BATAM-- Ratusan karyawan PT Varta Microbattery yang berlokasi di kawasan Batamindo Mukakuning mogok kerja, Kamis (19/1). Mereka menuntut kesejahteraan, terutama peningkatan tunjangan transportasi dan perumahan. Rencananya mogok kerja tersebut berlangsung selama tiga hari, Kamis-Jumat dan Sabtu (19-20-21/1).
Pantauan di lapangan, sekitar 900 pekerja yang terdiri 600 karyawan permanen dan 300 karyawan outsourcing duduk-duduk di luar perusahaan. Mereka mendengarkan orasi yang disampaikan perwakilan pekerja.
Aksi ini juga mendapatkan solidaritas puluhan anggota SPMI Japan Servo, yang ikut turun ke PT Varta, menemui para karyawan yang lagi mogok kerja. PT Varta Microbattery Indonesia merupakan perusahaan perakit komponen baterei yang beroperasi di kawasan industri Batamindo dengan investor dari Jerman.
Dalam aksinya, para pekerja juga menggantungkan celana dalam berwarna merah maroon di depan perusahaan. Celana dalam ini digantung di pagar kawat bagian atas, dengan tulisan di bawahnya Rp50.000. Seolah menyindir kebijakan perusahaan yang memberikan tunjangan uang perumahan seharga celana dalam.
Ketua PUK Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) PT Varta Microbattery, Dedy Iskandar mengatakan demo terpaksa dilakukan karena tidak ada titik temu antara karyawan dan pihak manajemen.
Sebelumnya pekerja sudah menyampaikan tuntutannya kepada manajemen sejak 2010 lalu dan sudah dibahas beberapa kali. Namun pembahasan tersebut tidak pernah ada titik temu. Akhirnya pembahasan ditempuh melalui mediasi yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam. Saat itu, pekerja mengusulkan tunjangan perumahan sebesar Rp300 ribu dan disepakati menjadi Rp225 ribu per bulan. Begitupun dengan besarnya uang transportasi dari Rp3.500 menjadi Rp4.500 per hari.
Namun kesepakatan bersama tersebut dianulir kembali oleh perusahaan PMA asal Jerman yang berkantor pusat di Singapura itu. Alasan produksi sedang menurun.
"Perusahaan tiba-tiba tidak setuju atas kesepakatan tunjangan perumahan sebesar Rp225 ribu per bulan dan hanya menyetujui besaran tunjangan perumahan Rp50 ribu per bulan," ujarnya.
Kecewa atas keputusan sepihak yang dilakukan perusahaan, pekerja pun melayangkan pemberitahuan aksi mogok kerja selama tiga hari.
Tak kalah gertak, pihak perusahaan justru mengancam balik tidak akan melakukan perundingan, jika karyawan nekat mogok kerja.
"Tindakan sepihak yang dilakukan perusahaan membuat para pekerja kecewa. Apalagi perusahaan tidak memiliki bukti yang transparan kalau kondisi perusahaan sedang menurun," ujarnya.
Salah seorang karyawan PT Varta Microbattery, Ida menyebutkan, permasalahan antara pekerja dan pihak perusahaan meruncing tidak hanya persoalan tunjangan perumahan dan transportasi saja. Namun banyak faktor lain yang menjadi pemicunya, termasuk salah satunya diskriminasi atas kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan.
"Kami saja tinggal di luar, sementara masih ada 11 karyawan yang mendapatkan fasilitas tempat tinggal di dormitory," ungkapnya.
Begitupun dalam tuntutan tunjangan perumahan, awalnya pekerja menuntut pembayaran tunjangan perumahan didasarkan pada golongan atau jabatan karyawan di perusahaan. Di mana untuk golongan I seperti operator, tunjangan perumahan diajukan sebesar Rp200 ribu, golongan II seperti leader dan teknisi Rp300 ribu dan golongan III untuk supervisor ke atas sebesar Rp400 ribu. Namun ternyata perusahaan hanya menyetujui Rp50 ribu tanpa ada perbedaan golongan atau berlaku untuk seluruh karyawan.
Koordinator Garda Metal FSPMI Kota Batam, Suprapto juga mengaku kecewa atas minimnya respon pihak perusahaan yang kurang mengakomodir tuntutan hak yang dilakukan pekerja. Aksi mogok kerja yang dilakukan ratusan karyawan PT Varta Microbattery, tidak akan terjadi jika pihak perusahaan tidak ngotot memaksakan kehendaknya.
"Permasalahan seperti ini seharusnya bisa cepat disikapi perusahaan, agar tidak menjadi kerugian kedua belah pihak," ujarnya.
Menurutnya, demo yang dilakukan ratusan pekerja PT Varta Microbattery ini bisa menjadi pemicu demo-demo lainnya di kawasan industri Batamindo. Akibat masih banyaknya perusahaan yang tidak memberikan hak-hak karyawan sebagaimana mestinya.
"Demo buruh, rencananya juga akan dilakukan SPMI PT Unisem pada 24 Januari mendatang. Namun kalau perusahaan cepat tanggap, tentunya demo-demo seperti ini tidak perlu terjadi," ungkapnya.
Sementara itu, pihak perusahaan belum berhasil dimintai keterangan. Saat hendak dikonfirmasi, satpam perusahaan menyatakan pihak manajemen masih belum bisa ditemui, karena sedang melakukan perundingan.
"Manajemen perusahaan masih berunding, belum bisa ditemui," ujar salah seorang satpam, kemarin. (wan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar