Batam, 27/1 (ANTARA) - Petugas bea dan cukai kewalahan mengawasi sekitar seratus pelabuhan rakyat (Pelra) di Kepulauan Riau (Kepri) karena kekurangan personel dan peralatan.
"Bea dan cukai BC kewalahan menjaga perairan Kepri dari penyelundupan, karena kekurangan personil dan peralatan untuk menjaga pelabuhan rakyat yang begitu banyak," kata Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kepri, Nazar Salim, di Batam, Rabu.
Ia mengatakan, dari sekitar seratus pelra yang ada di Kepri, bea dan cukai hanya mampu mengawasi sekitar 80 pelabuhan rakyat yang ada di Batam.
"Itu hanya di Kota Batam saja, belum di kota lain di Kepri," kata dia.
Menurut dia, bea cukai membutuhkan tambahan personel dan peralatan untuk menjaga perairan, menghindari tindak penyelundupan.
Meski jumlah personel dan peralatan terbatas, kata dia melanjutkan, namun bea cukai tetap bekerja keras. Terbukti, BC berhasil menggagalkan berbagai upaya penyelundupan senilai Rp300 miliar.
"Kita telah mengamankan aset senilai Rp300 miliar yang dapat merugikan negara sekitar Rp60 miliar," kata dia.
Mengenai pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, ia mengatakan, masih terkendala payung hukum.
Menurut dia, masih ada peraturan FTZ BBK yang tidak dijelaskan secara spesifik, sehingga membingungkan pengusaha.
Selain itu, belum ada kelonggaran untuk pengusaha seperti yang diatur dalam PP No.02 tahun 2009, sehingga menghambat FTZ BBK.
Di tempat yang sama, anggota DPD RI Zul Bahri menyatakan akan meminta pemerintah pusat menambah personel bea dan cukai di Kepri.
"Saya akan meminta Dirjend Bea dan Cukai menambah personel dan peralatan di Kepri," kata dia.
Hal itu penting, kata dia melanjutkan, untuk menjaga perairan Kepri dari upaya penyelundupan.
(T.Y011/B/M012/M012) 27-01-2010 20:27:56 NNNN
"Bea dan cukai BC kewalahan menjaga perairan Kepri dari penyelundupan, karena kekurangan personil dan peralatan untuk menjaga pelabuhan rakyat yang begitu banyak," kata Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kepri, Nazar Salim, di Batam, Rabu.
Ia mengatakan, dari sekitar seratus pelra yang ada di Kepri, bea dan cukai hanya mampu mengawasi sekitar 80 pelabuhan rakyat yang ada di Batam.
"Itu hanya di Kota Batam saja, belum di kota lain di Kepri," kata dia.
Menurut dia, bea cukai membutuhkan tambahan personel dan peralatan untuk menjaga perairan, menghindari tindak penyelundupan.
Meski jumlah personel dan peralatan terbatas, kata dia melanjutkan, namun bea cukai tetap bekerja keras. Terbukti, BC berhasil menggagalkan berbagai upaya penyelundupan senilai Rp300 miliar.
"Kita telah mengamankan aset senilai Rp300 miliar yang dapat merugikan negara sekitar Rp60 miliar," kata dia.
Mengenai pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, ia mengatakan, masih terkendala payung hukum.
Menurut dia, masih ada peraturan FTZ BBK yang tidak dijelaskan secara spesifik, sehingga membingungkan pengusaha.
Selain itu, belum ada kelonggaran untuk pengusaha seperti yang diatur dalam PP No.02 tahun 2009, sehingga menghambat FTZ BBK.
Di tempat yang sama, anggota DPD RI Zul Bahri menyatakan akan meminta pemerintah pusat menambah personel bea dan cukai di Kepri.
"Saya akan meminta Dirjend Bea dan Cukai menambah personel dan peralatan di Kepri," kata dia.
Hal itu penting, kata dia melanjutkan, untuk menjaga perairan Kepri dari upaya penyelundupan.
(T.Y011/B/M012/M012) 27-01-2010 20:27:56 NNNN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar