Jumat, 26 July 2013 (sumber : Haluan Kepri)
BATAM CENTRE (HK) - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam, Udin P
Sihaloho menegaskan Pemko dan BP Batam harus bertanggungjawab atas
kaburnya tiga direksi PT Sun Creation Indonesia (SCI) dari Batam.
Kedua lembaga ini, lanjut Udin, tidak boleh lepas tangan. Karena ini menyangkut nasib 732 karyawan yang tidak lain merupakan warga Batam yang wajib dilindungi hak-haknya. " Pemko dan BP Batam, harus bertanggungjawab menyelamatkan hak-hak warganya," tegas Politisi PDI Perjuangan ini yang ditemui, Kamis (25/7).
Udin menyebutkan, sangat berdasar jika dirinya meminta tanggungjawab kedua lembaga ini. Karena ini pertama kalinya, tapi sudah berulang-ulang dan menyengsarakan pekerja. " Seingat saya, ini kejadian yang keenam kalinya PMA melarikan diri dari Batam," katanya.
Tanggungjawab yang dimaksudkan, Pemko dan BP Batam harus dapat menghadirkan pemilik PT SCI ke Batam, kemudian menekan pihak perusahaan untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pekerja sebagaimana diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Terkendala Musim Liburan
Perkembangan terakhir pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi IV DPRD Batam, ujar Udin P Sihaloho, saat ini BKPM BP Batam sudah berangkat ke BKPM pusat, dan selanjutnya akan meminta bantuan ke Kedubes Indonesia di Jepang. " Kabar terakhir, BKPM BP Batam sudah ke Jakarta," ungkap Udin.
Namun menurut Udin, penelusuran yang dilakukan oleh BKBN menemui kendala, karena saat ini di negara Jepang sedang memasuki musim liburan.
" Kalau data alamat tiga Direksinya sudah diberikan oleh General Manager PT SCI, tapi terkendala karena Jepang lagi memasuki musim libur," kata pria yang kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Batam.
Sementara itu, Cief Security PT SCI Batam, Rosmawati mengatakan bahwa sampai Kamis (25/7) sore, mereka belum mendapat kepastian kapan gaji akan dibayarkan perusahaan.
Untuk itulah, ia bersama rekan-rekannya yang masih bertahan di halaman PT SCI Batam mendesak BKPM dan Disnakertrans bisa menghadirkan Direksi PT SCI yang melarikan diri ke Jepang. (ays).
Kedua lembaga ini, lanjut Udin, tidak boleh lepas tangan. Karena ini menyangkut nasib 732 karyawan yang tidak lain merupakan warga Batam yang wajib dilindungi hak-haknya. " Pemko dan BP Batam, harus bertanggungjawab menyelamatkan hak-hak warganya," tegas Politisi PDI Perjuangan ini yang ditemui, Kamis (25/7).
Udin menyebutkan, sangat berdasar jika dirinya meminta tanggungjawab kedua lembaga ini. Karena ini pertama kalinya, tapi sudah berulang-ulang dan menyengsarakan pekerja. " Seingat saya, ini kejadian yang keenam kalinya PMA melarikan diri dari Batam," katanya.
Tanggungjawab yang dimaksudkan, Pemko dan BP Batam harus dapat menghadirkan pemilik PT SCI ke Batam, kemudian menekan pihak perusahaan untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pekerja sebagaimana diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Terkendala Musim Liburan
Perkembangan terakhir pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi IV DPRD Batam, ujar Udin P Sihaloho, saat ini BKPM BP Batam sudah berangkat ke BKPM pusat, dan selanjutnya akan meminta bantuan ke Kedubes Indonesia di Jepang. " Kabar terakhir, BKPM BP Batam sudah ke Jakarta," ungkap Udin.
Namun menurut Udin, penelusuran yang dilakukan oleh BKBN menemui kendala, karena saat ini di negara Jepang sedang memasuki musim liburan.
" Kalau data alamat tiga Direksinya sudah diberikan oleh General Manager PT SCI, tapi terkendala karena Jepang lagi memasuki musim libur," kata pria yang kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Batam.
Sementara itu, Cief Security PT SCI Batam, Rosmawati mengatakan bahwa sampai Kamis (25/7) sore, mereka belum mendapat kepastian kapan gaji akan dibayarkan perusahaan.
Untuk itulah, ia bersama rekan-rekannya yang masih bertahan di halaman PT SCI Batam mendesak BKPM dan Disnakertrans bisa menghadirkan Direksi PT SCI yang melarikan diri ke Jepang. (ays).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar