| | | | |
| Written by LARNO , Wednesday, 10 February 2010 09:12 (sumber Batam Pos,versi asli) |
| Tidak seperti kebijakan impor gula yang mendapatkan restu dari pemerintah pusat. Keinginan Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk melakukan impor beras sebagai langkah untuk menurunkan harga ternyata hingga kini tidak mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat. ”Kebijakan impor hanya boleh dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Bulog yang diberi kuasa. Pengajuan kita tak dipenuhi,” ungkap Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan (Disperindag) dan ESDM Kota Batam Ahmad Hijazi, Senin (8/2). Karena tidak dapat restu, kata Hijazi, maka belum ada cara lain yang dapat dilakukan oleh Pemko Batam selain operasi pasar (OP) yang kini tengah digelar. ”Kami menyadari bahwa kualitas beras Bulog kurang bagus. Itu karena beras Bulog merupakan beras cadangan yang lama tersimpan,” tambahnya. Masih menurut Hijazi, masyarakat Batam lebih menginginkan beras yang fresh walaupun harganya sedikit lebih mahal dari beras Bulog. ”Nyatanya beras Bulog hampir tidak ada peminatnya,” ujarnya. Seperti yang dikatakan sejumlah pedagang kepada Batam Pos, cara yang paling efektif menekan harga beras adalah dengan masuknya beras impor. ”Kalau ada beras impor, harga dipasaran paling Rp6.000,” kata Dodi, pedagang beras di pasar Tanjungpantun, Jodoh. Saat disinggung masalah OP yang dilakukan oleh Disperindag dan Bulog, Dodi mengaku tidak mengetahui bahwa ada OP untuk menekan harga beras. ”Lagian masyarakat tidak ada yang mau beli beras Bulog. Mereka lebih memilih beras yang baru. Kalau berasnya bagus lauk seadanya pun terasa enak,” sebut Dodi. Hijazi menyebutkan, dari hasil diskusi food of the word yang baru-baru ini dilangsungkan menyebutkan bahwa iklim global saat ini cenderung menjadi lebih panas. Situasi ini menjadi sangat berpengaruh terhadap daerah penghasil pangan seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Brazil dan negara penghasil lain. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar