Material Berharga Dolar Bebani Kontraktor

Rabu, 13 Januari 2010 (sumber Batam Pos,versi asli)

LPJKD Kepri Bakal Gelar Musda Batam Center (BP) - Kedekatan Batam dengan negara tetangga, seperti Singapura ternyata tak hanya berdampak positif. Bagi dunia konstruksi, kedekatan ini juga menimbulkan masalah panjang yang hingga kini belum terpecahkan, yaitu penggunaan kurs dolar Singapura untuk harga material di Batam. Parahnya lagi, penggunaan dolar ini tak hanya untuk material impor saja. Pasir dan batu yang ditambang di Batam dan sekitarnya pun dihargai dengan dolar. Hal ini diungkapkan Ir Wardi Atmowiyono, Selasa (12/1) di Batam Center usai pertemuan membahas rencana digelarnya Musyawarad Daerah (Musda) ke-2 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi Kepri. Dengan berpatokan pada kurs dolar, harga material untuk pembangunan proyek di Kepri menjadi mahal dan tak stabil. Selain harga material, masih ada masalah pelik yang menjadi keluhan para kontraktor yang hadir, yaitu soal keikutsertaan BUMN dalam proyek di daerah. Menurut Wardi masuknya BUMN ini membuat kontraktor lokal kesulitan. Mereka sangat mengharapkan kedua masalah ini dan masalah lain yang sekarang dirasakan para kontraktor di Kepri bisa dibantu pemecahannya oleh Ketua dan Pengurus LPJKD Provinsi Kepri periode 2010-2014. Sementara itu, terkait soal Musda ke-2 LPJKD Provinsi Kepri, Ketua Steering Committee (SC) Musda, Ir Dewanto HP mengatakan Musda akan digelar tanggal 16 Januari 2010 mendatang di Hotel Golden View Bengkong Laut. Acara akan diikuti seluruh masyarakat jasa konstruksi yang masuk dalam 27 asosiasi perusahaan dan provesi kontraktor. Acara juga akan dihadiri pemerintah dan kalangan perguruan tinggi. Hingga kini, sudah terjaring 12 orang yang bakal duduk di kepengurusan LPJKD Provinsi Kepri. ”Mereka sudah lulus fit and proper test,” ujar Dewanto di Batam Center. Dewanto mengatakan selama ini LPJKD Provinsi Kepri dinilai sejumlah kontraktor kurang pro aktif dan belum maksimal menangani masalah yang dihadapi kontraktor. Padahal tugas pokok dan fungsi LPJKD sangat luas, antara lain meliputi registrasi badan usaha konstruksi, tenaga ahli, mediasi, dan litbang. LPJKD bisa bersama-sama pemerintah memecahkan permasalahan yang dihadapi kontraktor. Wardi dan juga para kontraktor yang hadir kemarin, seperti Endra Mayendra, Hartono, Abdul Razak, dan Engkos Kosasih berharap LPJKD Provinsi Kepri yang baru nanti lebih proaktif memperjuangan kepentingan kontraktor. ”Harapan pertama, LPJKD harus memiliki eksistensi dalam kiprahnya karena selama ini belum maksimal,” ujar Wardi. Sementara Engkos Kosasoh berharap LPJKD bisa membantu kontraktor lokal memiliki daya saing menghadapi pasar bebas AFTA. (prs)