Info Barelang

KUMPULAN BERITA BP BATAM YANG DIHIMPUN OLEH DIREKTORAT PTSP & HUMAS

Jumat, 27 Februari 2015

Pelayanan Kepelabuhanan di Batam Lebih Baik, Masa Sandar Kapal Hanya Dua Hari

Jum'at, 27 Februari 2015 (Sumber: Batam Today)

 

Ilustrasi

BATAM, BP Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam mengklaim sistim pelayanan jasa kepelabuhanan di Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam lebih baik daripada wilayah lain di Tanah Air. Masa sandar kapal di pelabuhan-pelabuhan (dwelling time) Batam lebih cepat dari rata-rata pelabuhan di Indonesia. 

Wagub Kepri Tolak Pemkot-BP Batam Disatukan

Jum'at, 27 Februari 2015 (Sumber: Antara Kepri)

Oleh: YJ Naim

Batam (Antara Kepri) - Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo menolak usulan untuk menggabungkan institusi Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Batam karena dinilai justu akan merugikan kota industri.

"Kami menginginkan hubungan yang baik, ibarat kapal, dua mesin. Bukan dua nahkoda," kata Wakil Gubernur Kepri di Batam, Kamis.

BP Batam Jajaki Promosi Investasi ke Amerika

Jum'at, 27 Februari 2015 (Sumber: Antara Kepri)

Oleh: Larno

Batam (Antara Kepri) - Badan Pengusahaan Batam pada 2015 merencanakan promosi investasi ke kawasan Amerika Serikat yang mulai pulih dari krisis global hingga sempat mengakibatkan perekonomian negara itu lesu.

"Kami akan coba jajaki ke Amerika Serikat. Beberapa waktu lalu, duta besarnya juga sudah berkunjung ke BP Batam untuk menyampaikan kesiapan negara tersebut berinvestasi," kata Direktur Pemasaran dan Investasi BP Batam Purnomo Adiantono di Batam, Kamis.

BP Batam: Pelayanan Kepelabuhanan Batam Lebih Baik

Jum'at, 27 Februari 2015 (Sumber: Antara Kepri)

Oleh: Larno

Batam (Antara Kepri) - Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan pelayanan jasa kepelabuhanan di Kawasan Batam lebih baik dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

"Di Batam masa sandar kapal maksimal hanya dua hari, kalo masa tunggu kurang dari sehari. Ini lebih baik dibanding rata-rata di Indonesia yang bisa sampai sembilan hari," kata Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho di Batam, Kamis.

Nyat Kadir: Ciptakan Kondisi Kondusif

Jum'at, 27 Februari 2015 (Sumber: Haluan Kepri)

Batam centre (HK) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Drs. H Nyat Kadir mengungkapkan, saat ini lebih baik mengutamakan kondisi yang kondusif. Sebab, dengan kekondusifan itu, masyarakat terutama para investor akan merasa nyaman berada di Batam.
"Saat masyarakat dan investor nyaman, maka ekonomi akan tumbuh. Saat ekonomi tumbuh, pada kesejahteraan masyarakat akan meningkat," ucap Nyat Kadir via telepon selular, Kamis (26/2).

Kamis, 26 Februari 2015

Patgulipat di Pelabuhan Wisata Batam

Kamis, 26 Februari 2015 (Sumber: Media Indonesia)


Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap penyelewengan dana sea port tax di Pelabuhan Harbour Bay, Batam, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp69,7 miliar dalam rentang 5 November 2006 hingga 14 Juli 2010. Itulah sebabnya banyak yang menyesalkan tindakan Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Media Indonesia menelusuri bagaimana modus pelaku menghilangkan hak negara di pelabuhan khusus pariwisata tersebut. Ini merupakan laporan pertama.

Ide Peleburan BP Batam – Pemko Tergantung Presiden

Kamis, 26 Februari 2015 (Sumber: Batam Pos)

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam tak keberatan dengan gagasan anggota DPR RI asal Kepri, Nyat Kadir yang mengusulkan agar BP Batam berada satu lembaga dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Ide itu mengemuka lantaran sampai saat ini masih terjadi benturan kebijakan antara BP dan Pemko Batam.

Pengelolaan Rempang-Galang Libatkan Pemkot Batam

Kamis, 26 Februari 2015 (Sumber: Antara Kepri)

Oleh: Larno

Batam (Antara Kepri) - Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha (BP) Batam, Istono mengatakan pengelolaan lahan kawasan Rempang dan Galang akan melibatkan Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Wantimpres Minta Kementerian LHK dan Ombudsman Segera Selesaikan Masalah Lahan di Batam

Kamis, 26 Februari 2015 (Sumber: Batam Today)

Batam - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menyoroti status lahan di Batam yang belum ada kepastian hukum hingga menganjal pertumbuhan bisnis dan investasi. Bahkan, status lahan di Batam menimbulkan keresahan investor.

Istono Sebut Rempang - Galang akan Dikelola BP Batam

Kamis, 26 Februari 2015 (Sumber: Batam Today)

BATAM, BP Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pemko Batam, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Negara membentuk tim untuk menyikapi implementasi status hukum dan pengelolaan lahan Rempang - Galang.