Kamis, 06 October 2011 (sumber Haluan Kepri)
Pemko Terlalu Terburu-buru
HANG NADIM -- Pemberlakukan penarikan donasi kepelabuhan dan bandara oleh Pemko Batam sejak 1 Oktober lalu, sepertinya terlalu terburu-buru dan dipaksakan demi mengejar pendapatan semata. Pasalnya, selain masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi, sejumlah fasilitas penunjang di lapangan pun juga terlihat belum siap.
Pantauan di Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Domestik Sekupang, Rabu (5/10), banyak para calon penumpang yang menggelengkan kepala tanda tidak tahu saat ditanya soal pungutan donasi dari Pemko Batam. Ketidaktahuan mereka, salah satunya menyangkut ketidakjelasan sistem pembayaran donasi, apakah secara langsung atau dimasukkan dalam harga tiket.
Di bandara, sejak pagi hingga petang, konter pembayaran donasi yang terletak di area keberangkatan bandara tersebut, yang seyogyanya aktif melakukan sosialisasi, sama sekali tak terlihat ada aktivitas. Sedangkan untuk memberitahu masyarakat bahwa konter itu adalah tempat penarikan donasi, hanya ada tulisan tangan di atas kertas yang ditempel di tengah-tengah kaca bagian depan konter itu.
BATAM-Sebagai
kota industri dan metropolitan yang diproyeksikan menjadi daerah tujuan
investasi asing di Indonesia, Batam harus mampu menyediakan berbagai
kebutuhan vital, seperti air, listrik, jalan, jembatan, pelabuhan,
bandara, sarana transportasi dan lainnya. Memasuki 40 tahun Batam
dikembangkan Otorita Batam yang sejak tiga tahun lalu berubah menjadi
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), semua kebutuhan vital itu telah
tertangani dengan baik.
Hari Bhakti BP Batam Ke- 40
TEMBESI- Para petani di Kampung Pondok Tani, Tembesi, Sagulung berharap pemerintah bisa memberi kejelasan dan ketegasan tentang status lahan yang sedang mereka garap. Hal ini demi ketenangan mereka dalam bekerja demi menghidupi kebutuhan keluarga dan juga warga lokal. "Kami berharap Pemerintah Provinsi Kepri, melalui bapak Wakil Gubernur Soerya Respationo dapat memperjuangan nasib para petani yang ada di Tembesi mengenai status lahan. Kalaupun masyarakat diminta untuk bayar UWTO, tentu kami sangat siap membayarnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
