Jumat, 28 June 2013 (sumber : Haluan Kepri)
BATAM CENTRE (HK) - Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam Ilham Eka
Hartawan menegaskan, pencopotan Ir Daniel sebagai Direktur Pengelolaan
Lahan di BP Batam tidak terkait dengan mafia lahan yang kini ramai
dibicarakan.
Daniel diganti, menurut Ilham, karena memang sudah memasuki masa pensiun, dengan usia 60 tahun pada 19 Juni lalu. Sesuai aturan, PNS yang sudah berusia 59 tahun mulai memasuki masa pensiun. Tapi karena jabatan direktur maka boleh diperpanjang hingga 60 tahun.
Ilham menyebutkan BP Batam tidak bisa menindak calo lahan yang dituduhkan sebagian kalangan ke instansinya, tanpa dibarengi dengan bukti-bukti yang cukup. Menanggapi keluhan masyarakat terkait masalah lahan ini pihaknya telah membentuk tim monitoring internal yang bertugas melakukan investigasi. Namun hal itu bisa menimbulkan berbagai persepsi.
"Makanya, kasih kita bukti, kita akan tindak. Bukti bisa berupa foto, rekaman pembicaraan atau apalah namanya. Kita tidak bisa juga menindak tanpa ada bukti. Kita juga punya tim yang memonitor, tapi namanya internal, tentu ada plus minusnya," kata Ilham, kemarin.
Meski demikian, ia mendukung langkah masyarakat yang ingin membongkar praktek percaloan lahan di BP Batam. Ini dilakukan untuk membersihkan BP Batam hal-hal semacam ini.
Ditanya apakah boleh sebuah perusahaan mengalokasikan lahan yang sudah diperolehnya kepada perusahaan lain, Ilham mengatakan tidak ada masalah. Sebab, perusahaan juga punya keterbatasan. Asalkan, pembangunan dalam lahan yang diajukan tidak berbeda yang dibangun dengan rencana tata ruang.
Umpamanya, kata Ilham, perusahaan awal ingin membuat perusahaan galangan atau pusat bisnis. Maka, perusahaan penerima harus membuat yang sama. Jadi, sesuai dengan peruntukannya.
" Jadi tak masalah. Selama, proses peralihan melapor ke kita. Atau istilahnya balik namalah," katanya.
Kepala Seksi Humas BP Batam Yudi Purdaya menambahkan tidak benar ada calo di BP Batam. Semua alokasi lahan yang diberikan ke investor sudah melalui mekanisme yang berlaku.
" BP Batam dalam melokasikan lahan sesuai prosedural. Tidak ada mafia atau calo lahan di BP Batam. Kalau ada, silakan lapor ke kita disertakan bukti. Kita akan mengambil tindakan, tergantung tingkat kesalahan, bisa administratif dan bisa hingga pemecatan," kata Yudi. (mnb)
Daniel diganti, menurut Ilham, karena memang sudah memasuki masa pensiun, dengan usia 60 tahun pada 19 Juni lalu. Sesuai aturan, PNS yang sudah berusia 59 tahun mulai memasuki masa pensiun. Tapi karena jabatan direktur maka boleh diperpanjang hingga 60 tahun.
Ilham menyebutkan BP Batam tidak bisa menindak calo lahan yang dituduhkan sebagian kalangan ke instansinya, tanpa dibarengi dengan bukti-bukti yang cukup. Menanggapi keluhan masyarakat terkait masalah lahan ini pihaknya telah membentuk tim monitoring internal yang bertugas melakukan investigasi. Namun hal itu bisa menimbulkan berbagai persepsi.
"Makanya, kasih kita bukti, kita akan tindak. Bukti bisa berupa foto, rekaman pembicaraan atau apalah namanya. Kita tidak bisa juga menindak tanpa ada bukti. Kita juga punya tim yang memonitor, tapi namanya internal, tentu ada plus minusnya," kata Ilham, kemarin.
Meski demikian, ia mendukung langkah masyarakat yang ingin membongkar praktek percaloan lahan di BP Batam. Ini dilakukan untuk membersihkan BP Batam hal-hal semacam ini.
Ditanya apakah boleh sebuah perusahaan mengalokasikan lahan yang sudah diperolehnya kepada perusahaan lain, Ilham mengatakan tidak ada masalah. Sebab, perusahaan juga punya keterbatasan. Asalkan, pembangunan dalam lahan yang diajukan tidak berbeda yang dibangun dengan rencana tata ruang.
Umpamanya, kata Ilham, perusahaan awal ingin membuat perusahaan galangan atau pusat bisnis. Maka, perusahaan penerima harus membuat yang sama. Jadi, sesuai dengan peruntukannya.
" Jadi tak masalah. Selama, proses peralihan melapor ke kita. Atau istilahnya balik namalah," katanya.
Kepala Seksi Humas BP Batam Yudi Purdaya menambahkan tidak benar ada calo di BP Batam. Semua alokasi lahan yang diberikan ke investor sudah melalui mekanisme yang berlaku.
" BP Batam dalam melokasikan lahan sesuai prosedural. Tidak ada mafia atau calo lahan di BP Batam. Kalau ada, silakan lapor ke kita disertakan bukti. Kita akan mengambil tindakan, tergantung tingkat kesalahan, bisa administratif dan bisa hingga pemecatan," kata Yudi. (mnb)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar