HANG NADIM -- Pemberlakukan penarikan donasi kepelabuhan dan bandara oleh Pemko Batam sejak 1 Oktober lalu, sepertinya terlalu terburu-buru dan dipaksakan demi mengejar pendapatan semata. Pasalnya, selain masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi, sejumlah fasilitas penunjang di lapangan pun juga terlihat belum siap.
Pantauan di Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Domestik Sekupang, Rabu (5/10), banyak para calon penumpang yang menggelengkan kepala tanda tidak tahu saat ditanya soal pungutan donasi dari Pemko Batam. Ketidaktahuan mereka, salah satunya menyangkut ketidakjelasan sistem pembayaran donasi, apakah secara langsung atau dimasukkan dalam harga tiket.
Di bandara, sejak pagi hingga petang, konter pembayaran donasi yang terletak di area keberangkatan bandara tersebut, yang seyogyanya aktif melakukan sosialisasi, sama sekali tak terlihat ada aktivitas. Sedangkan untuk memberitahu masyarakat bahwa konter itu adalah tempat penarikan donasi, hanya ada tulisan tangan di atas kertas yang ditempel di tengah-tengah kaca bagian depan konter itu.
Salah seorang pegawai bandara yang minta namanya tidak ditulis mengatakan, konter donasi tersebut sudah ada sejak pungutan yang dimaksudkan untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam itu diberlakukan per 1 Oktober 2011. Namun kata dia, hingga saat ini (kemarin, red), konter tersebut masih kosong.
"Konter donasi belum beroperasi. Kamu bisa lihat kan konternya masih kosong. Kabarnya mau didudukkan dulu segala sesuatunya biar masyarakat enggak terkejut dan bertanya-tanya," tutur pegawai tersebut di tengah lalu lalang calon penumpang yang ingin berangkat meninggalkan Batam, kemarin siang.
Humas Bandara Hang Nadim Hendrawan Widyanarko saat dikonfirmasi masalah ini mengatakan, pihaknya selalu siap mendukung apapun program pemerintah. Hanya saja, sebagai pihak yang memberi ruang pembukaan konter donasi di bandara, Hendrawan berharap Pemko Batam khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang keberadaan konter donasi tersebut.
Menurut Hendrawan, sosialisasi penting agar nantinya tidak menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat khususnya para pengguna ajasa bandara saat pungutan donasi tersebut benar-benar sudah berjalannantinya. Saat ini, kata dia, pihak bandara hanya menunggu kesiapan dari Dishub Batam untuk pelaksanaan pungutan donasi di Bandara.
"Donasi pelabuhan dan bandara adalah produk Perda pemerintah daerah yang patut didukung masyarakat, termasuk Bandara Hang Nadim sebagai salah satu lokasi pungutan donasi. Pihak bandara dalam hal ini selalu memberi ruang bagi Pemko Batam khususnya Dishub Batam untuk melaksanakan Perda tersebut sebagai bentuk dukungan. Dengan syarat, sebelumnya ketentuan tersebut sudah disosialisasikan kepada masyarakat, termasuk ke para pelaku usaha di bandara. Sehingga nanti dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan banyak pertanyaan," ujar Hendrawan
Kepala Dishub Batam Zulhendri masih belum bisa dimintai keterangannya terkait belum beroperasinya konter donasi di bandara tersebut. Telepon dan pesan singkat (SMS) yang ditujukan kepadanya, sampai berita ini diturunkan, belum dibalas.
Penumpang Tak Peduli
Sementara di Sekupang, sebagian besar calon penumpang mengaku tidak mengerti apa yang dimaksud donasi. Bahkan banyak di antara mereka tidak peduli terhadap pemberlakukan donasi tersebut. Mereka juga tidak mau tahu apakah dalam tiket yang mereka beli sudah masuk pungutan donasi atau tidak.
Kondisi tersebut tidak mengherankan. Pasalnya, Pemko Batam khususnya Dishub, belum melakukan aksi sosialisasi maksimal tentang pemberlakukan donasi di kawasan pelabuhan.
"Kurang tahu juga bang. Kalau dari tiket yang saya beli apakah termasuk untuk membayar donasi?" ujar Syahril, salah seorang penumpang yang ditemui di pelabuhan.
Apakah setuju dengan diberlakukannya donasi tersebut? Syahril mengatakan setuju dan tidak setuju. Menurutnya, jika memang dana itu digunakan untuk pembangunan Batam, tentunya ini menjadi hal yang positif. Namun syaratnya jangan ada istilah berbagi persentase dalam pengalokasiannya. Harus semua dana yang ditarik dari warga pengguna pelabuhan dan bandara untuk kepentingan pembangunan.
"Nanti akan susah kalau dana yang terkumpul nantinya dibagi-bagi untuk ini dan itu. Ujung-ujungnya hanya sekian persen untuk pembangunan. Maka bagi-baginya ini yang tidak benar nantinya," ujar Amri warga lainnya kepada wartawan sambil tersenyum.
Berdasar wawancara kepada sejumlah calon penumpang, rata-rata dari mereka hanya berpikir sederhana. Mereka akan tetap membayar meskipun dalam tiket nantinya akan ada penarikan donasi. Yang penting, aktivitas (perjalanan) mereka tidak terhambat.
"Kita tidak tahu berlaku atau tidak. Kalaupun memang berlaku, sudah menjadi kewajiban kita untuk membayarnya. Karena kalau tidak dibayar, nanti malah ribut," ujar penumpang bernama Santi.
Sementara itu, Sekretaris INSA Kota Batam Azhar mengatakan, khusus untuk di Pelabuhan Domestik Sekupang, pemberlakukan donasi masih belum dilakukan karena masih menunggu petunjuk pelaksana (juklak).
"Kita tunggu dulu juklak-nya. Kalau sudah ada itu, baru dikordinasikan kepada pengusaha jasa transportasi," ujarnya.
Untuk diketahui, Pemko Batam memberlakukan penarikan uang donasi dari masyarakat pengguna jasa bandara, pelabuhan internasional dan pelabuhan domestik, sejak awal Oktober 2011. Besaran donasi yang dipungut yakni, Rp10 ribu untuk penumpang di bandara, Rp15 ribu untuk pelabuhann internasional dan Rp3.000 untuk penumpang di pelabuhan domestik.
Sedangkan yang diberlakukan saat ini, passenger fee di pelabuhan internasional sebesar 7 dolar Singapura dan Rp30.000 di bandara. Dengan diberlakukannya donasi kepelabuhan dan bandara tersebut, maka setiap pengguna jasa pelabuhan internasional akan dikenai 9 dolar Singapura, Rp40.000 di bandara, dan Rp3.000 di seluruh pelabuhan domestik yang ada di Batam.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Agussahiman mengakui bahwa secara praktek di lapangan, penerapan donasi memang belum maksimal. Karenanya, Tim Pemko Batam bakal menggelar rapat dengan komisi terkait di DPRD tentang efisiensi dan efektifitas sistem pemberlakuan donasi tersebut.
Kata Agussahiman, masih banyak yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan pemungutan donasi, di antaranya persiapan tenaga dan peralatan.
"Prinsipnya, donasi kepelabuhan dan bandara sudah berlaku. Tetapi, secara teknis masih banyak yang perlu dipersiapkan. Di antaranya tenaga, dan peralatan. Peralatan ini seperti kartu donasi," ujar Agussahiman.
"Intinya, kita perlu melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan potensi PAD dari donasi kepelabuhan, termasuk mempersiapkan tenaga dan peralatan pendukung. Yang segera harus kita siapkan adalah kartu donasi. Kartu ini akan mirip seperti stiker," katanya lagi.
Sementara itu, munculnya pro dan kontra di tengah masyarakat terkait penerapan donasi ini, menurut Agussahiman merupakan suatu hal yang biasa. Yang perlu menjadi perhatian kata dia adalah bahwa pemberlakuan donasi kepelabuhanan dan bandara ini merupakan upaya Pemko Batam untuk menggenjot PAD Kota Batam.
"Kita butuh dana untuk melakukan pembangunan di Batam. Angka pertumbuhan penduduk tinggi, setiap tahun perlu dibangun sekolah, jalan harus diperbaiki, pelayanan kesehatan harus ditingkatkan. Semua itu butuh dana, dan ini adalah upaya kita untuk meningkatkan PAD. Untuk pembangunan sekolah, perbaikan jalan, dan fasilitas kesehatan itu tidak sedikit dananya. Sekarang saja banyak jalan yang batal dibangun karena anggaran yang tidak memadai," ujarnya. (cw35/doz)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar