Papan Reklame Banyak Kosong

19 Oktober 2011 (Sumber : Batam Pos)

Sejak setahun terakhir, pemasangan iklan melalui papan reklame di  Batam terlihat lesu. Daya pasang turun 30 persen, dan hanya terisi separuhnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Periklanan Batam (APPB), Hasyim Hamsyah, menyebutkan  daya pasang iklan di Batam turun lebih dari 30 persen. Dari seluruh titik papan reklame  yang ada saat ini, kata Hasyim, hanya sekitar 50 persen yang terisi.
“Pengusaha bingung, aturan yang mana yang harus kita ikuti,” kata Hasyim, kemarin.
Dia menyampaikan, saat ini proses perizinan reklame di Batam masih tumpang tindih akibat  tarik ulur kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam. Awal tahun lalu, Pemko  menyebut akan segera mengeluarkan surat keputusan bersama soal perizianan reklame. Tapi sampai sekarang belum terealisasi.
Persoalan menjadi semakin runyam karena besarnya biaya listrik yang dibebankan kepada  pegusaha. Hasyim mencontohkan, untuk papan baliho ukuran 5×10 meter pengusaha  dikenakan biaya Rp3 juta per bulan. Dipakai atau tidak, beban listrik tetap sama.
“Harusnya ada kebijakan yang meringankan. Karena penataan baliho yang baik juga akan  membantu menciptakan keindahan tata kota,” kata Hasyim.
Hasyim menambahkan, pada prinsipnya pengusaha mendukung regulasi apapun yang  akan dibuat pemerintah. Hanya saja pengusha butuh kepastian aturan secepatnya.
“Kami mendukung saja, tapi kalau boleh jujur kami lebih nyaman dengan pelayanan zaman  Otorita Batam (OB/BP),” ujar Hasyim.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, Samudin Hasibuan,  memaparkan tahun ini target penerimaan daerah dari pajak reklame sebesar Rp5 miliar.  Namun target tersebut meleset atau mengalami penurunan sekitar 32 persen.
Wakil Wali Kota Batam, Rudi, menjelaskan penurunan target pajak reklame sebesar 32  persen tersebut dikarenakan pajak papan nama dihapus. Bukan karena lesunya pemasang  iklan akibat ruwetnya aturan pemerintah.
“Itu aturan dari pusat,” kata Rudi usai paripurna pembahasan perubahan APBD 2011,  beberapa waktu lalu.
Selain pajak reklame, sejumlah pajak daerah Pemko Batam juga meleset dari target. Antara  lain pajak hiburan turun 1,7 persen akibat kebijakan film impor, pajak PJU turun 33 persen,  pajak galian C turun 13 persen, dan pajak BPHTB yang turun 23 persen karena  implementasinya terlambat. Sedangkan pajak justru naik sekitar 8 persen. (par)