seluruh operasional dan infrastruktur FTZ.
Sementara Dewan Kawasan FTZ menggunakan anggaran Kepulauan Riau untuk melaksanakan FTZ. Sedangkan Badan Pengusahaan FTZ Batam mendapat bantuan anggaran dari pusat. Operasional dan peningkatan fasilitas FTZ di Batam juga menggunakan unit-unit usaha yang dioperasionalkan Otorita Batam.
"Dibutuhkan anggaran yang besar untuk melaksanakan FTZ," kata Joh, yang juga Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kepulauan Riau.
Ia mengatakan, pelaksanaan FTZ mengalami perubahan ke arah perbaikan dan beberapa peraturan yang menghambat pelaksanaan FTZ telah diubah sehingga investor tidak perlu ragu lagi menanamkan modal di Batam, Bintan dan Karimun.
"Kami memiliki keyakinan FTZ dapat mendorong kemajuan Kepulauan Riau," ujarnya. (T.PK-NP/B/S004/S004) 14-01-2010 14:52:55 NNNN
"Seharusnya pemerintah pusat memberi bantuan untuk operasional dan pembangunan infrastruktur FTZ yang baru dilaksanakan sekitar setahun," kata Sekretaris Dewan Kawasan FTZ, Jon Arizal yang dihubungi dari Tanjungpinang, Kamis.
Jon mengatakan, pelaksanaan FTZ di Batam, Bintan dan Karimun belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Padahal anggaran dari pusat dibutuhkan antara lain untuk membiayai operasional petugas FTZ serta membangun pelabuhan dan perkantoran.
Selama ini anggaran pelaksanaan FTZ bersumber dari daerah masing-masing. Badan Pengusahaan FTZ Bintan dan Karimun menggunakan anggaran daerah untuk membiayai seluruh operasional dan infrastruktur FTZ.
Sementara Dewan Kawasan FTZ menggunakan anggaran Kepulauan Riau untuk melaksanakan FTZ. Sedangkan Badan Pengusahaan FTZ Batam mendapat bantuan anggaran dari pusat. Operasional dan peningkatan fasilitas FTZ di Batam juga menggunakan unit-unit usaha yang dioperasionalkan Otorita Batam.
"Dibutuhkan anggaran yang besar untuk melaksanakan FTZ," kata Joh, yang juga Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kepulauan Riau.
Ia mengatakan, pelaksanaan FTZ mengalami perubahan ke arah perbaikan dan beberapa peraturan yang menghambat pelaksanaan FTZ telah diubah sehingga investor tidak perlu ragu lagi menanamkan modal di Batam, Bintan dan Karimun.
"Kami memiliki keyakinan FTZ dapat mendorong kemajuan Kepulauan Riau," ujarnya. (T.PK-NP/B/S004/S004) 14-01-2010 14:52:55 NNNN
Copyright © ANTARA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar