Batam, 14/1 (ANTARA) - Kota Batam ditetapkan sebagai percontohan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
"Batam dijadikan pionir PTSP terutama SPIPISE karena Batam memiliki kesiapan fasilitas," kata Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Batam Yusfa Hendri di Batam, Kamis.
Batam, kata dia, juga memiliki Unit Pelayanan Terpadu, sehingga dipilih menjadi percontohan.
Selain itu, penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas juga menjadi pertimbangan pnetapan percontohan, kata dia.
SPIPISE diresmikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri dalam Negeri Gamawan Fauzi di Batam, Jumat (15/1).
Yusfa mengatakan SPIPISE di Batam ini merupakan salah satu program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II.
Setelah Batam, kata Yusfa, SPIPISE akan diterapkan di daerah lain Indonesia.
"Mendagri berkomitmen menerapkan SPIPISE pada daerah lainnya terutama yang potensial untuk investasi," kata Yusfa.
Sementara itu, penerapan PTSP mempersingkat perizinan usaha karena proses perizinan dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan dokumen dilakukan pada satu tempat.
Selain itu, dengan PTSP wewenang perizinan pemerintah pusat dialihkan ke daerah juga, sehingga mempermudah pengusaha.
"Jadi pengusaha tidak perlu ke pusat untuk mengurus izin tertentu, cukup di daerah," kata dia.
(T.Y011/B/F004/F004) 14-01-2010 11:17:32 NNNN
"Batam dijadikan pionir PTSP terutama SPIPISE karena Batam memiliki kesiapan fasilitas," kata Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Batam Yusfa Hendri di Batam, Kamis.
Batam, kata dia, juga memiliki Unit Pelayanan Terpadu, sehingga dipilih menjadi percontohan.
Selain itu, penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas juga menjadi pertimbangan pnetapan percontohan, kata dia.
SPIPISE diresmikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri dalam Negeri Gamawan Fauzi di Batam, Jumat (15/1).
Yusfa mengatakan SPIPISE di Batam ini merupakan salah satu program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II.
Setelah Batam, kata Yusfa, SPIPISE akan diterapkan di daerah lain Indonesia.
"Mendagri berkomitmen menerapkan SPIPISE pada daerah lainnya terutama yang potensial untuk investasi," kata Yusfa.
Sementara itu, penerapan PTSP mempersingkat perizinan usaha karena proses perizinan dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan dokumen dilakukan pada satu tempat.
Selain itu, dengan PTSP wewenang perizinan pemerintah pusat dialihkan ke daerah juga, sehingga mempermudah pengusaha.
"Jadi pengusaha tidak perlu ke pusat untuk mengurus izin tertentu, cukup di daerah," kata dia.
(T.Y011/B/F004/F004) 14-01-2010 11:17:32 NNNN
Copyright © ANTARA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar