BATAM - Pemberlakuan donasi di pelabuhan dan bandara, diminta untuk dikaji kembali Pemko Batam. Donasi yang dipungut dengan sukarela, rawan penyimpangan. Untuk meningkatkan PAD, lebih efektif memaksimalkan retribusi dan pajak sektor perhotelan, restoran dan hiburan. Selain itu, mengelola sampah menjadi energi, untuk dijual seperti di Bali.
Menurut Sahat Tambunan, salah seorang pengusaha yang bergerak dibidang retail dan konveksi ini, donasi tidak terukur. “Ini harus dievaluasi dan mencari sumber pendapatan daerah dari bidang lain. Potensi pemasukan juga bisa dimaksimalkan. Itu jauh lebih baik dibanding minta-minta ke penumpang,” tegasnya.
Disampaikan, kebijakan pemberlakuan donasi tidak layak dilanjutkan. Persoalan lebih besar dapat ditimbulkan, karena tidak bisa diawasi. Dan tidak akan maksimal, karena masyarakat juga bisa menyumbang atau tidak.
“Siapa yang mengawasi donasi ini? Donasi ini seperti pengamen. Karena penumpang bisa kasih atau tidak,” cetusnya.
Ditambahkan, jika pemerintah ingin menaikkan PAD, lebih baik kelola sampah menjadi energi, disamping memaksimalkan sumber lain. Wali Kota diminta mengevaliasi pimpinan SKPD yang tidak bisa memaksimalkan PAD.
“Di Bali, pengelolaan sampah menjadi sumber energi ini populer. Batam, harusnya bisa karena sampah cukup besar. Sumber lain juga banyak belum maksimal. Makanya, Wali Kota harus mengevaluasi SKPD-nya,” imbuhnya.
Pernyataan senada juga disampaikan anggota DPRD Batam, Udin P Sihaloho. Bahkan, dikhawatirkan pengeluaran Pemko malah akan lebih besar, dibanding pemasukan dari donasi.
“Nanti, 100 penumpang, hanya satu yang menyumbang. Atau banyak menyumbang, dilaporkan sedikit,” ucap Udin.
Udin khawatir, karena donasi tidak maksimal, akhirnya petugas di lapangan, memberikan tekanan ke penumpang. Sementara dipelabuhan dan bandara, lebih dibutuhkan pelayanan.(mbb)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar