Batam, 18/2 (ANTARA) - Fraksi Partai Kadilan Sejahtera mengumpulkan tanda tangan dukungan pementukan panitia khusus temuan dugaan penggelapan dan pencurian air PT Adhya Tirta Batam di Pelabuhan Batu Ampar.
"Kita akan sebar sore ini, dan langsung menggalang tanda tangan untuk mendukung pembentukan pansus air," kata Ketua Fraksi PKS Riky Indrakari di Batam, Kamis.
Ia mengatakan Pansus Air perlu segera dibentuk untuk menyelidiki dugaan penggelapan dan pencurian air.
Di dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi III DPRD Kota Batam, Rabu (17/2), kata dia, menguat dugaan pencurian dan penggelapan air, sehingga harus ditelusuri dan diselidiki.
Terdapat empat hal yang membuat PKS mendorong pembentukan pansus, kata dia, yaitu indikasi pembiaran penggelapan dan pencurian air selama 15 tahun, indikasi kerugian negara, ketidakadilan masyarakat kecil dan demi transparansi publik.
"Ini penting demi transparansi publik. Karena banyak masyarakat yang mengadu, masih banyak titik-titik lain yang meterannya tidak jalan," kata Riky.
Ia menjabarkan, karena ada penggelapan dan pencurian air, maka ketersediaan air untuk pemasangan air masyarakat kecil, khususnya di pulau pesisir, tidak terlaksana.
Selain itu, pemasukan daerah dari pengaliran air juga tidak masuk, kata dia.
Pengusulan pembentukan pansus, kata dia, sebenarnya telah diutarakan Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar dan Fraksi PKB, dalam rapat dengar pendapat. Namun, tiga fraksi itu belum secara resmi mengusulkan.
"Kami sudah tahu mendapat dukungan dari fraksi lainnya, maka secara resmi, kami ajukan dan kumpulkan tanda tangan," kata Riki.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat Komisi III, tiga Fraksi DPRD Kota Batam mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus penggelapan air yang melibatkan Ototita Batam, PT Adhya Tirta Batam dan Kantor Pelabuhan Batam.
Panitia khusus (pansus) diusulkan Fraksi Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar dan Partai keadilan Sejahtera dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri perwakilan OB, ATB dan Kanpel Batam di Gedung DPRD Kota Batam, Rabu.
Anggota Fraksi Demokrat, Agustinus mengatakan, dengan pansus, maka DPRD dapat menyelidiki kasus penjualan air ilegal kepada kapal-kapal asing yang berlabuh di Pelabuhan Batu Ampar.
Hal yang sama dikatakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jeffrey Simanjuntak yang menyatakan perlu dibuat pansus agar kasus tidak berlarut-larut.
Ia mengatakan, pansus perlu dibentuk secepatnya untuk membongkar skandal penjualan air kepada kapal asing yang melibatkan institusi pemerintahan.
Anggota Fraksi Golkar Muhammad Yunus juga mengungkapkan hal serupa.
Sementara itu, Kepala UPT Air OB Freddy Tanoto membantah terjadi pencurian air.
Menurut dia, yang terjadi adalah selisih perhitungan meteran air. ATB hanya menagih delapan dari 10 meteran air yang ada di Pelabuhan Batu Ampar.
"Bukan pencurian, karena meteran itu tidak pernah ditagih. Bagaimana kami mau bayar, kalau tidak ditagih," kata dia. B/Z003 (T.Y011/B/Z003/Z003) 18-02-2010 16:54:40 NNNN
"Kita akan sebar sore ini, dan langsung menggalang tanda tangan untuk mendukung pembentukan pansus air," kata Ketua Fraksi PKS Riky Indrakari di Batam, Kamis.
Ia mengatakan Pansus Air perlu segera dibentuk untuk menyelidiki dugaan penggelapan dan pencurian air.
Di dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi III DPRD Kota Batam, Rabu (17/2), kata dia, menguat dugaan pencurian dan penggelapan air, sehingga harus ditelusuri dan diselidiki.
Terdapat empat hal yang membuat PKS mendorong pembentukan pansus, kata dia, yaitu indikasi pembiaran penggelapan dan pencurian air selama 15 tahun, indikasi kerugian negara, ketidakadilan masyarakat kecil dan demi transparansi publik.
"Ini penting demi transparansi publik. Karena banyak masyarakat yang mengadu, masih banyak titik-titik lain yang meterannya tidak jalan," kata Riky.
Ia menjabarkan, karena ada penggelapan dan pencurian air, maka ketersediaan air untuk pemasangan air masyarakat kecil, khususnya di pulau pesisir, tidak terlaksana.
Selain itu, pemasukan daerah dari pengaliran air juga tidak masuk, kata dia.
Pengusulan pembentukan pansus, kata dia, sebenarnya telah diutarakan Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar dan Fraksi PKB, dalam rapat dengar pendapat. Namun, tiga fraksi itu belum secara resmi mengusulkan.
"Kami sudah tahu mendapat dukungan dari fraksi lainnya, maka secara resmi, kami ajukan dan kumpulkan tanda tangan," kata Riki.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat Komisi III, tiga Fraksi DPRD Kota Batam mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus penggelapan air yang melibatkan Ototita Batam, PT Adhya Tirta Batam dan Kantor Pelabuhan Batam.
Panitia khusus (pansus) diusulkan Fraksi Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar dan Partai keadilan Sejahtera dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri perwakilan OB, ATB dan Kanpel Batam di Gedung DPRD Kota Batam, Rabu.
Anggota Fraksi Demokrat, Agustinus mengatakan, dengan pansus, maka DPRD dapat menyelidiki kasus penjualan air ilegal kepada kapal-kapal asing yang berlabuh di Pelabuhan Batu Ampar.
Hal yang sama dikatakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jeffrey Simanjuntak yang menyatakan perlu dibuat pansus agar kasus tidak berlarut-larut.
Ia mengatakan, pansus perlu dibentuk secepatnya untuk membongkar skandal penjualan air kepada kapal asing yang melibatkan institusi pemerintahan.
Anggota Fraksi Golkar Muhammad Yunus juga mengungkapkan hal serupa.
Sementara itu, Kepala UPT Air OB Freddy Tanoto membantah terjadi pencurian air.
Menurut dia, yang terjadi adalah selisih perhitungan meteran air. ATB hanya menagih delapan dari 10 meteran air yang ada di Pelabuhan Batu Ampar.
"Bukan pencurian, karena meteran itu tidak pernah ditagih. Bagaimana kami mau bayar, kalau tidak ditagih," kata dia. B/Z003 (T.Y011/B/Z003/Z003) 18-02-2010 16:54:40 NNNN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar