Warga Usul Rp5,5 T untuk Pembangunan

Written by HAMID , Friday, 19 March 2010 09:15 (sumber Batam Pos,versi asli)

Pemerintah Sanggup Rp1,6 T Warga Batam harus menunggu bertahun-tahun agar semua usulan pembangunan sarana dan prasarana mereka terpenuhi. Pasalnya, permintaan masyarakat sangat tinggi sementara kemampuan pemerintah tak sebanding. Untuk tahun 2011 mendatang, misalnya, masyara kat mengusulkan pembangunan berbiaya Rp5,5 triliun, sementara kemampuan pemerintah hanya Rp1,6 triliun. Usulan pembangunan Rp5,5 triliun itu disampaikan masyarakat Batam dalam ajang Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan. Di tingkat kecamatan, usulan itu kemudian dipilah menjadi Rp5 triliun. Kemudian dibawa ke forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Rp4,3 triliun dan menghasilkan angka Rp2,07 triliun. Usulan Rp2,07 triliun inilah, menurut Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Batam Wan Darussalam, yang akan dimatangkan di forum Musrenbang Kota Batam agar jumlahnya mendekati angka Rp1,6 triliun sesuai kemampuan pemerintah. ”Kita akan bahas usulan-usulan itu sesuai dengan skala prioritas,” kata Wan. Musrenbang Kota Batam digelar sejak kemarin, selama tiga hari di Hotel Vista. Anggaran Rp1,6 triliun untuk biaya modal itu, kata Wan, berasal dari anggaran Pemko Batam, Pemprov Kepri dan APBN melalui Otorita Batam atau Badan Pengusahaan (BP) Batam. Dengan rincian, Rp900 miliar dari Pemko, Rp300 miliar dari Pemprov Kepri dan Rp350 miliar dari BP Batam. Anggaran sebesar itu akan digunakan membangun usulan masyarakat seperti pembangunan jalan, pelantar, jembatan, drainase, sekolah, batu miring dan lainnya. Dengan banyaknya usulan masyarakat yang melebihi kemampuan pemerintah, kata Wan, akan banyak yang tak bisa diakomodir dan ditunda untuk tahun berikutnya. Karena itu, Pemko akan menggunakan skala prioritas dan memilih menyetujui usulan-usulan yang benar-benar mendesak. ”Pertama kita sebar merata ke semua kecamatan. Kedua kita pilih dosisnya yang besar di kecamatan mana, misalnya di Sagulung dan Seibeduk,” tukasnya. Selain mengandalkan Pemko, OB dan Pemprov Kepri, Pemko Batam juga akan membiayai pembangunan usulan warga dari dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. Tahun 2010 misalnya, Batam mendapatkan dana PNPM sebesar Rp7,6 miliar untuk 64 kelurahan. Pembangunan yang didanai dari PNPM direncanakan, dikerjakan diawasi sendiri oleh masyarakat. Direktur Pembangunan OB Istono mengatakan, dari DIPA tahun 2011 yang direncanakan diterima OB sebesar Rp811,4 miliar, sebesar Rp450 miliarnya akan digunakan untuk menyokong pembangunan sarana dan prasarana Kota Batam. Seperti pengembangan bandara, pengembangan jalan arteri dan kolektor utama dan pembangunan drainase primer. ***