Kamis, 18 July 2013 (sumber : Haluan Kepri)
BATAM CENTRE (HK) - Balai Latihan Kerja (BLK) Batam yang selama ini
dikelola Yayasan Karya Bangsa bentukan Pemko Batam dan BP Batam, kemarin
resmi diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Kemenakertrans) RI.
Tingginya biaya operasional pengelolaan BLK menjadi pertimbangan utama Pemerintah Kota Batam dan BP Batam menyerahkan ke pusat. Sejak dikelola Yayasan Karya Bangsa, BKL sempat bertahun-tahun vakum.
Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kemenakertrans RI Abdul Wahab Bangkona mengatakan, langkah pertama yang akan dilakukan Kemenakerstran dalam mengelola BLK tersebut adalah dimulai dengan renovasi gedung yang sudah banyak rusak.
"Sebelum kami kelola, yayasan pengelola BLK dibubarkan dulu. Dan itu sudah sepakati. Kita tunggu serah terima dan selanjutnya, renovasi. Karena memang pusat berkewajiban mengembangkan SDM yang ada di sini," kata Wahab, usai melakukan pertemuan dengan Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Deputi bidang Administrasi dan Program BP Batam, M Prijanto, Rabu (17/7).
Tidak bisa dipungkiri, kata Wahab, saat ini pengangguran terus bertambah, lowongan kerja banyak namun Sumber Daya Manusia (SDM) tidak terpenuhi. Padahal, seperti diketahui, Batam sebagai daerah andalan Indonesia yang sangat strategis banyak perusahaan yang memang membutuhkan tenaga kerja.
Hal itu terlihat dari beberapa komunikasi yang dilakukan dengan pihak Singapura. Kata Wahab, banyak tenaga kerja tidak sesuai dengan kualitas dan produktifitas pekerja Indonesia yang diharapkan. Karena itu, menjadi kewajiban untuk mengubah image tersebut melalui BLK. Perlu diketahui, mengelola suatu BLK memang butuh dana yang besar.
Seperti pengalaman sebelumnya, BLK yang besar listriknya saja per bulan bisa mencapai Rp40 hingga Rp50 juta. Sementara Kementerian pusat bertanggung jawab untuk itu semua. Wahab berjanji pengelolaannya akan lebih profesional yang kepala tidak memiliki 'job mobility'.
" Pusat itu kelola managemen. Dan ini memang membutuhkan skill yg begitu tinggi. Dan bila berjalan lancar, secepatnya diserahkan ke kita, tahun depan sudah bisa operasi. Sebab, gedung sekarang, seperti asrama, kantin, kelas, workshop perlu direhab," katanya.
Mengenai dana rehabilitasi, Wahab belum bisa memastikan sebelum tim turun untuk melihat kondisi gedung. Jika perkiraan, bisa mencapai Rp5 miliar lebih. Renovasi secara bertahap dilakukan hingga 2014 mendatang. Sementara untuk penambahan gedung, akan dilakukan kemudian, jika lahan diserahkan ke pihaknya. Kemudian menyediakan alat, sesuai dengan potensi yang ada di Batam.
" Kita juga akan lihat nanti, potensi apa yang ada di Batam. Jelasnya, pelatihan elektronik, shipyard, welding. Ini yang perlu kita inventarisir, sesuai kebuthan daerah," tambah Abdul Wahab.
Walikota Batam Ahmad Dahlan mengatakan, pihaknya akan secepatnya melakukan pembubaran yayasan dan menyerahkan pengelolaan ke Dirjen Kemenakertrans. Sebab, kebutuhan mendasar di Batam adalah bagaimana meningkatkan skill tenaga kerja agar lebih terampil.
" Kita sudah sepakat pembangunan dan pengelolaan BLK diserahkan ke Kementeraian Tenaga Kerja. Renovasi, 2013. 2014 sudah bisa difungsikan. Yang kita ambil sesuai dengan menkanisme. Membubarkan yayasan yg sudah ada. Setelah clean and clear, baru diserahkan ke Kementerian." kata Dahlan.
Selain itu, kedepan pihaknya juga akan memperluas, BLK di Pulau Setokok sebagai pengembangan, dengan luas lahan 10 hektar. Lahan tersebut, juga sudah disepakati oleh BP Batam. Kenapa BLK diberikan, kata Dahlan, ada fenomena di Batam, dimana peluang kerja banyak tapi tidak bisa diisi.
Namun, saat ada lowongan kerja seperti 'Job Fair' kata Dahlan, dari 5.000 tenaga kerja yang dibutuhkan, hanya mampu diambil sebanyak tiga ribu. Hal ini disebabkan, karena skill yang diharapkan perusahaan tidak ada.
" Karena anggaran terbatas. Maka kita serahkan ke pusat. Disana ada anggaran. Kalau kita mengelola, dana yang dibutuhkan sangat besar," katanya. (lim)
Tingginya biaya operasional pengelolaan BLK menjadi pertimbangan utama Pemerintah Kota Batam dan BP Batam menyerahkan ke pusat. Sejak dikelola Yayasan Karya Bangsa, BKL sempat bertahun-tahun vakum.
Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kemenakertrans RI Abdul Wahab Bangkona mengatakan, langkah pertama yang akan dilakukan Kemenakerstran dalam mengelola BLK tersebut adalah dimulai dengan renovasi gedung yang sudah banyak rusak.
"Sebelum kami kelola, yayasan pengelola BLK dibubarkan dulu. Dan itu sudah sepakati. Kita tunggu serah terima dan selanjutnya, renovasi. Karena memang pusat berkewajiban mengembangkan SDM yang ada di sini," kata Wahab, usai melakukan pertemuan dengan Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Deputi bidang Administrasi dan Program BP Batam, M Prijanto, Rabu (17/7).
Tidak bisa dipungkiri, kata Wahab, saat ini pengangguran terus bertambah, lowongan kerja banyak namun Sumber Daya Manusia (SDM) tidak terpenuhi. Padahal, seperti diketahui, Batam sebagai daerah andalan Indonesia yang sangat strategis banyak perusahaan yang memang membutuhkan tenaga kerja.
Hal itu terlihat dari beberapa komunikasi yang dilakukan dengan pihak Singapura. Kata Wahab, banyak tenaga kerja tidak sesuai dengan kualitas dan produktifitas pekerja Indonesia yang diharapkan. Karena itu, menjadi kewajiban untuk mengubah image tersebut melalui BLK. Perlu diketahui, mengelola suatu BLK memang butuh dana yang besar.
Seperti pengalaman sebelumnya, BLK yang besar listriknya saja per bulan bisa mencapai Rp40 hingga Rp50 juta. Sementara Kementerian pusat bertanggung jawab untuk itu semua. Wahab berjanji pengelolaannya akan lebih profesional yang kepala tidak memiliki 'job mobility'.
" Pusat itu kelola managemen. Dan ini memang membutuhkan skill yg begitu tinggi. Dan bila berjalan lancar, secepatnya diserahkan ke kita, tahun depan sudah bisa operasi. Sebab, gedung sekarang, seperti asrama, kantin, kelas, workshop perlu direhab," katanya.
Mengenai dana rehabilitasi, Wahab belum bisa memastikan sebelum tim turun untuk melihat kondisi gedung. Jika perkiraan, bisa mencapai Rp5 miliar lebih. Renovasi secara bertahap dilakukan hingga 2014 mendatang. Sementara untuk penambahan gedung, akan dilakukan kemudian, jika lahan diserahkan ke pihaknya. Kemudian menyediakan alat, sesuai dengan potensi yang ada di Batam.
" Kita juga akan lihat nanti, potensi apa yang ada di Batam. Jelasnya, pelatihan elektronik, shipyard, welding. Ini yang perlu kita inventarisir, sesuai kebuthan daerah," tambah Abdul Wahab.
Walikota Batam Ahmad Dahlan mengatakan, pihaknya akan secepatnya melakukan pembubaran yayasan dan menyerahkan pengelolaan ke Dirjen Kemenakertrans. Sebab, kebutuhan mendasar di Batam adalah bagaimana meningkatkan skill tenaga kerja agar lebih terampil.
" Kita sudah sepakat pembangunan dan pengelolaan BLK diserahkan ke Kementeraian Tenaga Kerja. Renovasi, 2013. 2014 sudah bisa difungsikan. Yang kita ambil sesuai dengan menkanisme. Membubarkan yayasan yg sudah ada. Setelah clean and clear, baru diserahkan ke Kementerian." kata Dahlan.
Selain itu, kedepan pihaknya juga akan memperluas, BLK di Pulau Setokok sebagai pengembangan, dengan luas lahan 10 hektar. Lahan tersebut, juga sudah disepakati oleh BP Batam. Kenapa BLK diberikan, kata Dahlan, ada fenomena di Batam, dimana peluang kerja banyak tapi tidak bisa diisi.
Namun, saat ada lowongan kerja seperti 'Job Fair' kata Dahlan, dari 5.000 tenaga kerja yang dibutuhkan, hanya mampu diambil sebanyak tiga ribu. Hal ini disebabkan, karena skill yang diharapkan perusahaan tidak ada.
" Karena anggaran terbatas. Maka kita serahkan ke pusat. Disana ada anggaran. Kalau kita mengelola, dana yang dibutuhkan sangat besar," katanya. (lim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar