Terima Kasih Gertakannya

Sabtu, 16 Januari 2010 (sumber Batam Pos,versi asli)

Ismeth Moderatori Lima Menteri KETUA Dewan Kawasan FTZ di Batam, Bintan, Karimun, Ismeth Abdullah mendapat kado istimewa dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Kado tersebut adalah dikeluarkannya tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal penerapan FTZ di BBK. Ketiga PMK yakni PMK 240/2009, PMK 241/2009, dan PMK 242/2009. ”Ini hadiah tahun baru untuk Pak Ismeth (Gubkepri Ismeth Abdullah, red), karena diteken pada tanggal 31 Desember lalu. Untung ini tidak makanan, kalau gak pasti sudah basi,” seloroh Sri Mulyani kepada Ismeth Abdullah tentang tiga PMK baru yang diteken pada 31 Desember silam. Ismeth sendiri dalam acara tersebut tampil sebagai moderator mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Marie E Pangestu, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar, di Novotel, kemarin. Gubernur Kepri ini nampak tenang dan berusaha untuk membuat joke segar, saat memoderatori pengusaha yang bertanya ke Menteri Perekonomian dan menteri lain. Begitu juga, saat Ketua Kadin Bintan Hengky Suryawan bertanya tentang mengapa Bintan dan Karimun hanya sebagian dijadikan kawasan FTZ. Padahal seluruh wilayah Batam dijadikan FTZ. Hengky juga mengatakan bahwa kondisi itu membuat FTZ BBK kalah bersaing dengan kawasan lain. Termasuk soal kapal Indonesia yang kalah bersaing dengan kapal asing jika asas cabotage tak diberlakukan. Usai Hengky bicara, Ismeth langsung menyeletuk. ”Terima kasih atas gertakannya,” kata Ismeth. ”Saya kira tadi anggota DPR,” kata Hatta menimpali. Gubkepri Ismeth Abdullah dan Bupati Karimun Nurdin Basirun kompak melaporkan kasus byar pet listrik yang terjadi Provinsi Kepri dan Karimun ke Hatta Rajasa. ”Bapak Menko Perekonomian, listrik di Karimun sangat mengkhawatirkan. Tanpa listrik, investasi tidak akan mungkin bisa berjalan. Investor juga lari, gara-gara krisis energi di Karimun,” kata Nurdin Basirun saat sesi tanya jawab, kemarin. Mendengar itu, Ismeth yang bertindak sebagai moderator juga ikut menimpali. ”Masalah listrik di Kepri sudah sangat kritis sekali,” katanya. Ia menambahkan bahwa program PLN untuk menyediakan listrik sebesar 10-11 Mega Watt (MW) juga tidak berjalan. ”Kekecewaan masyarakat sudah begitu memuncak, bahkan jika tidak dicegah kantor PLN sudah dibakar,” ucapnya. Ia juga menegaskan jalur birokrasi di PLN terlalu panjang. ”Bahkan komplain pun tidak ditanggapi. PLN juga tidak mampu menyediakan pembangkit kecil sekalipun, pelayanan tidak memuaskan. Ini dikhawatirkan melemahkan daya saing FTZ,” katanya. Hatta menegaskan upaya mengatasi byar pet listrik merupakan prioritas utama pemerintah. ”Itu masuk top priority,” akunya. Saat ini, kata dia, permasalahan listrik di Jawa-Bali sudah berhasil diselesaikan. ”Itu baru bisa diselesaikan pada November-Desember lalu,” ungkapnya. Mengenai permasalahan listrik di Kepri pada umumnya dan Kabupaten Karimun, Hatta mengungkapkan penyediaan listrik kerja sama pemerintah dengan swasta. ”Pemda dan swasta juga dimungkinkan menentukan tarif, sesuai UU Ketenagalistrikan yang baru. Kita harapkan pemerintah daerah memanfaatkan UU ini,” paparnya. Masalah listrik, juga masuk dalam program 100 hari kabinet SBY-Boediono untuk menghilangkan hambatan dunia usaha. ”Kalau khusus untuk Karimun, bisa dikembangkan listrik tambahan sebanyak 2 kali 50 MW oleh pemerintah daerah sendiri. Karena PLN tidak akan mampu menyediakan listrik,” katanya. Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar mengatakan pemerintah bisa menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk pembiayaan listrik. ”Dalam penyediaan listrik IPP sebesar 10 ribu MW pertama yang dilakukan IPP, Kaltim dan Riau melibatkan BPD,” kata Mustafa. (hda)