Karimun, Kepri 10/2 (ANTARA) - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Perhimpunan Kebangsaan menilai status perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, tak berarti bagi masyarakat jika pemerintah tidak didukung kelancaran investasi.
Ada tiga faktor penunjang yang harus tersedia, yaitu ketersediaan energi listrik dan air bersih yang memadai serta sumber daya manusia yang siap ditempatkan di kawasan FTZ, kata Ketua LSM Perhimpunan Kebangsaan, Jhon Veto Yuna, di Tanjung Balai Karimun, Rabu.
Jhon Veto Yuna menilai pemerintah daerah belum serius mempersiapkan tiga faktor tersebut sehingga menjadi pengganjal masuknya investor serta efek ganda yang didapat masyarakat.
"Faktor listrik menjadi kendala besar dalam menarik investor dan ditambah lagi dengan komitmen yang rendah dalam pengentasan krisis listrik sehingga timbul kesan hanya janji manis di bibir yang menjenuhkan masyarakat yang mendengarnya," katanya.
Dia mencontohkan, selama tiga tahun terakhir, dunia usaha serta masyarakat luas berkali-kali dikecewakan dengan janji-janji pengentasan krisis listrik, salah satunya pengoperasian mesin pembangkit listrik kerja sama PLN dengan PT Karimun Power Mandiri tiga tahun lalu. ``
Hingga saat ini, mesin tersebut nyatanya tidak kunjung beroperasi,`` katanya.
Setelah itu, katanya, masyarakat kembali merasa dibuai dengan pengoperasian sejumlah mesin pembangkit di Desa Pongkar yang akan mengurangi tingkat pemadaman. ``
Yang terjadi justru sebaliknya, tingkat pemadaman listrik bergiliran maupun mendadak semakin tinggi sejak awal tahun ini,`` ucapnya.
Dia mengatakan, memasuki 2010 pihak PLN kembali menjanjikan pengoperasian tujuh mesin pembangkit kerja sama PLN dengan PT Wahana Idea Cipta akhir Maret serta pengoperasian PLTU Tanjungsebatak di akhir tahun. ``
Semoga janji terakhir itu tidak seperti sebelumnya, karena akan berdampak buruk pada iklim investasi, investor akan berpikir dua kali menanamkan modalnya karena dihadapkan pada biaya pengoperasian ginset, termasuk untuk kawasan FTZ,`` tuturnya.
Faktor ketersedian air bersih juga menjadi pengganjal percepatan pembangunan melalui status FTZ. ``
Sampai kini pasokan air bersih layak konsumsi yang cukup belum dinikmati masyarakat dengan sempurna,`` ucapnya.
Dia menyebutkan, penyaluran air bersih yang kerap macet tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen, apalagi untuk memenuhi kebutuhan investor di kawasan FTZ. ``
Ini harus menjadi prioritas agar investor tetap tertarik untuk berinvestasi,`` katanya.
Kemudian, faktor ketersediaan sumber daya manusia untuk memasuki bursa kerja di kawasan FTZ. ``
Tidak tersedianya tenaga kerja terampil akan menjadi bumerang karena bisa saja diambil alih tenaga kerja dari luar,`` ucapnya.
Menurut dia, investor tentu tidak mau menunggu tenaga kerja yang mengakibatkan usahanya berhenti beroperasi. ``
Tahun depan kami perkirakan PT Saipem di Desa Pangke, mulai membutuhkan sedikitnya 3.000 orang, baik ahli maupun bukan, apakah kita sudah memiliki sumber daya manusia untuk mengisi jumlah tersebut?`` ucapnya.
Dia menilai Pemkab belum optimal merekrut serta melatih para pemuda untuk dimasukkan dalam ``database`` ketenagakerjaan di FTZ. ``
Seharusnya "database" sudah ada sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan tinggal disalurkan,`` ucapnya.
Dia berharap tiga hal tersebut menjadi program jangka pendek sehingga dampak FTZ benar-benar dinikmati masyarakat. (T.PK-HAM/B/E001/E001) 10-02-2010 15:09:22 NNNN
Ada tiga faktor penunjang yang harus tersedia, yaitu ketersediaan energi listrik dan air bersih yang memadai serta sumber daya manusia yang siap ditempatkan di kawasan FTZ, kata Ketua LSM Perhimpunan Kebangsaan, Jhon Veto Yuna, di Tanjung Balai Karimun, Rabu.
Jhon Veto Yuna menilai pemerintah daerah belum serius mempersiapkan tiga faktor tersebut sehingga menjadi pengganjal masuknya investor serta efek ganda yang didapat masyarakat.
"Faktor listrik menjadi kendala besar dalam menarik investor dan ditambah lagi dengan komitmen yang rendah dalam pengentasan krisis listrik sehingga timbul kesan hanya janji manis di bibir yang menjenuhkan masyarakat yang mendengarnya," katanya.
Dia mencontohkan, selama tiga tahun terakhir, dunia usaha serta masyarakat luas berkali-kali dikecewakan dengan janji-janji pengentasan krisis listrik, salah satunya pengoperasian mesin pembangkit listrik kerja sama PLN dengan PT Karimun Power Mandiri tiga tahun lalu. ``
Hingga saat ini, mesin tersebut nyatanya tidak kunjung beroperasi,`` katanya.
Setelah itu, katanya, masyarakat kembali merasa dibuai dengan pengoperasian sejumlah mesin pembangkit di Desa Pongkar yang akan mengurangi tingkat pemadaman. ``
Yang terjadi justru sebaliknya, tingkat pemadaman listrik bergiliran maupun mendadak semakin tinggi sejak awal tahun ini,`` ucapnya.
Dia mengatakan, memasuki 2010 pihak PLN kembali menjanjikan pengoperasian tujuh mesin pembangkit kerja sama PLN dengan PT Wahana Idea Cipta akhir Maret serta pengoperasian PLTU Tanjungsebatak di akhir tahun. ``
Semoga janji terakhir itu tidak seperti sebelumnya, karena akan berdampak buruk pada iklim investasi, investor akan berpikir dua kali menanamkan modalnya karena dihadapkan pada biaya pengoperasian ginset, termasuk untuk kawasan FTZ,`` tuturnya.
Faktor ketersedian air bersih juga menjadi pengganjal percepatan pembangunan melalui status FTZ. ``
Sampai kini pasokan air bersih layak konsumsi yang cukup belum dinikmati masyarakat dengan sempurna,`` ucapnya.
Dia menyebutkan, penyaluran air bersih yang kerap macet tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen, apalagi untuk memenuhi kebutuhan investor di kawasan FTZ. ``
Ini harus menjadi prioritas agar investor tetap tertarik untuk berinvestasi,`` katanya.
Kemudian, faktor ketersediaan sumber daya manusia untuk memasuki bursa kerja di kawasan FTZ. ``
Tidak tersedianya tenaga kerja terampil akan menjadi bumerang karena bisa saja diambil alih tenaga kerja dari luar,`` ucapnya.
Menurut dia, investor tentu tidak mau menunggu tenaga kerja yang mengakibatkan usahanya berhenti beroperasi. ``
Tahun depan kami perkirakan PT Saipem di Desa Pangke, mulai membutuhkan sedikitnya 3.000 orang, baik ahli maupun bukan, apakah kita sudah memiliki sumber daya manusia untuk mengisi jumlah tersebut?`` ucapnya.
Dia menilai Pemkab belum optimal merekrut serta melatih para pemuda untuk dimasukkan dalam ``database`` ketenagakerjaan di FTZ. ``
Seharusnya "database" sudah ada sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan tinggal disalurkan,`` ucapnya.
Dia berharap tiga hal tersebut menjadi program jangka pendek sehingga dampak FTZ benar-benar dinikmati masyarakat. (T.PK-HAM/B/E001/E001) 10-02-2010 15:09:22 NNNN
Copyright © ANTARA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar