Batam, 2/3 (ANTARA) - Pencurian dan penggelapan air yang dilakukan di Terminal Kargo Batu Ampar Batam selama 15 tahun, menimbulkan kerugian negara sebesar Rp37 miliar.
"Kerugian negara yang ditimbulkan Rp37 miliar, tapi itu baru hitung-hitungan DPRD, perhitungan kami siap dibandingkan dengan Otorita Batam," kata anggota Komisi III DPRD Kota Batam Jeffrey Simanjuntak di Batam, Selasa.
Menurut dia, negara dirugikan, karena air yang digelapkan seharusnya bisa digunakan oleh warga Batam yang belum mendapatkan air dari perusahaan PT Adhya Tirta Batam (ATB).
Selain itu, pembayaran air untuk kapal asing, seharusnya bisa dijadikan pemasukan ATB, sehingga dapat menambah angka subsidi silang tarif rumah tangga, kata dia.
Selama 15 tahun, Kantor Pelabuhan Otorita Batam menjual air kepada kapal-kapal yang labuh jangkar di terminal-terminal laut di Batam. Padahal, menurut Simanjuntak, berdasarkan Perda, PT Adhya Tirta Batam (ATB), adalah satu-satunya pihak yang bisa menjual air di Batam.
"Kalau ada pihak lain yang menjual air, itu ilegal," kata dia.
Selain itu dalam inspeksi mendadak, DPRD Kota Batam menemukan dua meteran air milik ATB tidak berjalan di Terminal Kargo Batu Ampar. Karena meteran air tidak berjalan, maka tagihan air tidak dibayarkan Otorita Batam.
Pansus Air
Mengenai pembentukan Panitia Khusus Air DPRD Kota Batam, ia mengatakan, berkas pansus sudah diserahkan kepada pimpinan DPRD.
"Sekarang berkas sudah di tangan ketua, besok akan di-rapimkan," kata dia.
Menurut dia, pansus air tetap harus dibentuk untuk menyelidiki kebijakan yang dibuat sehingga terjadi pembiaran pencurian dan penggelapan air.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Riky Indrakari mengatakan Pansus Air perlu segera dibentuk untuk menyelidiki dugaan penggelapan dan pencurian air.
Ia mengatakan terdapat empat hal yang membuat PKS mendorong pembentukan pansus, yaitu indikasi pembiaran penggelapan dan pencurian air selama 15 tahun, indikasi kerugian negara, ketidakadilan masyarakat kecil dan demi transparansi publik.
"Ini penting demi transparansi publik. Karena banyak masyarakat yang mengadu, masih banyak titik-titik lain yang meterannya tidak jalan," kata Riky. B/Z003 (T.Y011/B/Z003/Z003) 02-03-2010 15:51:08 NNNN
"Kerugian negara yang ditimbulkan Rp37 miliar, tapi itu baru hitung-hitungan DPRD, perhitungan kami siap dibandingkan dengan Otorita Batam," kata anggota Komisi III DPRD Kota Batam Jeffrey Simanjuntak di Batam, Selasa.
Menurut dia, negara dirugikan, karena air yang digelapkan seharusnya bisa digunakan oleh warga Batam yang belum mendapatkan air dari perusahaan PT Adhya Tirta Batam (ATB).
Selain itu, pembayaran air untuk kapal asing, seharusnya bisa dijadikan pemasukan ATB, sehingga dapat menambah angka subsidi silang tarif rumah tangga, kata dia.
Selama 15 tahun, Kantor Pelabuhan Otorita Batam menjual air kepada kapal-kapal yang labuh jangkar di terminal-terminal laut di Batam. Padahal, menurut Simanjuntak, berdasarkan Perda, PT Adhya Tirta Batam (ATB), adalah satu-satunya pihak yang bisa menjual air di Batam.
"Kalau ada pihak lain yang menjual air, itu ilegal," kata dia.
Selain itu dalam inspeksi mendadak, DPRD Kota Batam menemukan dua meteran air milik ATB tidak berjalan di Terminal Kargo Batu Ampar. Karena meteran air tidak berjalan, maka tagihan air tidak dibayarkan Otorita Batam.
Pansus Air
Mengenai pembentukan Panitia Khusus Air DPRD Kota Batam, ia mengatakan, berkas pansus sudah diserahkan kepada pimpinan DPRD.
"Sekarang berkas sudah di tangan ketua, besok akan di-rapimkan," kata dia.
Menurut dia, pansus air tetap harus dibentuk untuk menyelidiki kebijakan yang dibuat sehingga terjadi pembiaran pencurian dan penggelapan air.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Riky Indrakari mengatakan Pansus Air perlu segera dibentuk untuk menyelidiki dugaan penggelapan dan pencurian air.
Ia mengatakan terdapat empat hal yang membuat PKS mendorong pembentukan pansus, yaitu indikasi pembiaran penggelapan dan pencurian air selama 15 tahun, indikasi kerugian negara, ketidakadilan masyarakat kecil dan demi transparansi publik.
"Ini penting demi transparansi publik. Karena banyak masyarakat yang mengadu, masih banyak titik-titik lain yang meterannya tidak jalan," kata Riky. B/Z003 (T.Y011/B/Z003/Z003) 02-03-2010 15:51:08 NNNN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar