BATAM- Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo meminta perhatian khusus Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, terhadap empat permasalahan besar ketenagakerjaan yang dihadapi Provinsi Kepri hingga saat ini. Keempat permasalahan tersebut yakni sudah tidak memadainya sarana dan prasaran Balai Latihan Kerja (BLK), dominannya sistem outsourcing dan tenaga kerja asing, perbedaan penafsiran Kebutuhan Hidup Layak (KLH) antara pengusaha dan pekerja, dan terakhir sudah tidak representatifnya shelter penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Tanjungpinang.
Hal tersebut disampaikan Wagub Kepri dihadapan Menakertrans dalam acara Pembukaan Rakornas Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) tahun 2012, yang berlangsung dari tanggal 16–18 Januari 2012 di Hotel Planet Holiday, Batam.
Soerya mengungkapkan, Provinsi Kepri sangat membutuhkan BLK tersebut karena sangat berguna dalam peningkatan mutu tenaga kerja. Untuk tahun Anggaran 2012 Pemprov Kepri sudah mengalokasikan anggaran untuk DED bangunan BLK Provinsi Kepri. Bahkan Rod Map-nya sudah disusun sesuai kesepakatan bersama dengan Bappenas, Kemenakertrans, dan Pemprov Kepri.
“Kami sangat berharap bapak Menteri bisa menggulirkan kebijakan sehingga bisa mempercepat pembangunan BLK ini, sehingga kami juga dapat denga segera menyiapkan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya, mempunyai daya saing, serta mampu memenuhi dan menjawab tantangan kebutuhan pasar kerja di masa datang,” ujarnya.
Untuk permasalahan dominannya outsourcing dan tenaga kerja asing, Wagub meminta perhatian serius dari Menteri dan minta secepatnya dicarikan jalan keluarnya. Menurut Wagub perbedaan tersebut menyebabkan produktifitas tenaga kerja lokal Kepri lebih rendah daripada tenaga kerja asing. Dampak negatifnya, bisa memicu kecemburuan yang menimbulkan pertikaian seperti yang terjadi tahun 2010 di PT Drydock Batam.
Sementara untuk penafsiran yang berbeda antara pengusaha dan pekerja terhadap perhitungan Kebutuhan Hidup Layak, Soerya juga meminta perhatian Menaker bagaimana solusi terbaik sehingga bisa sepakat antara keduanya.
Sedang untuk permasalahan shelter atau tempat penampungan TKI yangn sudah tidak representatif lagi langsung mendapat tanggapan dari Menteri. Muhaimin langsung memerintahkan Dirjen Binapenta, Reyna Usman untuk menindaklanjuti permintaan Wagub Kepri, agar shelter segera di tinjau ke lapangan dan langsung dibenahi.
"Sudah lama, sejak tahun 2010 itu (Selter di Sekupang) dibenahi. Jangan pulang dulu sebelum kesana. Saya minta Dirjen kesana dan segera untuk disikapi," tegas Muhaimin, Senin (16/1) malam, pada pembukaan rakornas. (r/and)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar