PESAT: Sejak FTZ diterapkan di Batam, pertumbuhan industri baik elektronik, offshore, shipyard dan lainnya cukup pesat di Batam.
Namun, untuk memaksimalkan fungsi DK, HM Sani yang ditetapkan sebagai Ketua DK BBK dan Tanjungpinang diminta untuk mengaktifkan kembali penasehat DK. Alfan Suhaeri menyebutkan, HM Sani yang juga Gubernur Kepri harus dibantu orang yang tepat.
“Kalau sudah seperti ini, maka fungsi penasehat Free Trade Zone (FTZ) harus diaktifkan seperti dulu di zaman Ismeth Abdullah. Tiap bulan diminta masukan dari penasehat,” ujarnya.
Menurutnya, dulu perwakilan lembaga ekonomi dan praktisi di bidang ekonomi selalu aktif. Sementara saat ini, keberadaan penasehat tidak banyak membantu. Penasehat membantu agar kebijakan konfrehensif, kredibel dan konsisten.
“Ini kita minta diaktifkan lagi,” ungkapnya.
Selain itu, dia menilai penting agar kewenangan Ketua DK BBK dan Tanjungpinang diperkuat. Selama ini kewenangan tidak pernah terlaksana secara maksimal. Perlu pelimpahan kewenangan dari pusat atau DK Nasional.
“Paling penting kewenangan sebagai ketua DK power full. Berhak membuat regulasi dengan gambaran yang jelas,” cetus Alfan.
Selama ini, ada kendala yang mereka nilai terjadi. Kendala muncul karena DK BBK dan Tanjungpinang lebih mengandalkan pada security (keamanan). (mbb)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar