Kepercayaan Masyarakat Bisa Pudar

(sumber Batam Pos) 24 Oktober 2011
Pengamat ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Rafki Rasyid kembali mengkritik DPRD Batam. Kengototan DPRD Batam membuat sejumlah Ranperda akan mengganggu iklim investasi dan akan merugikan masyarakat luas. ”Tentu, hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat hilang, terutama dalam hal kinerja dan fungsi DPRD Batam,” ujarnya, kemarin.

Ini merupakan efek domino dari diberatkannya pengusaha dengan keberadaan beberapa Ranperda tersebut.
”Kita semua tahu pengusaha adalah tumpuan kegiatan ekonomi di daerah ini. Jika usaha mereka terganggu akibat pungutan dan aturan birokrasi, jelas mereka gulung tikar atau pindah ke daerah lain,” ujarnya.
Jika hal tersebut terjadi maka lanjutnya, Batam bisa lumpuh dan semua pihak akan merasakan dampak kerugiannya termasuk Pemko Batam.
Rafki mencontohkan Ranperda ketenagakerjaan yang sedang dibahas saat ini. Ranperda itu memukul pengusaha karena banyak aturan di dalamnya yang memberatkan dan sulit untuk dipenuhi. Apalagi ada celah bagi oknum pemerintah untuk bermain mencari pendapatan tambahan dengan ”memainkan” aturan yang ada di Ranperda ini.  ”Saya khawatir akan ada kriminalisasi terhadap beberapa pengusaha yang tidak disukai pemerintah dengan ”memainkan” aturan di Ranperda tersebut. Bayangkan saja, pengusaha bisa dipenjara akibat lalai mempekerjakan orang cacat dalam setiap 100 orang tenaga kerja normalnya,” katanya.
Contoh lainnya adalah Ranperda Corporate Social Responsibility. Usulan untuk melahirkan Ranperda CSR ini merupakan indikasi adanya keinginan Pemko Batam untuk mengelola dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Batam. ”Ini sangat riskan mengingat track record Pemko Batam dalam mengelola dana selama ini. Dana bergulir untuk UKM ternyata macet. Bahkan dana Bansos yang dianggarkan di APBD Batam ternyata bermasalah. Masyarakat tentunya tidak akan percaya bahwa dan CSR ini akan bisa dikelola dengan baik oleh Pemko Batam,” katanya.
Kekhawatiran masyarakat, kata Rafki, semakin kuat melihat DPRD Batam yang tidak bisa melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik.
Menurut Rafki, hampir tidak pernah ada kritik yang keluar dari DPRD Batam terhadap Pemko Batam. DPRD Batam bahkan selama ini terkesan menjadi beking dan corong setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemko Batam.
“Saya menilai praktis hanya satu fraksi di DPRD yang selama ini agak bersuara keras di DPRD Batam yaitu fraksi PDIP. Jika PDIP konsisten dengan sikapnya yang kritis dan tidak asal mengamini kebijakan Pemko Batam, maka saya yakin partai ini akan jadi pemenang dalam Pemilu mendatang,” ujarnya.
Pungutan donasi oleh Pemko yang memberatkan masyakarat, permasalahan sampah yang tidak pernah beres, permasalahan pasar induk yang morat-marit, permasalahan Jodoh Boulevard yang tidak kunjung selesai, dan defisit anggaran Pemko Batam yang mengancam proses pembangunan di Batam, kata Rafki. merupakan permasalahan yang seharusnya dikiritisi oleh DPRD Batam.
“Namun sampai sekarang tidak pernah terdengar kritik dari lembaga ini dan tidak pernah ada keinginan untuk membahas penyelesaiannya. DPRD malah sibuk dengan masalah-masalah yang tak penting,” tukasnya.
Menurut Rafki, daripada menghabiskan anggaran untuk membahas beberapa Ranperda yang ditentang oleh masyarakat itu, lebih baik DPRD membahas permasalahan-permasalahan pelik yang ada saat ini dengan Pemko Batam dan mencarikan jalan keluarnya. “Buat apa menambah masalah baru sementara masalah yang sudah ada semakin menumpuk saja. Anggota Dewan harus memakai hati nuraninya untuk mendengarkan keluhan masyarakat Batam,” katanya.
Seperti diberitakan, ada tiga Ranperda yakni Ranperda Ketenagakerjaan, CSR dan Perlindungan Konsumen yang kini dibahas di DPRD Batam. Perda Ketenagakerjaan termasuk yang paling disorot karena ditolak kalangan pengusaha.
Namun meski ditolak, Ketua Pansus Ranperda Ketenagakerjaan DPRD Batam Mawardi Harni mengatakan pihaknya akan terus bekerja. Bahkan Pansus sudah menyusun jadwal pembahasan dengan Pemko Batam, Senin (24/10) hari ini.
“Ranperda Naker tetap lanjut,” kata Mawardi.
Pembahasan Ranperda Naker dijadwalkan selesai sebelum akhir masa anggaran 2011. Namun jika target tersebut tidak terpenuhi, pembahasan akan dilanjutkan tahun depan. ***