Batam, 14/1 (ANTARA) - Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dijadwalkan pada Jumat pekan ini resmi menjadi percontohan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
"Peresmian SPIPISE di Batam, salah satu program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II, direncanakan dilakukan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dengan disaksikan Mendagri Gamawan Fauzi di Gedung Pusat Promosi Sumatra, besok (Jumat) pukul 13.00 WIB," kata Kabag Humas Pemkot Batam Yusfa Hendri, Kamis.
SPIPISE menyatukan lebih dari 70 proses perizinan dan nonperizinan terkait investasi secara terpadu.
PTSP akan memotong rentang waktu pemberian perizinan sehingga menjadi lebih cepat.
"Dengan pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah, maka calon investor tidak pelu lagi ke pusat untuk mengurus perizinan," katanya.
Prosesnya mulai dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan dokumen dilakukan pada satu tempat.
Sebelumnya, pada 23 Desember 2009, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan dan Kepala Badan Pengusahaan Batam Mustofa Wijaya menandatangani nota kesepahaman pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
Yusfa mengatakan, Batam ditetapkan sebagai proyek percontohan pelaksanaan PTSP khususnya SPIPISE karena kesiapan fasilitas, terdapat unit pelayanan terpadu, dan sudah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007.
"Badan Koordinasi Penanaman Modal bersama Depdagri juga berkomitmen untuk dapat menerapkan SPIPISE pada daerah lain terutama yang potensial untuk investasi," ujar Yusfa mengutip pernyataan Mendagri beberapa waktu lalu.
(T.A013/B/R007/R007) 14-01-2010 11:34:50 NNNN
"Peresmian SPIPISE di Batam, salah satu program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II, direncanakan dilakukan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dengan disaksikan Mendagri Gamawan Fauzi di Gedung Pusat Promosi Sumatra, besok (Jumat) pukul 13.00 WIB," kata Kabag Humas Pemkot Batam Yusfa Hendri, Kamis.
SPIPISE menyatukan lebih dari 70 proses perizinan dan nonperizinan terkait investasi secara terpadu.
PTSP akan memotong rentang waktu pemberian perizinan sehingga menjadi lebih cepat.
"Dengan pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah, maka calon investor tidak pelu lagi ke pusat untuk mengurus perizinan," katanya.
Prosesnya mulai dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan dokumen dilakukan pada satu tempat.
Sebelumnya, pada 23 Desember 2009, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan dan Kepala Badan Pengusahaan Batam Mustofa Wijaya menandatangani nota kesepahaman pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
Yusfa mengatakan, Batam ditetapkan sebagai proyek percontohan pelaksanaan PTSP khususnya SPIPISE karena kesiapan fasilitas, terdapat unit pelayanan terpadu, dan sudah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007.
"Badan Koordinasi Penanaman Modal bersama Depdagri juga berkomitmen untuk dapat menerapkan SPIPISE pada daerah lain terutama yang potensial untuk investasi," ujar Yusfa mengutip pernyataan Mendagri beberapa waktu lalu.
(T.A013/B/R007/R007) 14-01-2010 11:34:50 NNNN
Copyright © ANTARA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar