Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria
TRIBUNNEWSBATAM.COM- Perkembangan mengenai perbaikan jembatan VI Barelang makin tak jelas. Saat ini polemik mengenai ganti rugi belum final. Pihak kapal APC Aussie II hingga saat ini masih enggan membayar ganti rugi yang telah ditetapkan Rp 17 miliar. Ketua Tim Perbaikan Jembatan, Zulhendri mengatakan sejauh ini negosiasi mengenai ganti rugi masih berjalan. Negosiasi berlangsung antara owner atau pemilik kapal dengan pihak pelaksana pengganti kerugian.
"Pihak pelaksananya kan masing-masing dari tim kami. Dari sisi konstruksi ada wakilnya, dari sisi sosial masyarakat juga ada wakilnya, dari kecamatannya. Kecuali kalau diserahkan ke Pemerintah, baru kami turun. Apakah mereka (pihak kapal) maunya hanya ganti rugi secara teknis, saya tidak tahu. Yang pasti tidak boleh ada keengganan seharusnya," kata Zulhendri yang juga Kadishub Kota Batam.
Menurut Zulhendri, proses negoisasi belum selesai dirundingkan. Sementara untuk angka ganti rugi, sudah dimasukkan sejak lama. "Secara teknis mereka (owner dan tim pelaksana) yang berunding. Negoisasikan pasti ada tarik ulur, ini masalah waktu saja. Kalau sudah sepakat pasti langsung berjalan. Kami sih maunya ikan sepat ikan gabus, kalau makin cepat makin bagus," beber Zulhendri.
Mengenai, adanya tenggat waktu negoisasi yang diberikan, kata pria ini, deadline tidak diberikan oleh pihaknya. Namun menurut dari ketentuan peraturan pelayaran. "Jangka waktu tanya syahbandar. Berapa lama mereka (kapal) ditahan di sana," terangnya.
Meski tidak bisa memberikan kepastian apakah tuntutan ganti rugi sebesar Rp17 miliar tersebut akan diganti sepenuhnya oleh pihak kapal, Zulhendri menyampaikan akan mencari jalan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. (*)
TRIBUNNEWSBATAM.COM- Perkembangan mengenai perbaikan jembatan VI Barelang makin tak jelas. Saat ini polemik mengenai ganti rugi belum final. Pihak kapal APC Aussie II hingga saat ini masih enggan membayar ganti rugi yang telah ditetapkan Rp 17 miliar. Ketua Tim Perbaikan Jembatan, Zulhendri mengatakan sejauh ini negosiasi mengenai ganti rugi masih berjalan. Negosiasi berlangsung antara owner atau pemilik kapal dengan pihak pelaksana pengganti kerugian.
"Pihak pelaksananya kan masing-masing dari tim kami. Dari sisi konstruksi ada wakilnya, dari sisi sosial masyarakat juga ada wakilnya, dari kecamatannya. Kecuali kalau diserahkan ke Pemerintah, baru kami turun. Apakah mereka (pihak kapal) maunya hanya ganti rugi secara teknis, saya tidak tahu. Yang pasti tidak boleh ada keengganan seharusnya," kata Zulhendri yang juga Kadishub Kota Batam.
Menurut Zulhendri, proses negoisasi belum selesai dirundingkan. Sementara untuk angka ganti rugi, sudah dimasukkan sejak lama. "Secara teknis mereka (owner dan tim pelaksana) yang berunding. Negoisasikan pasti ada tarik ulur, ini masalah waktu saja. Kalau sudah sepakat pasti langsung berjalan. Kami sih maunya ikan sepat ikan gabus, kalau makin cepat makin bagus," beber Zulhendri.
Mengenai, adanya tenggat waktu negoisasi yang diberikan, kata pria ini, deadline tidak diberikan oleh pihaknya. Namun menurut dari ketentuan peraturan pelayaran. "Jangka waktu tanya syahbandar. Berapa lama mereka (kapal) ditahan di sana," terangnya.
Meski tidak bisa memberikan kepastian apakah tuntutan ganti rugi sebesar Rp17 miliar tersebut akan diganti sepenuhnya oleh pihak kapal, Zulhendri menyampaikan akan mencari jalan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. (*)
Editor : widodo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar