Laporan Tribunnews Batam, Iman Suryanto
TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Menjelang kedatangan Menko Perekonomian Hatta Rajasa ke Kepri, pada 18 Januari mendatang, Gubernur Kepri HM Sani menggelar pertemuan dengan para pengusaha yang juga pelaku usaha di Kepri yang dilakukan di Graha Kepri, Batam, Kamis (12/1/2012).
Dalam pertemuan tersebut, Sani memaparkan hasil pertemuan yang dilakukan sebelumnya dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
Dalam rilis yang diterima Tribunnews Batam, Kamis(12/1/2012), Gubernur Kepri Sani berharap, pertemuan dengan Menko Perekonomian nanti agar bisa dimanfaatkan betul-betul dengan dialog-dialog yang dapat mempermudah kegiatan perekonomian dan investasi di Kepri.
Apalagi, kata Sani, dalam pertemuan dengan Menko, Hatta menjanjikan kabar baik untuk Kepri saat kedatangannya dia nanti yaitu revisi PP Nomor 02 tahun 2009. Menurut Gubernur, keberhasilan yang didapat terkait revisi PP Nomor 02 tahun 2009 adalah hasil kerja bersama semua pihak di Kepri selama ini.
Sejumlah pelaku usaha, dalam pertemuan tersebut mengusulkan berbagai kebijakan yang menghambat gerak investasi di Kepri harus segera dipangkas. Termasuk aturan-aturan yang malah menyengsarakan masyarakat Kepri.
Abidin Hasibuan, misalnya, mengusulkan agar SNI tidak diberlakukan lagi untuk kawasan FTZ. Selain itu, aturan masalah sayur dan buah-buahan yang jika tidak masuk melalui pelabuhan di Batam, akan membuat daerah ini semakin ‘’berbahaya’’.
Karena 60 persen sayur mayur dan buah-buahan untuk kawasan Kepri dipasok dan Malaysia dan Singapura. "Kita minta agar Batam khusus. Karena Batam tidak produksi itu," kata Abidin.
Oleh karena itu, Abidin sangat berharap Gubernur memperjuangkan ini. Karena ini terkait dengan kehidupan rakyat banyak.
Menanggapi hal tersebut, Sani menerangkan bahwa permasalahan tersebut sudah disampaikan kepada Menko Hatta Rajasa. Karena itu, Sani minta pelabuhan Batam dapat ditetapkan menjadi pelabuhan pintu masuk barang untuk kawasan FTZ-BBK.
Terutama dalam mengantisipasi Permentanian No.89/Permentan/OT/140/12/2011, pemasukan barang-barang produk pertanian, antara lain seperti: buah-buahan dan sayur-sayuran harus masuk melalui 3 pelabuhan (Jakarta, Medan, Surabaya) dan 1 bandara (Soekarno - Hatta). Gubernur ingin Kepri mendapat prioritas, karena produk pertanian deliverynya harus cepat.
Selain itu, saat ini pemberian kuota dan Izin Pemasukan Barang Produk Pertanian, seperti telur, daging, daging ayam berada di Dirjen Pertanian/ Dirjen Peternakan. Padahal sesuai dengan Undang-undang No. 44 tahun 2007 tentang FTZ hal ini dapat dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam, Bintan, Karimun.
"Kami usulkan agar untuk pemberian kuota dan izin pemasukan barang produk pertanian dilimpahkan kepada BP Batam, Bintan, Karimun,’’ ulang Gubernur, seperti permasalahan dan solusi yang disampaikan dalam pertemuan dengan Menko Perekonomian.
Dalam pertemuan itu, hadir juga Walikota Batam Ahmad Dahlan, Ketua BP Kawasan Batam Mustofa Wijaya, Penasihat Apindo Abidin Hasibuan, Ketua Apindo Kepri Cahya, Ketua Kadin Kepri Johannes Kennedy, dan sejumlah pengusaha lainnya. Hadir juga Sekdaprov Kepri Dr Suhajar Diantoro dan Kepala SKPD Provinsi Kepri yang terkait dengan bidang keekonomian.
TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Menjelang kedatangan Menko Perekonomian Hatta Rajasa ke Kepri, pada 18 Januari mendatang, Gubernur Kepri HM Sani menggelar pertemuan dengan para pengusaha yang juga pelaku usaha di Kepri yang dilakukan di Graha Kepri, Batam, Kamis (12/1/2012).
Dalam pertemuan tersebut, Sani memaparkan hasil pertemuan yang dilakukan sebelumnya dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
Dalam rilis yang diterima Tribunnews Batam, Kamis(12/1/2012), Gubernur Kepri Sani berharap, pertemuan dengan Menko Perekonomian nanti agar bisa dimanfaatkan betul-betul dengan dialog-dialog yang dapat mempermudah kegiatan perekonomian dan investasi di Kepri.
Apalagi, kata Sani, dalam pertemuan dengan Menko, Hatta menjanjikan kabar baik untuk Kepri saat kedatangannya dia nanti yaitu revisi PP Nomor 02 tahun 2009. Menurut Gubernur, keberhasilan yang didapat terkait revisi PP Nomor 02 tahun 2009 adalah hasil kerja bersama semua pihak di Kepri selama ini.
Sejumlah pelaku usaha, dalam pertemuan tersebut mengusulkan berbagai kebijakan yang menghambat gerak investasi di Kepri harus segera dipangkas. Termasuk aturan-aturan yang malah menyengsarakan masyarakat Kepri.
Abidin Hasibuan, misalnya, mengusulkan agar SNI tidak diberlakukan lagi untuk kawasan FTZ. Selain itu, aturan masalah sayur dan buah-buahan yang jika tidak masuk melalui pelabuhan di Batam, akan membuat daerah ini semakin ‘’berbahaya’’.
Karena 60 persen sayur mayur dan buah-buahan untuk kawasan Kepri dipasok dan Malaysia dan Singapura. "Kita minta agar Batam khusus. Karena Batam tidak produksi itu," kata Abidin.
Oleh karena itu, Abidin sangat berharap Gubernur memperjuangkan ini. Karena ini terkait dengan kehidupan rakyat banyak.
Menanggapi hal tersebut, Sani menerangkan bahwa permasalahan tersebut sudah disampaikan kepada Menko Hatta Rajasa. Karena itu, Sani minta pelabuhan Batam dapat ditetapkan menjadi pelabuhan pintu masuk barang untuk kawasan FTZ-BBK.
Terutama dalam mengantisipasi Permentanian No.89/Permentan/OT/140/12/2011, pemasukan barang-barang produk pertanian, antara lain seperti: buah-buahan dan sayur-sayuran harus masuk melalui 3 pelabuhan (Jakarta, Medan, Surabaya) dan 1 bandara (Soekarno - Hatta). Gubernur ingin Kepri mendapat prioritas, karena produk pertanian deliverynya harus cepat.
Selain itu, saat ini pemberian kuota dan Izin Pemasukan Barang Produk Pertanian, seperti telur, daging, daging ayam berada di Dirjen Pertanian/ Dirjen Peternakan. Padahal sesuai dengan Undang-undang No. 44 tahun 2007 tentang FTZ hal ini dapat dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam, Bintan, Karimun.
"Kami usulkan agar untuk pemberian kuota dan izin pemasukan barang produk pertanian dilimpahkan kepada BP Batam, Bintan, Karimun,’’ ulang Gubernur, seperti permasalahan dan solusi yang disampaikan dalam pertemuan dengan Menko Perekonomian.
Dalam pertemuan itu, hadir juga Walikota Batam Ahmad Dahlan, Ketua BP Kawasan Batam Mustofa Wijaya, Penasihat Apindo Abidin Hasibuan, Ketua Apindo Kepri Cahya, Ketua Kadin Kepri Johannes Kennedy, dan sejumlah pengusaha lainnya. Hadir juga Sekdaprov Kepri Dr Suhajar Diantoro dan Kepala SKPD Provinsi Kepri yang terkait dengan bidang keekonomian.
Editor : imans_7811
Tidak ada komentar:
Posting Komentar