Jembatan Tiban Dibiarkan Rusak

(Sumber Batam Pos) 30 November 2011

Kerusakan jembatan penyeberangan di Tiban Kampung masih akan berlanjut karena Badan Pengusahaan Batam mengaku tak punya anggaran untuk memperbaiki jembatan tersebut.
Pantauan Batam Pos, atap jembatan itu sudah banyak hilang alias bolong. Parahnya, pembatas samping jembatan juga sudah banyak berlubang sehingga semakin membahayakan warga yang menyeberang lewat jembatan tersebut.

UMK Batam Rp1.310.000

(Sumber Batam Pos) 29 November 2011

Gubernur Kepri Muhammad Sani akhirnya menetapkan angka Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2012 sebesar Rp1.310.000. Angka ini melebihi angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang disepakati buruh, pengusaha, dan pemerintah Kota Batam sebesar Rp1.302.992.
Muhammad Sani mengaku telah resmi menandatangani surat keputusan penetapan UMK itu, setelah sebelumnya dibahas bersama oleh Dewan Pengupahan Provinsi Kepri atas usulan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan pascaunjukrasa yang berakhir anarkis pekan lalu.
”Kami telah sepakat dan memutuskan UMK Batam tahun 2012 sebesar Rp1.310.000,” tegas Sani kepada wartawan di sela-sela rapat koordinasi pengentasan kemiskinan di Harris Hotel Batam Centre, Senin (28/11).

Jembatan Barelang Masih Aman

Selasa, 29 November 2011 (Sumber Haluan Kepri)

BATAM CENTRE- Enam unit jembatan yang menghubungkan Pulau Batam, Rempang dan Galang (Barelang) sangat aman untuk dilewati oleh kendaraan. Namun, masyarakat tetap diingatkan agar tidak merusak jembatan, apalagi sampai melepas pembungkus kabel karena dapat menyebabkan besi penyangga jembatan berkarat, sehingga mudah rusak.

UMK Batam Rp1.310.000

Selasa, 29 November 2011  (sumber Haluan Kepri)

BATAM--Setelah melalui pembahasan alot dan melelahkan bahkan sempat diwarnai unjuk rasa anarkis buruh, Gubernur Kepri HM Sani akhirnya menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2012 sebesar Rp1.310.000. Angka ini lebih tinggi Rp7.008 dari rekomendasi Walikota Batam Ahmad Dahlan. Sebelumnya, Dahlan merekomendasikan UMK Batam sebesar Rp1.302.992 atau sama dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Batam tahun 2012 yang sudah disepakati bersama oleh Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam.

Banyak Pelabuhan Tikus, BC Pusing

(Sumber Batam Pos) 28 November 2011

Kantor Wilayah Bea Cukai (BC) Batam mengaku dipusingkan dengan banyaknya pelabuhan tikus di Batam. Catatan BC Batam, sedikitnya ada 41 pelabuhan tikus di kota ini.
”Bea Cukai pusing soal pelabuhan tikus itu,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis, saat berkunjung ke Batam, belum lama ini.

KADIN KEPRI: DUA INVESTOR TUNDA KE BATAM

• Copyright:ANTARA
• Date: 27n November 2011

Batam, 17/11 (ANTARA) - Dua calon investor dari Jepang dan Korea Selatan menunda realisasi usaha di Batam yang dilanda kerusuhan berkenaan dengan unjuk rasa buruh untuk kenaikan upah minimum kota, kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepulauan Riau, Alfan Suhaeri.

Banyak Pelabuhan Tikus, BC Curhat ke Komisi XI

Tribun Batam - Minggu, 27 November 2011
 

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Kantor Wilayah Bea Cukai (BC) Khusus Kepri meminta bantuan Komisi XI DPR RI terkait maraknya pelabuhan tikus di Batam. BC mengeluhkan karena ada sekitar 41 pelabuhan tikus di Batam.

Batam Jadi Gerbang Investasi Indonesia

Sabtu, 26 November 2011 (sumber Haluan Kepri)

Pusat Dinilai Setengah Hati
JODOH -- Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, Nada Faza Soraya menilai pemerintah pusat tidak siap menjadikan Batam sebagai pintu gerbang Indonesia untuk masuknya investasi luar negeri. Pasalnya, sampai sekarang pusat belum memberikan otoritas penuh kepada pemerintah Kota Batam, khususnya untuk kepelabuhanan, keamanan laut dan otoritas ekonomi secara penuh.

Dokter di RSOB Dituding Lakukan Malpraktek

Sabtu, 26 November 2011  (sumber Haluan Kepri)

SEKUPANG- Dokter spesialis bedah syaraf di Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB) berinisial HJS dituding melakukan malpraktek terhadap pasiennya, Hermina. HJS pun dianggap tidak bertanggung jawab lantantaran meninggalkan pasiennya ke Bali  di saat operasi syaraf terhadap Hermina sedang berlangsung, Kamis (24/11) lalu. Sementara itu, operasi Hermina dilaksanakan oleh dokter bedah umum. Keluarga Hermina pun mengaku sangat kecewa dengan pelayanan RSOB.

Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen Gagal

(Sumber Tanjung Pinang Pos) 25 November, 2011

Syarat Lengkap, Tak Ada Alasan IMB Ditahan

Jumat, 25 November 2011 (sumber Haluan Kepri)

BATAM CENTRE- Kepala Dinas Tata Kota (Distako) Kota Batam, Gintoyono mengaku tidak mempunyai alasan untuk menahan atau tidak mengeluarkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada pemilik lahan sisa (terjepit) di Batam yang ingin mendirikan sebuah bangunan. Dengan catatan, pengusaha atau pemilik lahan tersebut sudah melengkapi seluruh persyaratan untuk penerbitan IMB.

3 Ton Kayu Illegal Logging Disita

Kamis, 24 November 2011 (Sumber Haluan Kepri) 
 

BALOI-Direktorat Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusahaan (BP) Batam menyita tiga ton kayu hasil illegal logging di dekat hutan lindung kawasan simpang lampu merah antara Kabil-Punggur, Rabu (23/11) sekitar pukul 15.30 WIB. Barang bukti dan seseorang yang mengaku pemilik kayu tersebut sudah dibawa ke Markas Ditpam di Baloi.

BPN: Uruslah Sendiri Sertifikat

 (sumber Batam Pos) 24 Nopember 2011
Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam, Ronal Lumban Gaol meminta agar dalam kepengurusan sertifikasi tanah, lahan rumah tinggal, warga datang langsung ke kantor BPN Batam di Sekupang.
Ada banyak fungsi warga datang langsung yakni, selain menyerahkan berkas ke beberapa loket di BPN, disana juga mereka bisa menanyakan pegawai dan melihat langsung harga pengurusan sertifikat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional.

Kayu Gelondongan Diamankan Ditpam

(Sumber Batam Pos) 24 Nopember 2011

Petugas patroli Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam mengamankan tiga ton kayu gelondongan yang sudah di hutan lindung Kabil, Rabu (23/11) pukul 15.00 WIB. Bersama kayu itu, Ditpam membawa satu orang yang diduga pembalaknya.

Kepri dan Batam Peringkat II Terbaik

Diposting oleh admin pada 23 November, 2011 (sumber Tanjung Pinang Pos)

Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kepri terus mendorong keterbukaan informasi dari lembaga pemerintahan. Selain memberikan arahan, KIP juga memberikan penghargaan bagi lembaga yang dinilai terbaik. Untuk Provinsi Kepri, Pemko Batam dinilai lembaga pemerintah terbaik ke-II. Sementara untuk Sumatera, pemerintah Kepri, dinilai yang terbaik ke-II.

Pelayanan Publik 80 Persen SDM PNS Rendah

Rabu, 23 November 2011 (sumber Haluan Kepri) 
 

BATAM CENTRE- Sekitar 80 persen sumber daya manusia (SDM) pegawai negeri sipil (PNS) masih berada di bawah kapasitas yang memadai untuk seorang pejabat publik. Hal ini yang dirasakan oleh masarakat saat berurusan dengan pelayanan pemerintah dimana masyarakat sering merasa diperbelit dengan panjangnya birokrasi yang musti dilewati.

BP Batam Akan Tarik Lahan 'Tidur'

Tribun Batam - Selasa, 22 November 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Tribunnews Batam, Nazar Napitu

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam terus melakukan evaluasi dan menginfentarisasi sejumlah lahan 'tidur' yang tidak kunjung dibangun atau dikelolah oleh pengusaha maupun pemilik lahan yang sebelumnya telah dipercayakan untuk memanfaatkannya.

Batam Raih Peringkat Kedua Badan Publik Batam Se-Kepri

Tribun Batam - Selasa, 22 November 2011 

Laporan Tribunnews Batam, Kartika Kwartya

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Pemerintah Kota Batam mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik terbaik kedua untuk tingkat Kabupaten/Kota se-Kepri.

Sedangkan diurutan pertama jatuh pada Pemerintah Kabupaten Karimun. Dan peringkat ketiga diduduki Pemkab Anambas. Disusul Pemko Tanjungpinang, Pemkab Natuna, Pemkab Bintan, dan terakhir Pemkab Lingga.

Biaya Pengurusan Sertifikat Memberatkan

 (sumber Batam pos) 23 November 2011
Masalah seputar pertanahan di Batam seperti tak pernah ada habisnya. Kini, biaya pengurusan sertifikat dikeluhkan karena membebani pengusaha dan masyarakat. Real Estate Indonesia (REI) meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam memperhatikan dan berbenah terkait biaya pengurusan sertifikat yang memberatkan itu.

Ponton Diganti, Telan Biaya Rp2,8 M

(Sumber Batam Pos) 23 November 2011

Ponton pelabuhan Domestik Sekupang akhirnya diganti dengan yang baru. Pergantian dua ponton itu menelan biaya Rp2,8 miliar.
Pantauan Batam Pos, belum lama ini, sejumlah pekerja dari PT Pagar Alam Perkasa sedang melakukan pekerjaan akhir pemasangan. Ponton yang memiliki panjang 18 meter dan lebar 10 meter itu bisa menampung penumpang hingga 100 orang.

Investasi Senilai Rp 1 Triliun Dapat Tax Holiday

Tribun Batam - Kamis, 17 November 2011

tribunnewsbatam/ kartika kwartya

Fatullah Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM- Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan kembali pembebasan atau pengurangan PPh Badan, yang lebih populer disebut tax holiday. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 130 tahun 2011 tentang pemberian fasilitas pembebasan/pengurangan PPh Badan.

Bangkitkan Entrepreneur Untuk Bersaing

19 November 2011 (Sumber Batam Pos) 


Kebangkitan entrepreneur menjadi salah satu kunci untuk bisa bersaing di kancah perdagangan dunia (global). Jadi sejak di sekolah, generasi muda harus dididik untuk menjadi entrepreneur. Bukan generasi yang pada masanya bekerja harus mencari pekerjaan dan menjadi karyawan.
“Nilai-nilai ini (entrepreneur) harus ditanamkan sejak sekolah. Jadi begitu lulus sekolah tidak mesti ke sana ke mari mencari pekerjaan,” ujar Ketua Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Batam, Mustafa Widjaya, soal entrepreneur, kemarin.

Investasi Rp1 T, Dapat Tax Holiday

18 November 2011 (Sumber Batam Pos) 


Pemerintah akhirnya memberlakukan kebijakan tax holiday atau pengurangan pajak bagi industri tertentu mulai tahun ini. Khusus Batam, kebijakan ini menjadi nilai tambah bagi sektor investasi.
Deputi Bidang Lalu Lintas Barang BP Batam Fatullah mengatakan, kebijakan ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 2011. Dengan tax holiday ini, investasi di Batam akan lebih menguntungkan dan memberikan insentif lebih bagi pengusaha.

Pengusaha Diminta Desak Pemerintah Pusat

Senin, 21 November 2011 (sumber Haluan Kepri)

Terkait Revisi PP 02 Tahun 2009

BATAM- Revisi PP 02 tahun 2009 hingga kini belum jelas junterungannya. Namun, bila kondisi ini dibiarkan, maka revisi PP tersebut tidak akan jalan. Karena itu pengusaha diminta untuk turut mendesak pemerintah pusat segera melakukan revisi terhadap PP tersebut.'

Diduga, Dendi Takut Tetapkan Tersangka

Senin, 21 November 2011 (sumber Haluan Kepri)

Kasus Limbah B3 Dam Tembesi

BATAM CENTRE- Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam, Dendi N Purnomo disinyalir akan "melepaskan" aktor utama dalam kasus limbah bahan berbahaya beracun (B3) di Dam Tembesi. Pasalnya,  Dendi takut menetapkan tersangka pencemaran lingkungan yang diduga melibatkan anggota DPRD Kota Batam Mhd Jefry Simanjuntak tersebut.

Mustofa: Lebih Mudah Pilih Foto Daripada Berita

21 November 2011  (Sumber Batam Pos)

Redaktur tamu Ketua BP Batam Mustafa Widjadja (dua dari kanan) berdiskusi bersama Redaktur Pelaksana halaman Metropolis M Iqbal (kiri) membahas berita yang layak terbit di halaman Metropolis, Kamis (17/11).

Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam Mustofa Wijaya menjadi orang ke tiga yang menjadi redaktur tamu Batam Pos, Kamis (17/11). Mustafa tiba di ruang redaksi sekitar pukul 17.15 WIB. Mengenakan baju lengan panjang warna biru laut dipadukan dengan dasi warna biru langit. Kedatangan Mustofa disambut Wapimred Batam Pos M Riza Pahlevi, beserta awak redaksi lainnya.
Mustofa langsung duduk di kursi redaktur tamu. Ia menghadapi halaman sesi Pro Biz. Tak seperti Wali Kota Batam Ahmad Dahlan yang memilah-milah foto, Mustofa lebih banyak bertanya proses pembuatan koran.

ASEAN-China Sepakati FTZ

 (sumber Batam Pos) 21 November 2011

Presiden AS dan RI berjabat tangan di KTT ASEAN - AS

Sepuluh negara ASEAN dan China sepakat membentuk zona perdagangan bebas  (FTZ) ASEAN-China guna mendorong perdagangan dan investasi di kawasan Asia Tenggara.
Pada peringatan 20 hubungan China-ASEAN kemarin (18/11), China juga meresmikan pendirian ASEAN-China Trade Center di Beijing. Kesepakatan tersebut diambil dalam KTT ASEAN Plus 3, yakni forum sepuluh kepala negara ASEAN bersama tiga kepala negara/pemerintahan dari Jepang, Korsel, dan China.

Layakkah Batam Jadi Barometer Properti Indonesia?

21 November 2011 (Sumber Batam Pos) 


Tentunya masih segar dalam ingatan kita, adanya istilah atau motto Pulau Batam dengan kata-kata ”Batam is no longer an island”. Kalau menyimak maksud dari istilah tersebut pada saat itu adalah: Sebagai daerah industri, Batam diproyeksikan menuju Kota Metropolis dan Madani. Proyeksi yang dimaksud pada saat itu, sesuai dengan program pemerintah sebagai kawasan andalan, seperti yang disebut pada Lampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2008, yang menyebut bahwa Pulau Batam lebih diandalkan dalam sektor unggulan pada bidang Kelautan, Pariwisata, Industri, dan Perikanan.

Bida Pratama Tekuk Mc Dermott

20 November 2011 (Sumber Batam Pos)

Asosiasi Sekolah Sepak Bola Indonesia (ASSBI) Batam mengadakan turnamen sepak antar sekolah sepak bola se-Batam khusus anak umur di bawah 12 tahun U-12, Minggu (20/11).
Penyelenggaraan turnamen tersebut, untuk mencari dan menjaring bibit muda pemain bola berbakat dimulai usia dini (anak-anak). Sebab, selama ini tak ada terobosan pencarian bibit pemain bola seperti yang dilakukan ASSBI di Batam.

Berharap BP Batam Tak Urusi HPL

Thursday, 10 November 2011 (sumber Sinar Indonesia) 
BPN Kangkangi Kewenangan BP Batam

Media-sindo.com

Ada semacam sistim monopoli yang dilakukan Badan Pengusahaan kawasan (BP-Batam) Batam sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden terkait Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di pulau Batam. Namun, sampai berapa lamakah sistim monopoli HPL pulau Batam oleh BP-Kawasan ini akan bertahan ?

Pelanggan ATB Tumbuh 1.000 Persen

 (sumber Batam Pos) 16 November 2011
Selama 16 tahun mengelola air bersih di Batam, permintaan sambungan baru oleh pelanggan ke PT Adhya Tirta Batam (ATB) selalu meningkat. Jika dibanding awal pengelolaan, jumlah pelanggan sekarang naik sekitar 1.000 persen. 

Terhambat Sejumlah Persoalan Investasi

(Sumber Koran Jakarta) 14 November 2011

Meski sudah lima tahun berstatus sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, pertumbuhan investasi di Batam belum mengembirakan. Hal itu disebabkan masih adanya sejumlah hambatan.

Ironisnya, pengusaha dan pejabat di Batam berbeda dalam memandang hambatan tersebut. Wali Kota Batam Ahmad Dahlan menyebut ada tiga faktor yang menjadi hambatan masuknya investasi ke Batam saat ini.

Daya Tarik Batam Mulai Melemah

 (sumber Koran Jakarta) 14 November 2011

Investasi Daerah| Momentum Banjir Thailand Tak Dimanfaatkan Secara Efektif

Sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau free trade zone dengan sejumlah fasilitas dan insentifnya, Batam mulai diragukan. Momentum banjir di Thailand terbukti tidak berdampak pada investasi asing.

Mafia Lahan Ancam Pertumbuhan Investasi

Senin, 14 November 2011 (sumber Haluan Kepri)

BATAM CENTRE-  Iklim investasi di Batam terancam akibat ulah para mafia lahan yang bermain dalam hal penerbitan perizinan lahan. Oknum mafia lahan tersebut disinyalir bisa berbuat sewenang-wenang karena mereka berada di lintas instansi yakni di BP Batam, Bappeko dan Dinas Tata Kota (Distako). Para oknum tersebut selama ini diduga menjalin kerjasama kotor dalam aspek mengeluarkan izin pemanfaatan lahan kepada oknum pengusaha nakal. Kondisi itulah yang dikhawatirkan bisa membawa dampak buruk bagi pertumbuhan investasi di Batam.

DP3KP Imbau Warga Tidak Tebang Hutan Di Sekitar Sumber Air

Senin, 14 November 2011 (Sumber Haluan Kepri)
 

ANAMBAS - Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (DP3KP)  Sudiono mengimbau masyarakat tidak menebang pohon-pohon di sekitar sungai dan mata air. Ini mengingat, sungai dan mata air menjadi sumber mata air bagi masyarakat dan perlu dijaga ketersediaannya. "Kita imbau agar tidak menebas pohon di sekitar mata air dan sungai, meskipun itu milik masyarakat sendiri. Mengingat ketersediaan air bersih kita sangat bergantung pada perbukitan dengan jumlah yang sangat terbatas," katanya.

Donasi Penumpang Tak Dapat Dukungan

(sumber Batam Pos) 14 November 2011
Upaya Pemko Batam memungut sumbangan atau donasi dari penumpang di bandara dan pelabuhan terancam batal diberlakukan. Pasalnya, hingga saat ini rencana pemberlakuan donasi itu belum dilakukan karena pihak agen kapal maupun BP Kawasan belum menyetujui pemberlakuan donasi tersebut.

Batam Menjanjikan

14 November 2011 (Sumber Batam Pos)

Meskipun pelaksanaan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ) belum berjalan sempurna karena beberapa peraturan yang belum sinkron, namun bagi pebisnis, Batam tetap saja menarik. Baik untuk industri, perdagangan, alih kapal maupun pariwisata.

Saksi Sudutkan Politisi PPP Penerima Suap OB

 (sumber Batam Pos) 11 November 2011
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (10/11) menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat dakwaan tentang adanya suap dari Otorita Batam (Badan Pengusahaan Batam) ke anggota DPR periode 1999-2004 dan 2004-2009, Sofyan Usman. Pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta itu, saksi-saksi yang dihadirkan semakin menyudutkan posisi politisi PPP yang dituduh menerima Rp1 miliar dari OB itu.

Saksi Terima Cek dari Sofyan

Nasional

SUAP CEK PELAWAT OTORITA BATAM

Friday, 11 November 2011 (sumber Koran Tempo)

Kembali

JAKARTA -- Saksi menyatakan pernah menerima cek pelawat dari Sofyan Usman, terdakwa kasus suap cek pelawat anggaran Otorita Batam 2004-2005. Cek itu merupakan pembayaran bahan bangunan untuk pembangunan masjid di perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Cakung, Jakarta Timur.

Akhiri Polemik Ranperda Naker

Jumat, 11 November 2011 (Sumber Haluan Kepri) 
 

BATAM-Kian tajamnya perseteruan antara pengusaha dan DPRD Kota Batam terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan (Ranperda Naker) membuat Ketua Dewan Penasehat Apindo Kepri Abidin Hasibuan akhirnya buka suara. Abidin mengimbau polemik soal Ranperda Naker segera diakhiri karena jika terus berlarut-larut akan merugikan Batam sendiri.

Stop Polemik Perda Naker

11 November 2011 (Sumber Batam Pos) 


Perseteruan antara pengusaha dengan anggota DPRD Kota Batam terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketenagakerjaan semakin memanas dan mulai tidak sehat.
Kondisi ini membuat Ketua Dewan Penasihat Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepi & Batam, Abidin Hasibuan, angkat bicara. Menurut dia, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka saingan Batam sebagai kawasan tujuan investasi makin senang.

BC Tangkap Sepasang Kekasih Simpan Sabu-sabu di Kemaluan

Kamis, 10 November 2011 (Sumber Haluan Kepri)
 

BATUAMPAR- Petugas Bea dan Cukai (BC) Batam kembali menangkap pelaku pembawa sabu-sabu di Pelabuhan Feri Internasional Batam Centre, Rabu (9/11) sekitar pukul 13.30 WIB. Kali ini, pelaku adalah sepasang kekasih Lin Hong Chye (31) dan Fitri Novia Ramadhani (21) yang baru tiba dari Stulang Laut, Johor, Malaysia.

Denda ATB, Pengadilan Tunggu MA

10 November 2011 (Sumber Batam Pos) 


Pengadilan Negeri (PN) Batam belum mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait denda Rp2 miliar kepada PT Adhya Tirta Batam (ATB) karena perusahaan air itu mengajukan peninjauan kembali (PK).

Hadirkan Pusat Data Digital Tercanggih

 (sumner Batam Pos) 9 November 2011
BP Batam terus melakukan inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, bukan hanya masyarakat Batam, tapi juga seluruh Indonesia, bahkan dunia.
Salah satunya, BP Batam telah membangun Pusat Pengolahan Data dan Sistem Informasi (PDSI) berteknologi canggih. Meski baru, namun
perannya sangat dirasakan. Di internal BP Batam sendiri, misalnya, PDSI menjadi motor perubahan sistem kerja. Bahkan, bisa dikatakan, BP Batam menjadi kantor paperless. Peredaran surat sudah berupa digital.

Warga Tanjunguma Keluhkan Persoalan Lahan

Rabu, 9 November 2011 (Sumber Haluan Kepri) 
 

Reses Aida Ismeth Abdullah
TANJUNGUMA- Anggota DPD RI Aida Ismeth Abdullah diminta warga Tanjunguma menuntaskan berbagai persoalan lahan yang banyak menimpa warga di daerah ini. Mayoritas permasalahan lahan di Tanjunguma disebabkan tak adanya itikad baik dari pemilik lahan untuk menemui masyarakat secara langsung.

ATB Didenda Rp2 M

 (sumber Batam Pos) 9 November 2011
Kasus monopoli dan praktik usaha tak sehat oleh perusahaan pengelola air bersih, PT  Adhya Tirta Batam (ATB) yang ditangani Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),  telah diputuskan Mahkamah Agung (MA), beberapa waktu lalu. Dalam putusan tersebut, ATB dikenakan hukuman denda sebesar Rp2 miliar.

BP Buka Izin Impor Gula

  (sumber Tanjung Pinang Pos) 8 November, 2011

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam memperkirakan ketersediaan gula tidak mencukupi hingga akhir tahun. Namun, pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam mengaku siap untuk memasok gula jika stok gula tidak mencukupi.

Stok Gula di Batam Tinggal 4-5 ton lagi

Tribun Batam - Senin, 7 November 2011 

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Pemerintah perlu mulai memikirkan kembali terkait pasokan gula ke Kota Batam. Karena gula yang diimpor pada akhir Juni lalu sudah mulai menipis stoknya.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kota Batam, Ahmad Hijazi mengatakan jumlah impor 9000 ton gula pada Juni lalu akan habis dalam lima bulan. Karena dalam satu bulan kebutuhan gula di Batam mencapai 1800 ton.

BP Batam Fokus Bangun Sumber Air

 (sumber Batam Pos) 7 November 2011
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Badan Pengusahaan (BP) Batam,  Ir Istono mengatakan sangat mengkhawatirkan ketersediaan air bersih di Batam seiring pesatnya laju pertumbuhan penduduknya.
Diperkirakan tahun 2020 Batam defisit air. Bahkan, bila tak segera membangun dam Tembesi, diperkirakan tahun 2014-2015 Batam sudah defisit air.

FTZ, Bebas Tapi Bukan Tanpa Batas

 (sumber Batam Pos) 6 November 2011
Untuk mengontrol keluar dan masuknya barang di wilayah Perdagangan dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam, kini berada dibawah kendali Direktorat Lalu lintas Barang, sebuah direktorat yang dibentuk setelah Otorita Batam berubah menjadi BP Batam.
Direktorat Lalu lintas Barang BP Batam bukan hanya bertugas mengeluarkan izin masuk maupun keluar barang-barang dari dan ke wilayah FTZ, tapi juga bertanggungjawab terhadap kuota barang-barang yang akan dimasukkan.

Bawa KTP, Gratis Melahirkan di RSOB

 (sumber Batam Pos) 7 November 2011
Ibu hamil di Batam yang tak memiliki jaminan kesehatan untuk persalinan atau melahirkan bisa mengikuti program jaminan persalinan (Jampersal) yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jampersal diperuntukan bagi semua ibu hamil dengan  biaya gratis.
Para ibu hamil hanya perlu membawa KTP ke tiga rumah sakit yang telah ditentukan, yakni  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah di Batuaji, Rumah Sakit Otorita  Batam (RSOB) di Sekupang, dan Rumah Sakit Samanta Sahidya di Mukakuning. Selain  rumah sakit, Jampersal juga berlaku di seluruh Pukesmas yang ada di Batam, serta tujuh  bidan praktek yang telah melakukan kerja sama. Mereka akan dilayani secara gratis.

Eks Anggota DPR Akui Terima Cek dari OB

  Jumat, 04 November 2011 (sumber Haluan Kepri)

JAKARTA-Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-2004 dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sofyan Usman akhirnya mengakui menerima sejumlah cek pelawat dari Otorita Batam (OB). Namun Sofyan tak ingat berapa banyak cek yang ia terima dari intansi yang kini telah berganti nama menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam itu.
"Yang dijelaskan (saksi) benar. Saya tidak menyangkal ada cek," ujar Sofyan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (3/11).

Pekerja Usulkan UMK Batam Rp1,3 Juta

  (sumber Haluan Kepri) 4 November 2011

Jumat, 04 November 2011 00:00

BATAM CENTRE-- Serikat pekerja akan mengusulkan besaran angka Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2012 sebesar Rp1.302.992 atau sama dengan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bulan Oktober 2011 lalu.
Anggota dewan pengupahan dari serikat pekerja, Saripiyan mengatakan hal itu usai rapat kedua pembahasan UMK Batam 2012 di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (3/11).

Hingga September 71 PMA Masuk Batam

 (sumber Batam Pos) 4 November 2011
Pulau Batam masih diminati para investor asing untuk menanamkan investasinya. Pada triwulan ketiga (Januari—September) 2011 tercatat sebanyak 71 (tujuh puluh satu) PMA dengan total nilai investasinya sebesar 79,5 juta dolar AS dan total perluasan PMA sebesar 66,5 juta dolar AS yang menanamkan investasinya. Demikian rilis dari BP Batam.

BP Ancam Sita Lahan Tidur

  (sumber Tanjung Pinang Pos)

Diposting oleh admin pada 3 November, 2011 

Saat ini, Badan Pengusahaan (BP) Batam, memberlakukan ketentuan bagi pengusaha yang sudah mendapat alokasi lahan. Jika dalam enam bulan lahan yang dialokasikan tidak dibangun atau dikenal dengan lahan tidur, BP Batam akan mengambil alih. Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), yang sudah dibayar pengusaha, akan dikembalikan.

Nada Soraya Bantah "Keras" Berita Dukung Ranperda Naker

Tribun Batam - Rabu, 2 November 2011
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Nada Soraya Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam tidak menyatakan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan (Ranperda Naker).

Kadin Batam Dukung Perda Naker

(sumber Haluan Kepri) 3 November 2011
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam mendukung  Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan (Ranperda Naker) yang saat ini  sedang digodok DPRD Batam. Sikap ini bertentangan dengan sikap Kadin Kepri dan  Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri.
Kadin menilai, ranperda ini akan menjadi solusi atas masalah ketenagakerjaan di Batam.  “Perda ini akan menjadi jembatan antara pekerja dan pengusaha. Kadin sangat  mendukung,” kata Ketua Kadin Batam, Nada Faza Soraya, Selasa (1/11).

Rusun Perkuat Investasi di Batam

 (sumber Batam pos) 2 November 2011


Menjaring investasi tak hanya melulu dipengaruhi oleh infrastruktur industri. Ada pabrik, gudang , transportasi atau pelabuhan saja. Infrastruktur penunjang pun wajib hukumnya ada. Air misalnya, telah disiapkan sejak awal membangun Batam. Seiring perjalanan waktu yang disiapkan – dan tak kalah penting – ialah tempat tinggal. Kali ini kita berbicara tentang rumah susun.

Dari Kumuh ke Rumah Sehat

(sumber Batam Pos) 1 November 2011

Batam dibangun dengan mengedepankan industri manufaktur sebagai motor penggerak ekonomi. Pemerintah melalui Otorita Batam yang kini berubah nama menjadi BP Batam membangun berbagai sarana infrastruktur untuk menarik minat investor asing, tidak itu saja berbagai layanan kemudahan investasi pun diberikan.