PNS Kementan Teken Pakta Integritas

Selasa, 25 September 2012. Sumber: (Haluan Kepri)

BATAM (HK)– Sebanyak 91 orang pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Pertanian yang diperbantukan di unit-unit kerja Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan penandatanganan Pakta Integritas, Senin (24/9), di Ruang Balairungsari, gedung utama Bifza, Batam Centre.
Penandatanganan ini disaksikan oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian, Ir. Winarhadi, MM dan Plh. Kepala Biro Kepegawaian BP Batam, Drs. Asep Lili Cholilulloh.

Dalam sambutannya, Winarhadi mengatakan bahwa untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih diperlukan perubahan-perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, serta perubahan polapikir dan polatindak dari segenap aparatur pemerintah yang dahulu negatif menjadi bergerak ke arah positif.

”Sampai saat ini sudah cukup banyak yang diupayakan pemerintah untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih, namun masih saja terdengar berita bahwa masih banyak penyalahgunaan dan pemborosan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat maupun pegawai pemerintahan, sehingga berdampak terhadap proses pembangunan di segala bidang,” ujar Winarhadi dalam sambutannya.

Karena itulah selain adanya perubahan-perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan juga diperlukan sikap profesional, disiplin, jujur dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang yang dikenal dengan istilah integritas yang telah menjadi salah satu dari 17 pasang nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah.

Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan integritas pegawai, melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 49 Tahun 2011 telah ditetapkan Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Tujuan dari pelaksanaan Pakta Integritas ini adalah untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran, serta mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab dan bermartabat. (r/and)