Kuota Impor Hortikultura 1.170 Ton

Sabtu, 13 July 2013  (sumber : Tanjungpinang Pos)

 

Durian salah satu produk hortikultura yang akan diimpor.
F-NET

Batam – Hingga saat ini Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) belum dilimpahkan Kementerian Pertanian ke Badan Pengusaha (BP) Batam.

Namun, soal kuota impor hortikultura BP Batam sudah menerimanya. Dari produk hortikultura yang disetujui, jumlahnya sekitar 1.170 ton untuk beberapa bulan ini.

Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam, Ilham, mengatakan, total kuota itu ada yang hingga Oktober dan ada yang hingga Desember 2013. Sementara asal negara impor hortikultura itu diantaranya Thailand, Vietnam, Cina, dan New Zealand.

Menurut Ilham, pasca keluarnya Peraturan DK tahun 2013, baru satu importir yang mendaftar melalui BP Batam. Importir ini sudah mendapat RIPH dari Kementan.

”Bawang merah segar untuk konsumsi kuotanya 85 ton. Bawang merah itu didatangkan dari Thailand dan berlaku Juli, Agustus, dan September 2013,” ujar Ilham, Jumat (12/7) di Batam.

Selain itu, ada juga bawang merah segar untuk konsumsi 85 ton dari Vietnam untuk Juli, Agustus, dan September. Sementara bawang Bombay segar untuk konsumsi berasal dari Cina dan New Zealand. Dari Cina, kuota impor mulai Juli sampai Desember 2013 sebanyak 38 ton. Selain dari Cina, ada juga dari New Zealand pada kurun waktu yang sama sebanyak 38 ton.

Impor wortel juga diperoleh kuotanya untuk Batam sebanyak 149 ton asal Cina mulai Juli sampai Desember 2013. Orange segar juga akan diimpor 114 ton dari Cina untuk Juli-Desember 2013. Buah jeruk Mandarin untuk kuota Batam sebanyak 224 ton dari Cina mulai Juli-Desember 2013.

Selain itu, Lemon dan Limau dengan kuota 19 ton dari Cina untuk Juli-Desember 2013. Sementara Lengkeng diimpor dari Thailand sebanyak 320 ton untuk Juli-Desember 2013. ”Durian kita impor dari Thailand sebanyak 108 ton,” imbuh Ilham.

Di tempat sama, Sekretaris DK Batam Bintan dan Karimun (BBK), Jon Arizal meminta BP Batam terus mengupayakan impor holtikultura untuk kebutuhan warga Batam. DK sendiri sudah mengajukan agar RIPH dilimpahkan ke BP Batam. Namun hingga saat ini belum dipenuhi. ”Kalau tidak dilimpahkan, orang pusat yang harusnya di tempatkan di Batam,” ungkap Jon.

Sementara Wakil Sekretaris DK FTZ BBK, Taufik mengatakan, RIPH sudah selayaknya dilimpahkan ke BP Batam. Alasannya, untuk mempermudah dan memperpendek jalur pelayaran. Terakhir diakui, RIPH secara lisan untuk dilimpahkan ke BP sudah disetujui. Namun secara tertulis belum diterima.
”Kalau itu jadi, mungkin tidak sepenuhnya. Namun sifatnya, gelondongan untuk satu tahun,” imbuhnya.(MARTUA)