BATAM-- Tutupnya beberapa perusahaan asing di Batam selain karena faktor internal juga peraturan ataupun birokrasi yang masih tumpang tindih. Bahkan dualisme kepemimpinan di Batam juga turut mempengaruhi iklim investasi menjadi tidak jelas. Hal tersebut berimbas pada peraturan dan perizinan yang dihasilkan. Akibatnya, banyak perusahan yang berpikir ulang untuk masuk ke Batam.
Pengamat Ekonom Batam, Lagat Siadari mengatakan presepsi dua pemimpin yang ada di Batam (Pemko dan BP Batam) harus sama dalam membangun investasi di Batam. Karena hingga kini tampak jelas antara Pemko dan BP sering tidak sejalan dalam mengeluarkan kebijakan.
"Ada kebijakan yang tidak sejalan. Saya khawatir tidak ada presepsi yang sama di dua instansi ini terkait investasi di Batam," ujar Lagat yang juga Dosen UIB.
Hal ini menjadi pertanyaan, apakah Kota Batam bisa bersaing dengan daerah tujuan investasi lainnya di dunia untuk mendatangkan investor ke Batam. Lagat juga khawatir masih akan ada lagi perusahaan yang bakal hengkang dari Batam.
"Pemerintah harus bisa belajar dari pengalama-pengalaman sebelumnya, kenapa perusahan tutup dan hengkang dari Batam," ungkapnya. Karena itu perlu pembenahan sesegera mungkin oleh pemerintah.
"Kepastian hukum saat ini masih dipertanyakan pengusaha. Iklim investasi di Batam yang dirasakan pengusaha sudah tidak menguntungkan lagi. Jadi pemerintah jangan main-main dalam menghadapi ini semua, harus responsif," ujar Lagat.
Sebelumnya tiga perusahaan penanam modal asing (PMA) hengkang dari Batam. Ketiga perusahaan itu yakni perusahan Jepang, PT FMC yang bergerak di bidang kabel, elektronik di Kabil. Selanjutnya perusahaan Singapura, PT Pro Duo Mandiri, yang bergerak dibidang pembuatan kulit di Batuampar dan PT Asia Tech Entity perusahaan asal Singapura
Pengusaha Restoran Golden Prawn, Tek Po atau biasa disapa Abi mengatakan pemerintah memegang peranan penting dalam kemajuan investasi di suatu daerah. Karena itu, pemerintah harus lebih jeli menyikapi setiap persoalan yang ada.
"Hal yang paling utama bagi pengusaha adalah upah dan kepastian hukum. Sekarang upah naik signifikan, siapa yang sanggup bayar ? Pengusaha besar tentu bisa, bagaimana dengan pengusaha kecil ? Akhirnya pengusaha kecil yang seharusnya bisa menyokong perekonomian tutup. Belum lagi kepastian hukum," ujar Abi saat diskusi dengan tim Haluan Kepri, Rabu (25/1).
Abi mengatakan, dibandingkan Vietnam, Malaysia, upah di Indonesia, khususnya Batam jauh lebih murah. Namun, kenyataanya, perusahaan-perusahaan asing justru lebih memilih tutup di Batam dibandingkan di negara lain. Hal ini tentunya memiliki sebab, salah satunya kepastian hukum.
Sekretaris DPP Real Estate Indonesia yang juga dosen Universitas Indonesia Batam (UIB) Mulia Pamadi, juga mengatakan hal yang sama.
Mulia juga mempertanyakan status kuo Rempang dan Galang yang hingga kini belum selesai. Padahal, bila kawasan tersebut dibuka, akan menyedot banyak investasi ke Batam.
Djohan Arifin, Direktur Penuin Group juga mempertanyakan status quo Rempang dan Galang. Ia sangat menyayangkan kawasan yang telah memiliki infrastruktur sangat bagus, yaitu jembatan Barelang itu tidak dimanfaatkan selama 12 tahun.
"Kita sudah membuang-buang waktu untuk memanfaatkan kawasan itu. Rempang dan Galang sangat strategis, apabila di peruntukan untuk galangan kapal, itu memiliki daya jual yang sangat tinggi. Ya, jangan sampai mengalokasikan lahannya sekali banyak kepada satu pengusaha. Berikan lahan itu kepada banyak pengusaha, lakukan pembangunan di sana. Daya serap investasi di kawasan itu sangat besar. Belum lagi peluang kerja," ujar Djohan Arifin yang biasa disapa Apeng.
Bahkan, sebut Apeng, satu perusahaan seperti Mc Dermott Batam mampu menyumbang Rp1 miliar setiap bulannya. Itu belum termasuk PPH dan pajak-pajak lainnya.
"Sangat disayangkan, kita punya lokasi tidak digunakan. Dunia ini akan terus berubah sesuai zaman, akan selalu ada peningkatan. Kita harus ikuti itu, jangan seperti sekarang, Kuncinya ada di pemerintah. Kalau pemerintah masih seperti ini-ini saja, jangan harap kita bisa berkembang lebih cepat," ujar Apeng .(cw57/pti)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar