Mudah, Cepat, dan Bebas Pungli

Sabtu, 16 Januari 2010 (sumber Batam Pos,versi asli)

Spipise Pelayanan Terpadu Satu Atap MENTERI Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa meresmikan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (Spipise) pada Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP), Jumat (15/1) di Sumatera Convention Center, Batam Centre. Sistem ini adalah pertama dan menjadi pilot project di Indonesia. Spipise yang ada di Batam ini telah bisa mengurusi 102 perizinan. Menurut Hatta, Spipise penting diterapkan, mengingat sistem ini merupakan salah satu dari tiga pilar penting program nasional single window (NSWi) yang kini digaungkan pemerintah. Memangkas birokrasi perizinan yang biasa berbelit, lambat dan tak bisa diprediksi menuju murah, efisien dan bisa diprediksi, bahkan bebas pungli karena pengurusan perizinan bisa dilakukan dari rumah melalui perangkat teknologi yang ada, sehingga tak perlu bersentuhan langsung dengan petugas yang menangani perizinan tersebut. ”Mudah-mudahan sistemnya yang bergerak, bukan orangnya yang bergerak. Kalau orangnya yang bergerak, gagalah kita,” pintanya. Penerapan sistem ini diharapkan dapat menumbuhkan dan memudahkan iklim investasi di Batam yang kini memegang status sebagai kawasan perdagangan bebas (FTZ). Bahkan, Hatta sangat yakin, investor yang masuk menanamkan modalnya di BBK akan meningkat sedikitnya dua kali lipat. Hatta juga mengatakan, yang paling ditakutkan investor adalah ketidakpastian. Nah, saat ini setelah PMK yang mengatur tentang pelaksanaan FTZ di BBK telah direvisi, maka semua sudah pasti. Ditambah lagi dengan sistem pengurusan perizinan yang satu atap dan berbasis teknologi informasi (elektronik). ”Kita berharap gross domestic product (GDP) bisa naik dari Rp 5.000 triliun menjadi Rp10 ribu triliun dengan penerapan sistem ini,” ujar Hatta. Gubernur Kepri Ismeth Abdullah mengatakan, perizinan yang bisa ditangani di layanan satu atap tersebut mencapai 102 perizinan. Di antaranya izin usaha, izin tinggal (orang asing), kepabeanan, izin bea cukai bahkan izin tenaga kerja asing (TKA), izin kelautan dan perikanan, izin kehutanan, izin visa hingga izin kitas. ”Dengan sistem ini diharapkan kita mampu bersaing dengan sistem serupa seperti di Johor, Singapura Vietnam, Thailand dan China. Memperpendek jalur birokasi, transparan, dan bebas pungutan liar (Pungli),” ujarnya. Mendagri, Gamawan Fauzi yang turut menghadiri peresmian menyatakan salut kepada Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Karena jumlah perizinan yang dilayani di one stop service Batam jumlahnya cukup banyak dan cepat dibanding daerah lain. Dikatakan dari 70 perizinan sebelumnya, naik menjadi 77 perizinan hingga saat ini mencapai 102 perizinan. ”Tapi kita minta jangan cuma izin yang kecil saja yang dila-yani. Sementara izin yang banyak uangnya ‘gemuk’ disembunyikan. Tak ada yang sulit untuk dilakukan hanya saja dibutuhkan kerelaan dari Pemko/Pemda,” katanya. Mendagri juga mengingatkan publik untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan terpadu ini. “Jangan sampai dibilang selesai sehari tapi kenyataanya sampai 10 hari tak selesai-selesai. Ini harus di awasi,” pintanya. ”Peran masyarakat dan media sangat kita butuhkan untuk mengontrol pelaksanaan perizinan terpadu ini,” tukas mantan Gubernur Sumatera Barat tersebut. Turut hadir dalam peresmian tersebut Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Kepala BKPM Gita Wiryawan, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, Ketua BP Batam Mustofa Widjaya dan unsur muspida Kepri dan Batam lainnya. (cr3/nur)