Batam Sumbang Rp2 Triliun untuk Devisa Negara

Jumat, 30 December 2011  (sumber Haluan Kepri 
 

BATAM CENTRE -  Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Mustofa Widjaja menyatakan, tahun 2011, Batam menyumbang sekitar Rp2 triliun untuk devisa negara. Batam pun terus tumbuh menjadi salah satu daerah penggerak roda perekonomian nasional. Kata Mustofa, dengan regulasi yang telah diterbitkan, baik berupa Keputusan Presiden (Keppres) dan peraturan, serta perundang-undangan lainnya dari pemerintah pusat mengenai pelimpahan wewenang kepada BP Batam, Pulau Batam mampu memberikan nilai tambah yang cukup signifikan dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Hal itu, tidak bisa dipungkiri disebabkan letak Pulau Batam yang sangat strategis karena berdekatan dengan Negara Singapura dan negara-negara Asia Pasifik lainnya.

PT Exas Tutup Total

Jumat, 30 December 2011 (sumber Haluan Kepri)

BATAM- PT Exas Batam Indonesia yang berlokasi di Batamindo Industrial Park (BIP), Jalan Beringin Lot 323-324 Mukakuning tutup total. Informasi yang dihimpun Haluan Kepri, hari ini Jumat (30/12) merupakan hari masuk terakhir bagi karyawan. Perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Jepang ini tutup, karena tidak ada lagi orderan pekerjaan.

Pejabat Dilarang Sahkan Transaksi Tanah di Relang

27 Dec 2011 (sumber Batam Pos)

Lahan di Pulau Rempang dan Galang hingga saat ini masih status  quo. Wali Kota Batam Ahmad Dahlan melarang pejabat, termasuk camat dan lurah  setempat, menandatangani atau mengesahkan transaksi penjualan lahan di dua kawasan  itu.
Ditegaskan Dahlan, jika ada camat atau lurah yang mengesahkan transaksi penjualan  lahan di kawasan itu maka ia akan memprosesnya secara hukum.
Alasannya, karena hingga saat ini kawasan itu belum mendapat legitimasi pengelolaan  yang sah dari pemerintah pusat.

Barelang Masih Menjadi Primadona Investasi

Tribun Batam - Selasa, 27 Desember 2011 

Laporan Tribunnews Batam, Dewi dan Nazaruddin

Pertumbuhan kota Batam sebagai kawasan industri tumbuh semakin pesat. Tidak saja kawasan industri, kawasan permukiman pun semakin menjamur.

Lahan semakin sempit. Ekonomi pun mulai stagnan. Satu-satunya jalan untuk keluar dari masalah tersebut harus mencari lahan baru. Namun kendala lahan kini menjadi polemik yang tak pernah putus.

Pertumbuhan Ekonomi tak Mampu Entaskan Kemiskinan

Kamis, 29 December 2011 (sumber Haluan Kepri) 
 

JAKARTA-Gemerlap pertumbuhan ekonomi dinilai tidak memiliki korelasi dengan pengentasan kemiskinan. Bahkan beraneka ragam kebijakan yang didesain pemerintah tidak bisa mengurangi kemiskinan secara signifikan. Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika dalam The 1st Indonesian Poverty Outlook Seminar di Jakarta, Selasa (27/12). "Tidak ada korelasi gemerlap ekonomi dengan kemiskinan. Bahkan beraneka ragam kebijakan yang didesain tidak sama sekali mengurangi kemiskinan," katanya.

Pengusaha Masih Tunggu Revisi PP 02

Kamis, 29 December 2011  (sumber Haluan Kepri)
 

BATAM- Hingga kini belum ada tanda-tanda PP 02 tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di kawasan FTZ bakal direvisi oleh Pemerintah Pusat. Padahal, hingga kini pengusaha masih menunggu pemerintah merevisi PP tersebut. Akibatnya, dampak pemberlakuan FTZ di kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang diharapkan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia wilayah barat belum terwujud.

Penyelidikan Diawasi Mabes Polri

Sabtu, 17 December 2011 (sumber Haluan Kepri) 
 

Kasus Limbah B3 di Dam Tembesi
JODOH-  Penyelidikan terhadap kasus pencemaran lingkungan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Dam Tembesi, tetap berada dalam pengawasan Mabes Polri. Karena itu, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam diharapkan bisa menuntaskan kasus yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD Kota Batam Mhd Jeffry Simanjuntak ini. Penegasan tersebut disampaikan Kasubdit 2 Tipiter Mabes Polri, Kombes Pol. Ahmad khaidar pada acara sosialisasi penegakan hukum UU No.32 tahun 2009 di Hotel Planet, Jodoh, Kamis (16/12).

Kunjungan Komisi VI DPR RI, Penerapan FTZ Belum Maksimal

Selasa, 20 December 2011 (sumber Haluan Kepri) 
 

BATAM  CENTRE --- Penerapan kawasan pelabuhan bebas dan kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun (BBK), sampai saat ini belum berjalan maksimal.  Di sana-sini masih ditemukan banyak kendala, dan kendala paling utama adalah pengusaha masih mengeluhkan susahnya mendapatkan izin untuk keluar masuknya barang-barang.

Industri Batam Melambat

Kamis, 22 December 2011 (sumber Haluan Kepri)

BATAM-Temuan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Agus Hermanto bahwa pelayanan birokrasi dan perizinan di kawasan FTZ BBK masih amburadul bukannya hanya isapan jempol. General Manager (GM) PT Batamindo Investment Cakrawala (BIC), John Sulistiawan juga mengatakan bahwa birokrasi di Batam perlu direformasi. John memperkirakan trend industri di Batam tahun 2012 akan melambat.

Tahun 2016 Monorail Dioperasikan

(sumber Batam Pos)

Rencana pembangunan sarana transportasi massal berupa kereta api cepat (monorail) dan jalan tol dengan nilai investasi ditaksir Rp4 triliun di Batam hingga saat ini masih dalam pembahasan pemerintah pusat.
Namun demikian, Humas Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam Joko Wiwoho, mengungkapkan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) di Jakarta telah mempelajarinya.
Bahkan, kata dia, proyek yang telah direncanakan sejak tahun 2009 lalu itu menjadi salah satu prioritas di Kementerian PU.
”Sudah direncanakan sejak dua tahun lalu dan telah masuk ke menteri PU dan sudah diprioritaskan,” kata Djoko Wiwoho disela-sela dialog interaktif dengan Pemko Batam di BBC, Nagoya kemarin (15/12).

Berbagi Strategi Dalam Penghematan Air Bersih antar PDAM

Tribun Batam - Kamis, 15 Desember 2011 

 

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM - Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) kembali mengadakan seminar mengenai pengelolaan Air baku yang diadakan di Hotel Harmoni One Batam. Rabu (14/12).

Banyak Perusahaan Penghasil Limbah B3 Tak Punya TPS

Jumat, 16 December 2011 (Sumber Haluan Kepri)

JODOH- Perusahan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Batam, masih banyak yang tidak memiliki tempat pengelolaan sementara (TPS). Akibatnya, proses pengolahan limbah B3 tersebut menjadi tidak sempurna.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam, Dendi N Purnomo dalam acara sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Hotel Planet, Jodoh, Kamis (15/12).
Sosialisasi ini melibatkan pihak Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), Mabes Polri, Polda Kepri dan jajaran Pemko Batam.

Warga Batu Batam Tolak Pendataan Penggusuran

Jumat, 16 December 2011 (Sumber Haluan Kepri)

BALOI- Warga pemukiman liar di Batu Batam RT 006/05 Kelurahan Baloi Indah, Lubukbaja menolak proses pendataan yang dilakukan oleh Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam, Kamis (15/12) sekitar pukul 09.00 WIB. Suasana sempat tegang akibat adu mulut antara warga dengan petugas.
Pendataan lokasi yang rencananya akan digusur itu mendapat backup aparat kepolisian dari Sat Samapta Polresta Barelang. Alasan penolakan warga, karena pendataan dilakukan secara tiba-tiba. Warga baru mendapat informasi akan ada pendataan pada Rabu (14/12) petang melalui surat tertulis.

Investasi Swiss Terus Bertambah

Swiss jajaki Investasi di Batam

BMKG Gelombang Tinggi Ancam Nelayan

Tribun Batam - Rabu, 14 Desember 2011

TRIBUNNEWSBATAM.COM. BATAM-Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandara Hang Nadim Batam mengimbau nelayan mewaspadai gelombang tinggi serta angin kencang saat musim utara. Perairan Kepri yang dikenal dengan banyaknya pertemuan arus, sehingga gelombang laut di perairan Kepri terkenal ganas. 

BP Kawasan Batam Diduga Terlibat Pemberian Travel Cheque Kepada Anggota DPR RI

(sumber Suara Mandiri Pos)

Kelangkaan BBM Ganggu Ekonomi

Rabu, 14 December 2011   (sumber Haluan Kepri)

BATAM--Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Kota Batam harus segera diatasi. Sebab, kelangkaan BBM tidak lagi sebatas membuat masyarakat menjerit, tetapi sudah sampai pada tahap mengganggu aktivitas perekonomian.

UMK Batam 2012 Rp1.402.000

(Sumber Batam Pos) 14 Desember 2011

Gubernur Kepri HM Sani akhirnya memutuskan Upah Minimum Kota (UMK) Batam sebesar Rp1.402.000, sesuai usulan Dewan Pengupahan Kota Batam. Serikat pekerja menerima, begitu juga pengusaha, meski Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menerimanya dengan berat hati. Keputusan baru UMK Batam 2012 itu dituangkan dalam SK Nomor 555-12/12/2011 dan berlaku mulai 1 Januari 2012.

BP Batam Dinilai Provokatif

(sumber Haluan Kepri)

Realisasi Investasi Picu Kritik

(sumber Tribun Batam)

Pameran Foto Pembangunan Batam

(sumber Batam Pos)

Pemko Ancam Cabut SIUP Importir Gula

(Sumber Batam Pos) 13 Desember 2011

Persediaan gula impor di Batam habis menjelang Natal dan Tahun Baru 2012. Agar tak langka, Pemko Batam meminta enam perusahaan importir gula segera mendatangkan gula lokal ke Batam.
”Jika terjadi kelangkaan dan gula lokal tidak ada di pasaran maka enam importir itu akan kita cabut SIUP-nya,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kota Batam Ahmad Hijazi kepada wartawan, kemarin.

Hijazi Minta Importir Gula Ditinjau Ulang

Selasa, 13 December 2011 (Sumber Haluan Kepri) 
 

BATAM CENTRE -- Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kota Batam, Ahmad Hijazi mengatakan bahwa dirinya telah meminta ke walikota Batam untuk meninjau ulang keberadaan enam perusahaan importir gula yang selama ini dipercaya untuk memasok gula di kota ini. Pasalnya, keberadaan mereka tidak mampu menjamin ketersedian gula di pasaran, padahal salah satu tugas mereka ada memastikan ketersedian gula untuk masyarakat.

Pelabuhan Punggur Rawan Penyelundupan

Selasa, 13 December 2011 (sumber Haluan Kepri)

X Ray Tak Berfungsi

PUNGGUR- Keberadaan mesin x ray yang di pintu keberangkatan di Pelabuhan Telagapunggur disinyalir sebagai faktor yang  mengakibatkan  rawan terhadap penyelundupan dari Batam ke Tanjungpinang dan Tanjunguban. Pasalnya, mesin yang dibeli dengan menggunakan anggaran pemerintah ini nyaris tidak pernah difungsikan sejak diadakan beberapa tahun lalu.

Dubes Korsel Kunjungi Batam

Rabu, 07 December 2011 (sumber Haluan Kepri 
 

Disarankan Investasi di Pelabuhan Batuampar
BATAM CENTRE- Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menunjukkan ketertarikan untuk bekerjasama dan menambah nilai investasinya di Batam. Hal tersebut terungkap dari kunjungan Duta Besar Korsel untuk Indonesia, Kim Young Sun ke Pemko Batam, Selasa (6/12).

Tarif Naik, Air Sering Mati

(Sumber Batam Pos) 

Setelah menaikkan tarif November lalu, pelayanan perusahaan penyedia air bersih PT Adhya Tirta Batam (ATB) justru makin merosot. Belakangan air sering mati. Durasinya bisa mencapai enam jam. Kondisi ini membuat pelanggan kesal dan dirugikan.
Di kawasan Tiban, misalnya suplai air ATB ngadat sudah terjadi sejak Sabtu (3/12). Pada hari Minggu (4/12) air kembali mati. Warga di Perumahan Nirwana Residence, Tiban BTN, Griya Permata Indah, dan Tiban McDermott sudah tak mendapat suplai sejak pukul 10.30 pagi.

FTZ Dianggap Tak Berdampak Kepada Buruh

Tribun Batam - Jumat, 9 Desember 201

BINTAN, TRIBUN - Implementasi FTZ tidak membawa dampak yang begitu baik terhadap masyarakat khususnya buruh sebagaimana dikumandangkan. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bintan, Parlindungan Sinurat menilai hal tersebut jauh dari yang diharapkan masyarakat khususnya buruh.

Batam-Korsel Bahas Pelabuhan Batuampar

(Sumber Batam Pos)  

Investor asal Korea Selatan (Korsel) melirik rencana pembangunan infrastruktur pelabuan kontainer Batuampar. Pelabuhan Batuampar dinilai sangat strategis karena berada di antara Selat Melaka yang setiap harinya dilalui ribuan kapal dari berbagai negara.
Bentuk perhatian pemerintah dan pengusaha Korsel itu diapresiasikan dalam pertemuan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan dan Duta Besar Korsel untuk Indonesia Kim Young Sun di Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Selasa (6/12).

Kasus Limbah B3 di Dam Tembesi

Selasa, 06 December 2011 (sumber Haluan Kepri)

Bapedalda Koordinasi dengan Mabes Polri

TIM, Liputan Batam
BATAM CENTRE- Diam-diam, pihak Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam sudah melakukan koordinasi dengan Polda Kepri dan Mabes Polri dalam memproses kasus tindak pidana penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) jenis slug oil di daerah Dam Tembesi. Sementara itu, anggota DPRD Kota Batam, Mhd Jeffry Simanjuntak yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini, pun sudah diperiksa oleh Bapedalda.

Korsel Tertarik Bangun Jembatan Babin

(Sumber Batam Pos) 6 Desember 2011

Gubkepri M Sani mengatakan, Korea Selatan (Korsel) tertarik untuk menanamkan investasi berupa pembangunan jembatan Batam-Bintan (Babin) dan pembangunan pelabuhan Batuampar, Batam. Hal ini sesuai dengan pembicaraan HM Sani, dengan Dubes Korea Selatan untuk Indonesia Kim Young Sun, di Kantor Gubkepri, kemarin.
Menurut Sani, ketertarikan Korsel membangun Jembatan Babin dan pembangunan Pelabuhan Batuampar, karena bidang itu sesuai dengan spesialis investor korea Selatan. ”Dia bilang (Kim Young Sun, red) pada waktunya mereka akan mengutus pengusaha dari Korsel untuk melihat secara langsung proyek yang saya tawarkan itu. Kalau memungkinankan mereka akan berinvestasi,” ujar Sani usai menerima kunjungan Kim Young Sun.

Pengurus BUMD Harus Dirombak

(Sumber Batam Pos) 6 Desember 2011

Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi, menyoroti kinerja oknum direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Kepri yang jarang masuk kantor.
”Permasalahan perusahaan milik daerah itu tidak hanya menyangkut anggaran dan utang, melainkan juga pada oknum direksi yang jarang masuk kantor,” kata Nur, kemarin.

Istono : Saya Lebih Khawatir Akan Adanya Tangan 'Jahililia'

Tribun Batam - Kamis, 1 Desember 2011 

Tribun Batam/ Zabur

Kondisi Jembatan 1 Fisabilillah Barelang

Laporan Tribunnews Batam, Nazar Napitu

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Menanggapi kondisi jembatan satu Fisabillah, Istono, Direktur Teknis dan Pembangunan BP Batam menjelaskan sangat mengkhawatirkan adanya tindakan dari orang-orang bertangan jahil dan tidak bertanggung jawab yang mencoba merusak komponen jembatan.

Kekuatan Jembatan Sampai Seabad

Tribun Batam - Kamis, 1 Desember 2011 

 

Tribun Batam/ Zabur

Kondisi Jembatan Satu Fisabilillah, barelang

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Pasca ambruknya jembatan Tenggarong Kalimantan timur beberapa waktu lalu, cukup membuat tanda tanya besar bagi warga Batam terhadap Jembatan Barelang.

Menanggapi hal tersebut dan kondisi mulai berkaratnya jembatan satu Fisabilillah, Barelang, Batam, Kepri, langsung ditanggapi oleh pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pembangunnya.

Cable-Stayed Jembatan I Barelang Mulai Karatan

Tribun Batam - Kamis, 1 Desember 2011 

12

Tribun Batam/ Zabur

Kondisi Jembatan 1 Fisabilillah

      Laporan Tribunnews Batam, Zabur Anjasfianto

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Pasca robohnya Jembatan Kutai Kertanegara, Kalaimantan Timur, beberapa daerah mulai berbenah dan memperbaiki jembatan yang memiliki konsep yang sama untuk kategori jembatan gantung.

Warga Relang Ancam Gabung Bintan

Jumat, 02 December 2011 (Sumber Haluan Kepri) 
 

BATAM CENTRE- Masyarakat di wilayah Rempang dan Galang mengancam akan kembali ke pangkuan Kabupaten Bintan. Ancaman tersebut disampaikan karena pemerintah tak kunjung memberi kepastian terhadap status lahan di wilayah itu.

Dirawat Rutin, Jembatan I Bisa Tahan 100 Tahun

(Sumber Batam Pos) 2 Desember 2011

Direktur Perencanaan Teknik Badan Perusahaan (BP) Batam, Istono menyatakan Jembatan Batam-Rempang-Galang (Barelang) aman untuk digunakan berbagai aktivitas.
Istono menjelaskan, proyek pembangunan jembatan tersebut mulai dikerjakan pada 1992 dan selesai 1998 dengan total biaya sebesar  Rp88,1 miliar. Terhitung sejak konstruksi selesai, dari sisi umur jembatan itu baru berusia 13 tahun. Sementara, kata dia, dari desain yang digunakan jembatan ini mampu bertahan sampai 50 tahun bahkan 100 tahun. Namun, hal tersebut tentu dengan pengecekan dan perawatan secara rutin.

Impor Terpal Kenal Pajak Rp 13.634 per Kg

Tribun Batam - Rabu, 30 November 2011

 

JAKARTA, TRIBUN - Kementerian Perdagangan mengungkapkan, mulai tanggal 17 November 2011 sampai 16 November 2014, tiap importasi barang impor terpal dari serat sintetik kecuali awning dan kerai matahari yang termasuk dalam HS Ex 6306.12.00.00, akan  dikenakan  Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

Zulhendri: Donasi Penumpang Dibatalkan

(sumber Batam Pos) 1 Desember 2011
Pemerintah Kota Batam akhirnya menyerah. Dinas Perhubungan  dipastikan membatalkan donasi penumpang di pelabuhan laut dan bandara karena sulit  menerapkannya.
Alasannya, kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Zulhendri, hingga saat ini  pihaknya belum mendapat persetujuan dari kantor-kantor agen transportasi udara dan laut  untuk menyertakan kutipan donasi dalam tiket penumpang.

Jembatan Tiban Dibiarkan Rusak

(Sumber Batam Pos) 30 November 2011

Kerusakan jembatan penyeberangan di Tiban Kampung masih akan berlanjut karena Badan Pengusahaan Batam mengaku tak punya anggaran untuk memperbaiki jembatan tersebut.
Pantauan Batam Pos, atap jembatan itu sudah banyak hilang alias bolong. Parahnya, pembatas samping jembatan juga sudah banyak berlubang sehingga semakin membahayakan warga yang menyeberang lewat jembatan tersebut.

UMK Batam Rp1.310.000

(Sumber Batam Pos) 29 November 2011

Gubernur Kepri Muhammad Sani akhirnya menetapkan angka Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2012 sebesar Rp1.310.000. Angka ini melebihi angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang disepakati buruh, pengusaha, dan pemerintah Kota Batam sebesar Rp1.302.992.
Muhammad Sani mengaku telah resmi menandatangani surat keputusan penetapan UMK itu, setelah sebelumnya dibahas bersama oleh Dewan Pengupahan Provinsi Kepri atas usulan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan pascaunjukrasa yang berakhir anarkis pekan lalu.
”Kami telah sepakat dan memutuskan UMK Batam tahun 2012 sebesar Rp1.310.000,” tegas Sani kepada wartawan di sela-sela rapat koordinasi pengentasan kemiskinan di Harris Hotel Batam Centre, Senin (28/11).

Jembatan Barelang Masih Aman

Selasa, 29 November 2011 (Sumber Haluan Kepri)

BATAM CENTRE- Enam unit jembatan yang menghubungkan Pulau Batam, Rempang dan Galang (Barelang) sangat aman untuk dilewati oleh kendaraan. Namun, masyarakat tetap diingatkan agar tidak merusak jembatan, apalagi sampai melepas pembungkus kabel karena dapat menyebabkan besi penyangga jembatan berkarat, sehingga mudah rusak.

UMK Batam Rp1.310.000

Selasa, 29 November 2011  (sumber Haluan Kepri)

BATAM--Setelah melalui pembahasan alot dan melelahkan bahkan sempat diwarnai unjuk rasa anarkis buruh, Gubernur Kepri HM Sani akhirnya menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2012 sebesar Rp1.310.000. Angka ini lebih tinggi Rp7.008 dari rekomendasi Walikota Batam Ahmad Dahlan. Sebelumnya, Dahlan merekomendasikan UMK Batam sebesar Rp1.302.992 atau sama dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Batam tahun 2012 yang sudah disepakati bersama oleh Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam.

Banyak Pelabuhan Tikus, BC Pusing

(Sumber Batam Pos) 28 November 2011

Kantor Wilayah Bea Cukai (BC) Batam mengaku dipusingkan dengan banyaknya pelabuhan tikus di Batam. Catatan BC Batam, sedikitnya ada 41 pelabuhan tikus di kota ini.
”Bea Cukai pusing soal pelabuhan tikus itu,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis, saat berkunjung ke Batam, belum lama ini.

KADIN KEPRI: DUA INVESTOR TUNDA KE BATAM

• Copyright:ANTARA
• Date: 27n November 2011

Batam, 17/11 (ANTARA) - Dua calon investor dari Jepang dan Korea Selatan menunda realisasi usaha di Batam yang dilanda kerusuhan berkenaan dengan unjuk rasa buruh untuk kenaikan upah minimum kota, kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepulauan Riau, Alfan Suhaeri.

Banyak Pelabuhan Tikus, BC Curhat ke Komisi XI

Tribun Batam - Minggu, 27 November 2011
 

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Kantor Wilayah Bea Cukai (BC) Khusus Kepri meminta bantuan Komisi XI DPR RI terkait maraknya pelabuhan tikus di Batam. BC mengeluhkan karena ada sekitar 41 pelabuhan tikus di Batam.

Batam Jadi Gerbang Investasi Indonesia

Sabtu, 26 November 2011 (sumber Haluan Kepri)

Pusat Dinilai Setengah Hati
JODOH -- Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, Nada Faza Soraya menilai pemerintah pusat tidak siap menjadikan Batam sebagai pintu gerbang Indonesia untuk masuknya investasi luar negeri. Pasalnya, sampai sekarang pusat belum memberikan otoritas penuh kepada pemerintah Kota Batam, khususnya untuk kepelabuhanan, keamanan laut dan otoritas ekonomi secara penuh.

Dokter di RSOB Dituding Lakukan Malpraktek

Sabtu, 26 November 2011  (sumber Haluan Kepri)

SEKUPANG- Dokter spesialis bedah syaraf di Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB) berinisial HJS dituding melakukan malpraktek terhadap pasiennya, Hermina. HJS pun dianggap tidak bertanggung jawab lantantaran meninggalkan pasiennya ke Bali  di saat operasi syaraf terhadap Hermina sedang berlangsung, Kamis (24/11) lalu. Sementara itu, operasi Hermina dilaksanakan oleh dokter bedah umum. Keluarga Hermina pun mengaku sangat kecewa dengan pelayanan RSOB.

Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen Gagal

(Sumber Tanjung Pinang Pos) 25 November, 2011

Syarat Lengkap, Tak Ada Alasan IMB Ditahan

Jumat, 25 November 2011 (sumber Haluan Kepri)

BATAM CENTRE- Kepala Dinas Tata Kota (Distako) Kota Batam, Gintoyono mengaku tidak mempunyai alasan untuk menahan atau tidak mengeluarkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada pemilik lahan sisa (terjepit) di Batam yang ingin mendirikan sebuah bangunan. Dengan catatan, pengusaha atau pemilik lahan tersebut sudah melengkapi seluruh persyaratan untuk penerbitan IMB.

3 Ton Kayu Illegal Logging Disita

Kamis, 24 November 2011 (Sumber Haluan Kepri) 
 

BALOI-Direktorat Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusahaan (BP) Batam menyita tiga ton kayu hasil illegal logging di dekat hutan lindung kawasan simpang lampu merah antara Kabil-Punggur, Rabu (23/11) sekitar pukul 15.30 WIB. Barang bukti dan seseorang yang mengaku pemilik kayu tersebut sudah dibawa ke Markas Ditpam di Baloi.

BPN: Uruslah Sendiri Sertifikat

 (sumber Batam Pos) 24 Nopember 2011
Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam, Ronal Lumban Gaol meminta agar dalam kepengurusan sertifikasi tanah, lahan rumah tinggal, warga datang langsung ke kantor BPN Batam di Sekupang.
Ada banyak fungsi warga datang langsung yakni, selain menyerahkan berkas ke beberapa loket di BPN, disana juga mereka bisa menanyakan pegawai dan melihat langsung harga pengurusan sertifikat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional.

Kayu Gelondongan Diamankan Ditpam

(Sumber Batam Pos) 24 Nopember 2011

Petugas patroli Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam mengamankan tiga ton kayu gelondongan yang sudah di hutan lindung Kabil, Rabu (23/11) pukul 15.00 WIB. Bersama kayu itu, Ditpam membawa satu orang yang diduga pembalaknya.

Kepri dan Batam Peringkat II Terbaik

Diposting oleh admin pada 23 November, 2011 (sumber Tanjung Pinang Pos)

Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kepri terus mendorong keterbukaan informasi dari lembaga pemerintahan. Selain memberikan arahan, KIP juga memberikan penghargaan bagi lembaga yang dinilai terbaik. Untuk Provinsi Kepri, Pemko Batam dinilai lembaga pemerintah terbaik ke-II. Sementara untuk Sumatera, pemerintah Kepri, dinilai yang terbaik ke-II.

Pelayanan Publik 80 Persen SDM PNS Rendah

Rabu, 23 November 2011 (sumber Haluan Kepri) 
 

BATAM CENTRE- Sekitar 80 persen sumber daya manusia (SDM) pegawai negeri sipil (PNS) masih berada di bawah kapasitas yang memadai untuk seorang pejabat publik. Hal ini yang dirasakan oleh masarakat saat berurusan dengan pelayanan pemerintah dimana masyarakat sering merasa diperbelit dengan panjangnya birokrasi yang musti dilewati.

BP Batam Akan Tarik Lahan 'Tidur'

Tribun Batam - Selasa, 22 November 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Tribunnews Batam, Nazar Napitu

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam terus melakukan evaluasi dan menginfentarisasi sejumlah lahan 'tidur' yang tidak kunjung dibangun atau dikelolah oleh pengusaha maupun pemilik lahan yang sebelumnya telah dipercayakan untuk memanfaatkannya.

Batam Raih Peringkat Kedua Badan Publik Batam Se-Kepri

Tribun Batam - Selasa, 22 November 2011 

Laporan Tribunnews Batam, Kartika Kwartya

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Pemerintah Kota Batam mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik terbaik kedua untuk tingkat Kabupaten/Kota se-Kepri.

Sedangkan diurutan pertama jatuh pada Pemerintah Kabupaten Karimun. Dan peringkat ketiga diduduki Pemkab Anambas. Disusul Pemko Tanjungpinang, Pemkab Natuna, Pemkab Bintan, dan terakhir Pemkab Lingga.

Biaya Pengurusan Sertifikat Memberatkan

 (sumber Batam pos) 23 November 2011
Masalah seputar pertanahan di Batam seperti tak pernah ada habisnya. Kini, biaya pengurusan sertifikat dikeluhkan karena membebani pengusaha dan masyarakat. Real Estate Indonesia (REI) meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam memperhatikan dan berbenah terkait biaya pengurusan sertifikat yang memberatkan itu.

Ponton Diganti, Telan Biaya Rp2,8 M

(Sumber Batam Pos) 23 November 2011

Ponton pelabuhan Domestik Sekupang akhirnya diganti dengan yang baru. Pergantian dua ponton itu menelan biaya Rp2,8 miliar.
Pantauan Batam Pos, belum lama ini, sejumlah pekerja dari PT Pagar Alam Perkasa sedang melakukan pekerjaan akhir pemasangan. Ponton yang memiliki panjang 18 meter dan lebar 10 meter itu bisa menampung penumpang hingga 100 orang.

Investasi Senilai Rp 1 Triliun Dapat Tax Holiday

Tribun Batam - Kamis, 17 November 2011

tribunnewsbatam/ kartika kwartya

Fatullah Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM- Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan kembali pembebasan atau pengurangan PPh Badan, yang lebih populer disebut tax holiday. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 130 tahun 2011 tentang pemberian fasilitas pembebasan/pengurangan PPh Badan.

Bangkitkan Entrepreneur Untuk Bersaing

19 November 2011 (Sumber Batam Pos) 


Kebangkitan entrepreneur menjadi salah satu kunci untuk bisa bersaing di kancah perdagangan dunia (global). Jadi sejak di sekolah, generasi muda harus dididik untuk menjadi entrepreneur. Bukan generasi yang pada masanya bekerja harus mencari pekerjaan dan menjadi karyawan.
“Nilai-nilai ini (entrepreneur) harus ditanamkan sejak sekolah. Jadi begitu lulus sekolah tidak mesti ke sana ke mari mencari pekerjaan,” ujar Ketua Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Batam, Mustafa Widjaya, soal entrepreneur, kemarin.

Investasi Rp1 T, Dapat Tax Holiday

18 November 2011 (Sumber Batam Pos) 


Pemerintah akhirnya memberlakukan kebijakan tax holiday atau pengurangan pajak bagi industri tertentu mulai tahun ini. Khusus Batam, kebijakan ini menjadi nilai tambah bagi sektor investasi.
Deputi Bidang Lalu Lintas Barang BP Batam Fatullah mengatakan, kebijakan ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 2011. Dengan tax holiday ini, investasi di Batam akan lebih menguntungkan dan memberikan insentif lebih bagi pengusaha.

Pengusaha Diminta Desak Pemerintah Pusat

Senin, 21 November 2011 (sumber Haluan Kepri)

Terkait Revisi PP 02 Tahun 2009

BATAM- Revisi PP 02 tahun 2009 hingga kini belum jelas junterungannya. Namun, bila kondisi ini dibiarkan, maka revisi PP tersebut tidak akan jalan. Karena itu pengusaha diminta untuk turut mendesak pemerintah pusat segera melakukan revisi terhadap PP tersebut.'

Diduga, Dendi Takut Tetapkan Tersangka

Senin, 21 November 2011 (sumber Haluan Kepri)

Kasus Limbah B3 Dam Tembesi

BATAM CENTRE- Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam, Dendi N Purnomo disinyalir akan "melepaskan" aktor utama dalam kasus limbah bahan berbahaya beracun (B3) di Dam Tembesi. Pasalnya,  Dendi takut menetapkan tersangka pencemaran lingkungan yang diduga melibatkan anggota DPRD Kota Batam Mhd Jefry Simanjuntak tersebut.

Mustofa: Lebih Mudah Pilih Foto Daripada Berita

21 November 2011  (Sumber Batam Pos)

Redaktur tamu Ketua BP Batam Mustafa Widjadja (dua dari kanan) berdiskusi bersama Redaktur Pelaksana halaman Metropolis M Iqbal (kiri) membahas berita yang layak terbit di halaman Metropolis, Kamis (17/11).

Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam Mustofa Wijaya menjadi orang ke tiga yang menjadi redaktur tamu Batam Pos, Kamis (17/11). Mustafa tiba di ruang redaksi sekitar pukul 17.15 WIB. Mengenakan baju lengan panjang warna biru laut dipadukan dengan dasi warna biru langit. Kedatangan Mustofa disambut Wapimred Batam Pos M Riza Pahlevi, beserta awak redaksi lainnya.
Mustofa langsung duduk di kursi redaktur tamu. Ia menghadapi halaman sesi Pro Biz. Tak seperti Wali Kota Batam Ahmad Dahlan yang memilah-milah foto, Mustofa lebih banyak bertanya proses pembuatan koran.

ASEAN-China Sepakati FTZ

 (sumber Batam Pos) 21 November 2011

Presiden AS dan RI berjabat tangan di KTT ASEAN - AS

Sepuluh negara ASEAN dan China sepakat membentuk zona perdagangan bebas  (FTZ) ASEAN-China guna mendorong perdagangan dan investasi di kawasan Asia Tenggara.
Pada peringatan 20 hubungan China-ASEAN kemarin (18/11), China juga meresmikan pendirian ASEAN-China Trade Center di Beijing. Kesepakatan tersebut diambil dalam KTT ASEAN Plus 3, yakni forum sepuluh kepala negara ASEAN bersama tiga kepala negara/pemerintahan dari Jepang, Korsel, dan China.

Layakkah Batam Jadi Barometer Properti Indonesia?

21 November 2011 (Sumber Batam Pos) 


Tentunya masih segar dalam ingatan kita, adanya istilah atau motto Pulau Batam dengan kata-kata ”Batam is no longer an island”. Kalau menyimak maksud dari istilah tersebut pada saat itu adalah: Sebagai daerah industri, Batam diproyeksikan menuju Kota Metropolis dan Madani. Proyeksi yang dimaksud pada saat itu, sesuai dengan program pemerintah sebagai kawasan andalan, seperti yang disebut pada Lampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2008, yang menyebut bahwa Pulau Batam lebih diandalkan dalam sektor unggulan pada bidang Kelautan, Pariwisata, Industri, dan Perikanan.

Bida Pratama Tekuk Mc Dermott

20 November 2011 (Sumber Batam Pos)

Asosiasi Sekolah Sepak Bola Indonesia (ASSBI) Batam mengadakan turnamen sepak antar sekolah sepak bola se-Batam khusus anak umur di bawah 12 tahun U-12, Minggu (20/11).
Penyelenggaraan turnamen tersebut, untuk mencari dan menjaring bibit muda pemain bola berbakat dimulai usia dini (anak-anak). Sebab, selama ini tak ada terobosan pencarian bibit pemain bola seperti yang dilakukan ASSBI di Batam.

Berharap BP Batam Tak Urusi HPL

Thursday, 10 November 2011 (sumber Sinar Indonesia) 
BPN Kangkangi Kewenangan BP Batam

Media-sindo.com

Ada semacam sistim monopoli yang dilakukan Badan Pengusahaan kawasan (BP-Batam) Batam sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden terkait Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di pulau Batam. Namun, sampai berapa lamakah sistim monopoli HPL pulau Batam oleh BP-Kawasan ini akan bertahan ?

Pelanggan ATB Tumbuh 1.000 Persen

 (sumber Batam Pos) 16 November 2011
Selama 16 tahun mengelola air bersih di Batam, permintaan sambungan baru oleh pelanggan ke PT Adhya Tirta Batam (ATB) selalu meningkat. Jika dibanding awal pengelolaan, jumlah pelanggan sekarang naik sekitar 1.000 persen. 

Terhambat Sejumlah Persoalan Investasi

(Sumber Koran Jakarta) 14 November 2011

Meski sudah lima tahun berstatus sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, pertumbuhan investasi di Batam belum mengembirakan. Hal itu disebabkan masih adanya sejumlah hambatan.

Ironisnya, pengusaha dan pejabat di Batam berbeda dalam memandang hambatan tersebut. Wali Kota Batam Ahmad Dahlan menyebut ada tiga faktor yang menjadi hambatan masuknya investasi ke Batam saat ini.

Daya Tarik Batam Mulai Melemah

 (sumber Koran Jakarta) 14 November 2011

Investasi Daerah| Momentum Banjir Thailand Tak Dimanfaatkan Secara Efektif

Sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau free trade zone dengan sejumlah fasilitas dan insentifnya, Batam mulai diragukan. Momentum banjir di Thailand terbukti tidak berdampak pada investasi asing.

Mafia Lahan Ancam Pertumbuhan Investasi

Senin, 14 November 2011 (sumber Haluan Kepri)

BATAM CENTRE-  Iklim investasi di Batam terancam akibat ulah para mafia lahan yang bermain dalam hal penerbitan perizinan lahan. Oknum mafia lahan tersebut disinyalir bisa berbuat sewenang-wenang karena mereka berada di lintas instansi yakni di BP Batam, Bappeko dan Dinas Tata Kota (Distako). Para oknum tersebut selama ini diduga menjalin kerjasama kotor dalam aspek mengeluarkan izin pemanfaatan lahan kepada oknum pengusaha nakal. Kondisi itulah yang dikhawatirkan bisa membawa dampak buruk bagi pertumbuhan investasi di Batam.

DP3KP Imbau Warga Tidak Tebang Hutan Di Sekitar Sumber Air

Senin, 14 November 2011 (Sumber Haluan Kepri)
 

ANAMBAS - Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (DP3KP)  Sudiono mengimbau masyarakat tidak menebang pohon-pohon di sekitar sungai dan mata air. Ini mengingat, sungai dan mata air menjadi sumber mata air bagi masyarakat dan perlu dijaga ketersediaannya. "Kita imbau agar tidak menebas pohon di sekitar mata air dan sungai, meskipun itu milik masyarakat sendiri. Mengingat ketersediaan air bersih kita sangat bergantung pada perbukitan dengan jumlah yang sangat terbatas," katanya.

Donasi Penumpang Tak Dapat Dukungan

(sumber Batam Pos) 14 November 2011
Upaya Pemko Batam memungut sumbangan atau donasi dari penumpang di bandara dan pelabuhan terancam batal diberlakukan. Pasalnya, hingga saat ini rencana pemberlakuan donasi itu belum dilakukan karena pihak agen kapal maupun BP Kawasan belum menyetujui pemberlakuan donasi tersebut.

Batam Menjanjikan

14 November 2011 (Sumber Batam Pos)

Meskipun pelaksanaan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ) belum berjalan sempurna karena beberapa peraturan yang belum sinkron, namun bagi pebisnis, Batam tetap saja menarik. Baik untuk industri, perdagangan, alih kapal maupun pariwisata.

Saksi Sudutkan Politisi PPP Penerima Suap OB

 (sumber Batam Pos) 11 November 2011
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (10/11) menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat dakwaan tentang adanya suap dari Otorita Batam (Badan Pengusahaan Batam) ke anggota DPR periode 1999-2004 dan 2004-2009, Sofyan Usman. Pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta itu, saksi-saksi yang dihadirkan semakin menyudutkan posisi politisi PPP yang dituduh menerima Rp1 miliar dari OB itu.

Saksi Terima Cek dari Sofyan

Nasional

SUAP CEK PELAWAT OTORITA BATAM

Friday, 11 November 2011 (sumber Koran Tempo)

Kembali

JAKARTA -- Saksi menyatakan pernah menerima cek pelawat dari Sofyan Usman, terdakwa kasus suap cek pelawat anggaran Otorita Batam 2004-2005. Cek itu merupakan pembayaran bahan bangunan untuk pembangunan masjid di perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Cakung, Jakarta Timur.

Akhiri Polemik Ranperda Naker

Jumat, 11 November 2011 (Sumber Haluan Kepri) 
 

BATAM-Kian tajamnya perseteruan antara pengusaha dan DPRD Kota Batam terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan (Ranperda Naker) membuat Ketua Dewan Penasehat Apindo Kepri Abidin Hasibuan akhirnya buka suara. Abidin mengimbau polemik soal Ranperda Naker segera diakhiri karena jika terus berlarut-larut akan merugikan Batam sendiri.

Stop Polemik Perda Naker

11 November 2011 (Sumber Batam Pos) 


Perseteruan antara pengusaha dengan anggota DPRD Kota Batam terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketenagakerjaan semakin memanas dan mulai tidak sehat.
Kondisi ini membuat Ketua Dewan Penasihat Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepi & Batam, Abidin Hasibuan, angkat bicara. Menurut dia, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka saingan Batam sebagai kawasan tujuan investasi makin senang.

BC Tangkap Sepasang Kekasih Simpan Sabu-sabu di Kemaluan

Kamis, 10 November 2011 (Sumber Haluan Kepri)
 

BATUAMPAR- Petugas Bea dan Cukai (BC) Batam kembali menangkap pelaku pembawa sabu-sabu di Pelabuhan Feri Internasional Batam Centre, Rabu (9/11) sekitar pukul 13.30 WIB. Kali ini, pelaku adalah sepasang kekasih Lin Hong Chye (31) dan Fitri Novia Ramadhani (21) yang baru tiba dari Stulang Laut, Johor, Malaysia.

Denda ATB, Pengadilan Tunggu MA

10 November 2011 (Sumber Batam Pos) 


Pengadilan Negeri (PN) Batam belum mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait denda Rp2 miliar kepada PT Adhya Tirta Batam (ATB) karena perusahaan air itu mengajukan peninjauan kembali (PK).

Hadirkan Pusat Data Digital Tercanggih

 (sumner Batam Pos) 9 November 2011
BP Batam terus melakukan inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, bukan hanya masyarakat Batam, tapi juga seluruh Indonesia, bahkan dunia.
Salah satunya, BP Batam telah membangun Pusat Pengolahan Data dan Sistem Informasi (PDSI) berteknologi canggih. Meski baru, namun
perannya sangat dirasakan. Di internal BP Batam sendiri, misalnya, PDSI menjadi motor perubahan sistem kerja. Bahkan, bisa dikatakan, BP Batam menjadi kantor paperless. Peredaran surat sudah berupa digital.

Warga Tanjunguma Keluhkan Persoalan Lahan

Rabu, 9 November 2011 (Sumber Haluan Kepri) 
 

Reses Aida Ismeth Abdullah
TANJUNGUMA- Anggota DPD RI Aida Ismeth Abdullah diminta warga Tanjunguma menuntaskan berbagai persoalan lahan yang banyak menimpa warga di daerah ini. Mayoritas permasalahan lahan di Tanjunguma disebabkan tak adanya itikad baik dari pemilik lahan untuk menemui masyarakat secara langsung.

ATB Didenda Rp2 M

 (sumber Batam Pos) 9 November 2011
Kasus monopoli dan praktik usaha tak sehat oleh perusahaan pengelola air bersih, PT  Adhya Tirta Batam (ATB) yang ditangani Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),  telah diputuskan Mahkamah Agung (MA), beberapa waktu lalu. Dalam putusan tersebut, ATB dikenakan hukuman denda sebesar Rp2 miliar.

BP Buka Izin Impor Gula

  (sumber Tanjung Pinang Pos) 8 November, 2011

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam memperkirakan ketersediaan gula tidak mencukupi hingga akhir tahun. Namun, pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam mengaku siap untuk memasok gula jika stok gula tidak mencukupi.

Stok Gula di Batam Tinggal 4-5 ton lagi

Tribun Batam - Senin, 7 November 2011 

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Pemerintah perlu mulai memikirkan kembali terkait pasokan gula ke Kota Batam. Karena gula yang diimpor pada akhir Juni lalu sudah mulai menipis stoknya.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kota Batam, Ahmad Hijazi mengatakan jumlah impor 9000 ton gula pada Juni lalu akan habis dalam lima bulan. Karena dalam satu bulan kebutuhan gula di Batam mencapai 1800 ton.

BP Batam Fokus Bangun Sumber Air

 (sumber Batam Pos) 7 November 2011
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Badan Pengusahaan (BP) Batam,  Ir Istono mengatakan sangat mengkhawatirkan ketersediaan air bersih di Batam seiring pesatnya laju pertumbuhan penduduknya.
Diperkirakan tahun 2020 Batam defisit air. Bahkan, bila tak segera membangun dam Tembesi, diperkirakan tahun 2014-2015 Batam sudah defisit air.

FTZ, Bebas Tapi Bukan Tanpa Batas

 (sumber Batam Pos) 6 November 2011
Untuk mengontrol keluar dan masuknya barang di wilayah Perdagangan dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam, kini berada dibawah kendali Direktorat Lalu lintas Barang, sebuah direktorat yang dibentuk setelah Otorita Batam berubah menjadi BP Batam.
Direktorat Lalu lintas Barang BP Batam bukan hanya bertugas mengeluarkan izin masuk maupun keluar barang-barang dari dan ke wilayah FTZ, tapi juga bertanggungjawab terhadap kuota barang-barang yang akan dimasukkan.