Reformasi Birokrasi Perlu Dilakukan

Senin, 15 Pebruari 2010 (sumber Sijori Mandiri,versi asli)

Guna Meningkatkan Pertumbuhan Investasi BATAM CENTRE -- Gubernur Kepri Ismeth Abdullan menyatakan reformasi birokrasi saat ini sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan investasi. Menurutnya, birokrasi masih memegang peranan yang utama dan merupakan penggerak perputaran keuangan yang masih bertumpu pada anggaran pemerintah. "Reformasi birokrasi merupakan hal yang sangat penting, karena struktur ekonomi di Indonesia masih bergantung pada anggaran pemerintah. Anggaran inilah yang menjadi motor penggerak ekonomi di semua daerah di Indonesia dengan rata-rata tingkat ketergantungan sebesar 60 persen," kata Ismeth Abdullah saat menjadi narasumber dalam Latihan Kader II Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Batam di Asrama Haji Batam Centre, Sabtu (13/2). Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun ini menambahkan, pembenahan dan reformasi diperlukan, guna merubah perilaku-perilaku negatif birokrasi, yang justru bisa menghambat arus perputaran keuangan dan peluang terjadinya penyalahgunaan. Perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, sudah dipraktekkan di beberapa daerah di Indonesia, dan hasilnya juga berdampak positif bagi peningkatan kepercayaan investor dan tingkat ekonomi masyarakat. Ketergantungan terhadap anggaran pemerintah di beberapa daerah, kata Ismeth, memiliki tingkat yang berbeda-beda, mengacu pada kemampuan daerah dalam mengelola perekonomian masyarakat. Provinsi Kepri sendiri, menurut Ismeth, memiliki tingkat ketergantungan terhadap anggaran pemerintah antara 40 hingga 50 persen. Sementara untuk daerah lainnya di Indonesia, ada yang memiliki ketergantungan mencapai 80 persen. Ismeth mengungkapkan, tingginya ketergantungan daerah terhadap anggaran pemerintah selain disebabkan kemampuan daerah dalam mengelola anggaran, juga akibat adanya sistem birokrasi yang buruk. Masih banyak birokrasi yang justru mempersulit proses masuknya investasi asing di suatu daerah, dan bermental suka dilayani, bukan melayani. "Di beberapa daerah, birokrasi masih dianggap sebagai mesin penghambat yang justru memperlambat masuknya investasi di daerah," ujarnya. Sementara di Provinsi Kepri, lanjut Ismeth, berangsur-angsur perubahan birokrasi mulai menunjukkan harapan bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan ini semakin terlihat dengan ditetapkannya Batam, Bintan dan Karimun sebagai kawasan fFee Trade Zone (FTZ) di Kepri. Menyebabkan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi sektor swasta meningkat pesat. Dengan rasio pertumbuhan antara pemerintah dan swasta 1:4. Artinya satu pembangunan yang dilakukan pemerintah, mampu merangsang tumbuh dan munculnya empat investasi asing masuk di Kepri. "Tugas pemerintah untuk memulai dan membuka jalan, pemerintah merupakan pioneer dalam mengundang masuknya investasi swasta," tandasnya. Masuknya investor, lanjut Ismeth, akibat adanya kepercayaan dengan sistem birokrasi yang menunjang dan tidak mempersulit kepentingan berkaitan dengan proses investasi. Saat ini, di Kepri sudah terdapat sekitar 1.200 perusahaan atau investor dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 530 ribu orang. Terdapat perbandingan antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah penduduk di Kepri, 1:2,5. Ini merupakan indikator yang tergolong sehat bagi penyerapan tenaga kerja yang rata-rata di beberapa daerah di Indonesia masih berkisar 1:5. Artinya untuk 1 orang tenaga kerja bertanggung jawab terhadap 5 orang lainnya yang tidak memiliki pekerjaan. (sm/33)