Senin, 24 October 2011 (sumber Haluan Kepri)
TEMBESI- Para petani di Kampung Pondok Tani, Tembesi, Sagulung berharap pemerintah bisa memberi kejelasan dan ketegasan tentang status lahan yang sedang mereka garap. Hal ini demi ketenangan mereka dalam bekerja demi menghidupi kebutuhan keluarga dan juga warga lokal. "Kami berharap Pemerintah Provinsi Kepri, melalui bapak Wakil Gubernur Soerya Respationo dapat memperjuangan nasib para petani yang ada di Tembesi mengenai status lahan. Kalaupun masyarakat diminta untuk bayar UWTO, tentu kami sangat siap membayarnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tentu pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat petani," kata Suroso kepada Soerya Respationo yang datang meresmikan kegiatan panen raya semangka di kawasan tersebut, Sabtu (22/10).Kendati proses pembangunan infrastruktur maupun pertanian di kawasan ini berkembang cukup bagus, namun warga setempat masih dihantui tentang status lahan yang dikelolanya masuk dalam kawasan hutan lindung. Kata Suroso, masyarakat sangat membutuhkan sebuah solusi nyata dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi warga saat ini.
Menurut Suroso, masyarakat petani di Tembesi saat ini merasa sangat tidak nyaman dalam menjalankan aktivitasnya sebagai petani lantaran status lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung. Saat ini sudah ada lima kelompok tani di Tembesi yakni Subur Makmur, Tani Jaya, Sumber Rezeki, Sidomakmur Baru, Tani Karya Mulia Subur.
Jumlah penduduk sebanyak 72 kepala keluarga. Gabungan kelompok tani di sini pernah mendapatkan bantuan dari Menteri Pertanian sebesar Rp100 juta serta sejumlah alat pengelolaan pertanian lainnya.
Menanggapi harapan tersebut, Wagub Kepri Soerya Respationo yang datang didampingi istrinya Rekaveny berjanji akan menindaklanjutinya. Soerya akan mengadakan pertemuan baik dengan sejumlah pimpinan instansi terkait termasuk camat dan perwakilan warga untuk mencarikan format yang lebih baik dan menguntungkan warga setempat.
"Nanti saya akan undang baik dari camat, perwakilan rakyat maupun kepala dinas untuk sama-sama mencarikan solusi yang terbaik bagi masyarakat petani. Saya yakin, apapun permasalahan tentu ada jalan keluarnya. Asalkan kita dapat membangun kerjasama yang baik. Dengan acara panen raya semangka ini, tentu harus mendapatkan perhatian dari Pemko Batam amaupaun Pemprov Kepri," katanya.
Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Batam Suhartini yang hadir mengaku tak bisa berbuat banyak terkait kejelasan status lahan para petani Tembesi. Dia mengibaratkan makan buah simalakama. Di satu sisi pertanian di Batam sangat dibutuhkan, karena merupakan salah satu ketahanan pangan. Namun disisi lain, status lahan pertanian saat ini dilakukan di atas hutan lindung.
"Masalah lahan pertanian di Batam ibaratnya makan buah simalakama. Dan jujur saja, kegiatan pertanian untuk di Batam sangat kurang, dibandingkan kegiatan dinas lain seperti pariwisata, perhubungan, perdagangan dan industri. Padahal pertanian ini sangat penting, karena merupakan salah satu ketahanan pangan," kata Suhartini.
Selain panen raya semangka, pada kesempatan itu, Soerya Respationo juga meresmikan pembangunan Jalan Kampung Pondok Tani. Pembangunan jalan aspal panjang 395 meter dan lebar 9 meter itu menelan anggaran sebesar Rp200 juta. Dana pembangunan jalan tersebut berasal dari pihak donatur maupun swadaya masyarakat. Dana yang terkumpul saat ini sebesar Rp12 juta.
Acara tersebut juga dihadir Camat Sagulung Abidun Pasaribu, Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri Muramis, Kadis Pariwisata Kepri Guntur Sakti, Kepala Badan Urusan Daerah Perbatasan Buralimar, Kabiro Perlengkapan Pemprov Kepri Martin L. Maromon serta tamu undangan lainnya. (lim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar