Tribun Batam - Senin, 10 Oktober 2011 18:11 WIB
Laporan Thomlimah Limahekin, wartawan Tribunnewsbatam.com
Tribunnewsbatam.com, Tanjungpinang- Investor Amerika mempertanyakan permasalahan terkait Batam Bintan Karimun (BBK) Free Trade Zone (FTZ) ketika HM Sani selaku gubernur Kepri membawakan seminar investasi BBK FTZ di Washington DC, Selasa (20/9).
Mereka misalnya mencari tahu soal peluang investasi di provinsi Kepri, masalah keamanan Laut Cina Selatan dan wewenang pemerintah daerah provinsi terhadap pengaturan perbankan di daerah.
"Mereka juga menanyakan secara detail terkait hubungan antara pemerintah kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusaha (BP) Kawasan Batam (ex. Otorita Batam). Kita pun sudah jelaskan kalau BP hanya menangani regulasi dan perizinan di bidang investasi. Sementara Pemko hanya menangani masalah pemerintah, masyarakat dan izin-izin khusus," jelas Jon Arizal, kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMD), Senin (10/10), menginformasikan hasil seminar Sani di Amerika itu.
Penjelasan terkait hubungan antara FTZ Batam dan BP didasarkan pada peraturan pemerintah (PP) nomor 5 tahun 2011 dan PP nomor 6 tahun 2011. Dalam PP nomor 5 tahun 2011 tentang pembentukan kawasan dijelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan FTZ. Sementara dalam PP nomor 6 tahun 2011 tentang pola pengelolaan keuangan dari BP Batam.
Jon selanjutnya menjelaskan, dalam seminar yang diprakarsai oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Kepri dengan dukungan Wayne Forest, Kadin Amerika, Sani memperkenalkan kawasan FTZ BBK di Kepri.
Tribunnewsbatam.com, Tanjungpinang- Investor Amerika mempertanyakan permasalahan terkait Batam Bintan Karimun (BBK) Free Trade Zone (FTZ) ketika HM Sani selaku gubernur Kepri membawakan seminar investasi BBK FTZ di Washington DC, Selasa (20/9).
Mereka misalnya mencari tahu soal peluang investasi di provinsi Kepri, masalah keamanan Laut Cina Selatan dan wewenang pemerintah daerah provinsi terhadap pengaturan perbankan di daerah.
"Mereka juga menanyakan secara detail terkait hubungan antara pemerintah kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusaha (BP) Kawasan Batam (ex. Otorita Batam). Kita pun sudah jelaskan kalau BP hanya menangani regulasi dan perizinan di bidang investasi. Sementara Pemko hanya menangani masalah pemerintah, masyarakat dan izin-izin khusus," jelas Jon Arizal, kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMD), Senin (10/10), menginformasikan hasil seminar Sani di Amerika itu.
Penjelasan terkait hubungan antara FTZ Batam dan BP didasarkan pada peraturan pemerintah (PP) nomor 5 tahun 2011 dan PP nomor 6 tahun 2011. Dalam PP nomor 5 tahun 2011 tentang pembentukan kawasan dijelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan FTZ. Sementara dalam PP nomor 6 tahun 2011 tentang pola pengelolaan keuangan dari BP Batam.
Jon selanjutnya menjelaskan, dalam seminar yang diprakarsai oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Kepri dengan dukungan Wayne Forest, Kadin Amerika, Sani memperkenalkan kawasan FTZ BBK di Kepri.
Editor : dedy suwadha
Tidak ada komentar:
Posting Komentar