UNJUK RASA: Sejumlah anggota DPRD Batam bersama buruh ikut unjuk rasa ke Kantor Wali Kota Batam, Senin (29/7).
f-martua/tanjungpinang pos
f-martua/tanjungpinang pos
BATAM – Nasib 732 buruh kontrak dan permanen PT Sun Creation Indonesia (SCI) Batam Centre, hingga kini belum jelas. Mereka terkatung-katung karena pemilik perusahaan belum diketahui keberadaannya. Para buruh kembali mendatangi gedung DPRD Batam, Senin (29/7) untuk meminta bantuan kejelasan status dan hak-hak mereka.
Kedatangan buruh ini diterima Wakil Ketua DPRD Batam, Ruslan Kasbulatov, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Udin P Sihaloho dan rekannya, Riki Solichin.
Saat itu, Ruslan mengajak semua buruh mendatangi Kantor Wali Kota Batam. Setelah bertemu dengan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, dewan dan buruh selanjutnya menuju Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Pada kesempatan itu, Udin yang melakukan komunikasi ke Jakarta, menyampaikan informasi yang diperoleh, jika di pemerintahaan Jepang, PT SCI sebagai perusahaan aktif. Dewan sendiri diakui tidak bisa berbuat banyak kecuali memfasilitasi.
“Terus terang sajalah. Saya sudah hubungi Jakarta, mereka sudah kontak ke Jepang. Di Jepang, laporanya, perusahaan ini masih berjalan,” ungkap Udin.
Meski demikian, dia bersama rekan-rekannya akan berusaha membantu. Saat ini pemerintah Jepang juga sedang mencari pimpinan perusahaan itu.
“Kita akan mendorong pemerintah Jepang menemukan ketiganya (pemilik perusahaan) untuk mempertanggungjawabkan atas kewajibannya,” tegasnya.
Ahmad Dahlan berjanji akan mengutus Asisten II Pemko untuk menemui pemerintah pusat ke Jakarta. “Saya akan utus Asisten II untuk menyikapi persoalan ini. Kami akan mendesak menyelesaikannya. Kami juga akan mendorong Jamsostek memberikan hak-hak karyawan,” ungkap Dahlan.
Ruslan Kasbulatov menilai pemerintah tak serius menangani persoalan buruh di Batam. “Saya sejak dulu sudah minta agar ada garansi bank. Jadi kalau pengusaha lari, ada dana untuk menjamin karyawan. Kita akan meminta pertanggungjawaban Wali Kota dan BP Batam. Karena ini mereka yang memasukkan investor,” cetus Ruslan.
Buruh meminta bantuan dewan untuk memfasilitasi memperjuangkan hak mereka. Walau belum ada kepastian, namun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jepang, berjanji membantu.Karyawan pun diminta menjaga aset yang ada di perusahaan agar tidak dibawa keluar Indonesia.(mbb)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar