BATAM-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri mengusulkan agar Bea Cukai (BC) dileburkan ke dalam BP Batam khusus untuk wilayah FTZ, sedangkan wilayah pabean tetap mengacu pada BC. Menanggapinya, Gubernur Kepri HM Sani yang juga Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK) menyatakan usulan itu impossible (tidak mungkin) dipenuhi.
Usulan peleburan BC ke dalam BP Batam tersebut disampaikan Ketua Kadin Provinsi Kepri Johannes Kennedy Aritonang dalam Rapat Pimpinan Kadin Provinsi Kepri di Hotel Vista, Batam, Kamis (6/10). Johannes mengusulkan peleburan BC ke dalam BP Batam tersebut sebagai bentuk optimalisasi sektor kapabeanan.
Ada empat hal yang diusulkan Johannes Kennedy untuk mengoptimalkan sektor kepabeanan dalam rangka mendukung penerapan FTZ BBK. Pertama, meminta pemerintah pusat untuk melimpahkan kewenangan sejumlah perizinan ke BP Batam, yang meliputi label produk elektronik, SNI, NPT dan penentuan kuota impor hasil pertanian. Kedua, mengusulkan agar dilakukan peleburan BC ke dalam BP Batam khusus untuk wilayah FTZ, sedangkan wilayah kepabeanan tetap mengacu pada BC.
Ketiga, mengusulkan sosialisasi NIK lokal agar memudahkan pengusaha. Terakhir, meminta agar keinginan BC untuk tidak melakukan audit terhadap perusahaan asing diperkuat melalui keputusan resmi. Kadin mendorong Ketua DK FTZ BBK agar melakukan MoU terkait audit tersebut.
Selama ini, lanjut John, terlalu banyak 'titipan' kewenangan dari berbagai kementerian/lembaga negara lain di BC. Ia menyebut antara lain 'titipan' itu dari Kementerian Pertanian tentang bahan pengolahan makanan, dari Kementerian Perhubungan tentang importir navigasi kapal, dan lain sebagainya.
Menurutnya, banyaknya 'titipan-titipan' tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan perizinan yang seharusnya menjadi tugas BC. Ia mengatakan, 'titipan-titipan' tersebut seharusnya memiliki regulasi tersendiri sehingga pelaksanaan FTZ bisa berjalan dengan mulus. "Kemudahan di sektor kepabeanan dan imigrasi diharapkan mampu menggenjot perdagangan dan arus keluar masuk barang," ujar John.
John juga mengatakan, target pertumbuhan ekonomi Kepri sebesar 8 persen tidak akan tercapai bila tidak disertai dengan adanya gebrakan dan inovasi kebijakan dari DK selaku pemegang kekuasaan tertinggi FTZ BBK. "Kami melihat, sudah ada kesamaan visi dari para pelaku usaha, BC dan BP Batam untuk membenahi berbagai hambatan di lapangan. Karena itu, diperlukan keseriusan pemerintah pusat dan DK untuk menjadi leading sector dalam mengoptimalkan implementasi FTZ di Batam, Bintan dan Karimun," ujar John.
Sementara itu, Gubernur Kepri HM Sani menghimbau agar Kadin meminta yang mungkin-mungkin saja, dan tidak meminta sesuatu yang impossible (tidak mungkin). "Kita semua ingin Ketua DK punya kewenangan yang besar, seperti OB dulu. Tetapi kini hal itu tidak bisa lagi, karena masing-masing departemen punya kewenangan-kewenangan. Karena itu, kita lakukan saja sekarang apa yang bisa dilakukan. Minta yang mungkin-mungkin saja, jangan minta yang tidak mungkin. Bersama kita bisa untuk melakukan yang terbaik," ujar Sani.
Sani mengakui, BBK hingga kini belum mampu menyaingi Singapura karena masih banyak regulasi yang belum jelas dari pusat. Salah satunya PP No 2 Tahun 2009 tentang kepabeanan, perpajakan dan cukai serta pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas hingga kini belum juga direvisi oleh pemerintah pusat. Padahal, kata Sani, PP tersebut merupakan pemanis atau daya tarik bagi daerah FTZ.
Meski demikian, Sani meminta seluruh elemen masyarakat Kepri, terutama pengusaha, untuk tetap optimistis dan bekerja keras untuk meningkatkan perekonomian daerah ini. "Jangan melihat daerah lain yang tidak FTZ tetapi bisa menggenjot pertumbuhan ekonominya lebih tinggi karena aturan. Tetapi lihatlah apa yang dilakukan oleh daerah tersebut untuk menggenjot pertumbuhan ekonominya, yaitu dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Dan itulah yang juga harus dilakukan Kepri."
"Untuk peleburan BC ke BP itu butuh perjuangan panjang. Cari yang pendek saja. Dukung program yang ada. Semua sudah progress. Bila sampai sekarang PP No 2 belum direvisi jangan ditangisi, cari terobosan-terobosan, ciptakan sejarah," pungkasnya. (pti)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar