BATAM
(HK)- Masuknya sayur dan buah-buahan impor di Batam, ditengarai adanya
permainan mafia dengan mengatasnamakan kebutuhan masyarakat. Pada hal
untuk mengkonsumsi barang tersebut, cukup didatangkan dari dalam negeri
(lokal).Pernyataan tersebut disampaikan koordinator Forum Lintas Pemuda Anti Korupsi (FLPAK), Hubertus LD kepada Haluan Kepri, Rabu (19/9). Menurut Hubertus, masuknya sayur impor tentu sangat menggangu para petani sayur. Selain membawa dampak negatif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, mengkonsumsi sayur impor tidak terjamin kesehatannya.
"Kita menduga masuknya barang impor, seperti sayur dan buah-buahan ini, karena ada permainan mafia," kata Hubertus, tanpa menjelaskan secara detail.
Hubertus mengatakan, berkuasanya para mafia-mafia khususnya terkait masuknya hortikultara di Batam bahkan di Kepri, lantaran tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait.
"Ini sudah permainan dengan melibatkan banyak pihak. Bila ini terus berlanjut, maka dalam waktu tidak lama lagi, kami akan menurunkan para petani sayur melakukan aksi demontrasi secar besar-besaran di instansi terkait. Kita minta masalah ini menjadi perhatian khusus, karena menyangkut perut masyarakat kecil," tegas Hubertus.
Dari sisi keamanan dalam hal kesehatan, Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Batam, tidak memiliki laboratorium pendeteksi keamanan penyakit dari bahan pangan.
Hal ini diakui kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Batam, Drh. Arinaung Siregar. Dengan alasan, Batam belum memiliki labolatorium pendeteksi keamanan penyakit dari bahan pangan, lantaran tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memungkinkan.
"Walaupun ada alatnya, tapi SDM kita masih sangat kurang. Sehingga kami bekerja sama dengan labolatorium yang ada di Bogor, guna mendeteksi barang-barang yang masuk ke Batam, betul-betul bersih dari berbagai penyakit," ungkap Arinaung.
Arinaung mengatakan, kuota produk hortikultura impor dari luar negeri masuk ke Batam berdasarkan data yang ada, berkisar 9.000 ton, terbanyak dari China, ketimbang negara-negara pengimpor lainnya. Untuk domestik, berkisar antara 5.000 sampai denagn 9.000 ton, dan itu tidak pasti.
Kebijakan Kementerian Pertanian membatasi pelabuhan masuk bagi impor produk hortikultura, yang bukan berasal dari AS, Kanada, dan Australia hanya diperbolehkan masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan), Soekarno Hatta (Makasar), Bandara Seokarno-Hatta (Tangerang), dan Free Trade Zone Batam, Bintan, dan Karimun. Kebijakan pembatasan pintu masuk impor hortikultura berlaku mulai pada 19 Juni 2012 lalu.
Atas kebijakan tersebut, Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan yang makin mempersempit ruang gerak bagi masuknya produk horti impor. Yakni dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.
“Produk hortikultura merupakan komoditi strategis yang mempunyai potensi ekonomi bagi masyarakat dan erat kaitannya dengan ketahanan pangan, sehingga kegiatan impornya harus diatur supaya tidak merugikan petani, konsumen dan masyarakat luas,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Deddy Saleh belum lama ini.
Komoditi hortikultura yang diatur dalam Permendag ini terdiri atas produk tanaman hias, seperti anggrek dan krisan, produk hortikultura segar, seperti bawang, sayur-sayuran dan buah-buahan (wortel, lobak pisang, kentang, cabe, jeruk, apel, anggur, papaya) serta produk hortikultura olahan, seperti sayuran dan buah-buahan yang diawetkan dan jus buah.
Menurut Deddy, keluarnya Permendag itu didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Dalam UU itu terdapat pasal yang menyebutkan bahwa impor produk horti harus mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan dengan rekomendsi dari Kementerian Pertanian.
Dengan adanya Permendag tersebut , ungkap Deddy, para importir produk hortikultura diwajibkan untuk memperhatikan aspek keamanan pangan, ketersediaan produk dalam negeri, penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura.
“Selain itu, para importir juga harus memenuhi persyaratan kemasan dan pelabelan, standar mutu, serta ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan,” kata Deddy.
Di dalam Permendag juga ditetapkan bahwa, setiap impor produk hortikultura wajib mendapat persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan atas rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian. Kemudian, diatur kewajiban ketentuan label dalam bahasa Indonesia dan ketentuan kemasan, serta harus dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat barang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar