BATAM-Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam tengah membangun pusat teknologi informasi (TI) yang tidak hanya pusat informasi bagi Kota Batam, tetapi juga nasional.
Pusat TI yang saat ini sedang dibangun tersebut merupakan cikal bakal akan berlakunya Batam Single Window Permit, yaitu integrasi dari semua lisensi yang saling terkait antara satu lisensi dengan lain melalui TI. Nantinya, proses perizinan melalui aplikasi elektronik akan terintegrasi satu sama lain dan dilakukan melalui aplikasi Portal Single Window atau disebut sebagai "PORTAL BSWP".
"Terbaru di hari Bhakti BP Batam ke-40 ini adalah menghadirkan pusat informasi terintegrasi, akan ada juga training centre, disaster recovery center (DRC)," ujar Kepala BP Batam Mustofa Widjaja saat berkunjung ke Redaksi Haluan Kepri, Selasa (25/11).
Mustofa antara lain didampingi Anggota III BP Batam Asyari Abbas, Direktur Investasi dan Marketing Rustam Hutapea, Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Hubungan Masyarakat (PTSP dan Humas) Dwi Joko Wiwoho, Direktur Lalulintas Barang Fathullah, Yayan Achyar, dan Emmy Aviastuti. Mustofa dan rombongan disambut Redaktur Pelaksana (Redpel) I Haluan Kepri Nando K Tamba, Redpel III Fery Heriyanto, Koordinator Liputan M Syahdan, Redaktur Andi, R Ghafur, dan Afrizal serta sejumlah wartawan.
Disebutkan Mustofa, Batam ditunjuk sebagai DRC karena pemerintah membutuhkan back up data-data penting selain di Jakarta. Sehingga, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan ada back up data di Batam. "Batam jauh dari jalur gempa, saat tsunami melanda Aceh, Batam juga aman. Karena itu Batam ditunjuk sebagai DRC. Disamping itu, pusat IT kita juga akan menjadi pusat data untuk Kota Batam sendiri, seperti e-KTP yang sebentar lagi akan dilakukan," ujar Mustofa.
Security sistem IT BP Batam, sebut Mustofa, dikawal oleh Lembaga Sandi Negara, untuk mencegah atau memperkecil kerusakan yang dilakukan oleh hacker. "IT yang kita miliki ini akan mengarah pada Single Windows Permit," ujar Mustofa.
Selain menyinggung tentang hadirnya pusat IT di BP Batam, Mustofa juga berbicara panjang lebar soal pelaksanaan free trade zone (FTZ). Sesuai UU dan PP, kata Mustofa, FTZ adalah suatu kawasan dengan kekhususannya di bidang kepabeanan, bebas bea masuk, bebas PPN dan PPnBM, barang yang kalau dibawa ke wilayah kapabeanan lainnya di Indonesia akan dikenakan pajak. Oleh karena itu, kata Mustofa, manfaat langsung FTZ lebih dirasakan oleh pengusaha yang bidang usahanya terkait dengan ekspor-impor barang. "FTZ bukan suatu rezim tanpa aturan. Sekarang ada koridor. Jika tidak memiliki bisnis yang berkaitan dengan langsung dengan FTZ, tidak terasa lansung manfaatnya," ujar Mustofa.
Menurut dia, masyarakat lebih merasakan manfaat FTZ secara tidak langsung antara lain dengan masuknya investasi baru sehingga membuka lapangan pekerjaan. "Dengan adanya industri-industri di Batam, bisnis elektronik dan bisnis lainnya hidup. Turis juga jalan, serta bidang usaha lainnya. Multiplier effect-nya banyak," ujar Mustofa.
Selain itu, lanjut Mustofa, penerimaan negara dari pajak juga meningkat dengan banyaknya investasi yang masuk ke Batam. "Pajak itu kembalinya ke masyarakat juga dalam bentuk pembangunan."
Terkait pertumbuhan ekonomi Batam yang masih tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan pasca-pemberlakuan FTZ, Mustofa mengatakan hal itu sudah cukup bagus karena relatif tetap stabil. Sebab, kata dia, sejumlah negara lain, termasuk Singapura, mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat tajam akibat terpaan krisis ekonomi di Amerika Serikat yang kini berlanjut ke Benua Eropa.
"Pertumbuhan ekonomi kita di atas 7 % ini sudah cukup sehat. Ekspor kita bagus. Perlu diingat, produk-produk yang diproduksi di Batam tidak untuk kebutuhan sendiri, melainkan tujuan ekspor," ujar Mustofa.
Hal lain yang disinggung Mustofa dalam pertemuan yang berlangsung lebih satu jam itu adalah masalah Rempang dan Galang yang hingga saat ini belum tuntas permasalahannya. Disebutkan Mustofa, BPN telah memberikan izin bahwa hak pengelolaan lahan (HPL) Rempang dan Galang ada di BP Batam dengan bekerja sama dengan Pemko Batam. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini, kata dia, kawasan itu masuk dalam hutan konservasi yang sulit mengubahnya sebab harus melalui persetujuan DPR.
Untuk masalah ini, sebut Mustofa, harus dilakukan padu serasi dengan Pemprov Kepri, yaitu untuk mengetahui kejelasan hutan konservasi serta titiknya. "Masalah Rempang dan Galang ini belum selesai-selesai meskipun sudah 3 Menteri (Kehutanan-red) berganti. Tapi janji Pak Menteri (Kehutanan Zulkifli Hasan-red) kemarin, akan selesai 2012 ini. Kita harapkan juga begitu sehingga pembangunan bisa dilakukan secepatnya, dan akan kita mulai dari Galang Baru," ujar Mustofa.
Terkait pelabuhan, BP Batam akan membangun pelabuhan Batuampar menggunakan APBN. Disamping itu, untuk pengembangan pelabuhan untuk skala besar, BP Batam akan tetap menggunakan pihak ketiga. "Yang kemarin kita bekerja sama dengan Prancis, tetapi tidak jadi karena mereka sedang dilanda krisis. Tetapi kita tetap menggunakan jaringan mereka. Sekarang rencananya kita sedang menjajaki kerjasama dengan gabungan BUMN di Indonesia," sebut Mustofa.
Untuk penerbangan, BP Batam juga tengah berusaha untuk menarik penerbangan internasional ke Batam. Namun sebut Mustofa, hal ini sangat tidak mudah. "Kita sedang mengupayakan melobi airliner-airliner untuk menjadikan Batam sebagai direct plan mereka. Selama ini selalu dari Jakarta-Bali-Australia, Jakarta-Bali-Amerika dan negara lainnya. Kalau bisa, kedepan Jakarta-Batam kemudian keluar negeri,"sebut Mustofa.
Mustofa juga menyebutkan, Batam dipercaya oleh Lionair Maintanance, salah satu perusahaan maintenance pesawat yang akan melengkapi infrastruktur dan pelayanan di Bandara Hang Nadim Batam. Lionair Maintanance ini disebutkan bakal masuk di penghujung tahun 2011 ini. "Pelan-pelan kita akan bangun kepercayaan itu," tuturnya. (pti)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar