Batam, 24/2 (ANTARA) - Wakil Presiden Direktur Aditya Tirta Batam (ATB) Benny Andrianto mengatakan rencana pembentukan panitia khusus DPRD Kota Batam untuk menyelidiki kasus pencurian dan penggelapan air oleh Kantor Pelabuhan Batam berlebihan.
"Saya rasa tidak perlu dibuat pansus, itu berlebihan," kata Benny usai menghadiri rapat koordinasi Pemerintah Kota Batam, DPRD Batam dan Badan Pengusahaan Batam, Rabu.
Ia mengatakan yang terjadi adalah kelalaian, bukan pencurian dan penggelapan, ataupun pembiaran pencurian air.
"Saya rasa itu jelas kelalaian. Bukan pembiaran," kata dia.
Sebanyak dua meteran air PT ATB tidak berjalan di Terminal Laut Batu Ampar, padahal setiap hari air dari meteran itu mengaliri kapal-kapal asing yang labuh jangkar di Batu Ampar.
Menurut dia, meski dirugikan, ATB tidak ingin masalah itu diperpanjang.
Mengenai kerugian, ia mengatakan masih dihitung oleh tim.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Pemasaran BP Batam Rustam Hutapea mengatakan menyerahkan keputusan pembentukan pansus kepada DPRD.
"Terserah yang mau buat saja. Saya tidak mengerti yang mau bentuk DPRD," kata dia.
Di tempat yang sama, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jeffrey Simanjuntak mengatakan DPRD tetap mengajukan pembentukan pansus.
"Sudah ada empat fraksi yang secara resmi mengajukan pembentukan pansus, dan dibawa ke panitia musyawarah," kata dia.
Empat Fraksi yang menyepakati pembentukan Pansus adalah PKS, Hanura, PKB dan PKN, kata dia.
Menurut dia, DPRD harus menyelidiki kasus dugaan pencurian dan penggelapan air, karena berimbas pada penetapan harga air kepada masyarakat kecil.
Penetapan harga air berdasarkan hitung laba-rugi perusahaan. Jika pencurian air tidak terjadi, maka seharusnya pemasukan perusahaan meningkat, sehingga tarif air warga bisa ditekan.
Selain itu, pencurian air menyebabkan penyambungan saluran air baru kepada masyarakat terhambat, karena pasokan air kurang, kata dia.
Ia mengatakan pansus harus dibentuk agar menghasilkan rekomendasi kepada kepolisian untuk mengusut kasus ini.
"Kalau pansus tidak dibentuk, maka DPRD akan melapor ke polisi. Penyelesaian kasusnya bisa lama, karena menjadikan anggota DPRD sebagai saksi," kata dia. (B/Z003) (T.Y011/B/Z003/Z003) 24-02-2010 16:08:29 NNNN
"Saya rasa tidak perlu dibuat pansus, itu berlebihan," kata Benny usai menghadiri rapat koordinasi Pemerintah Kota Batam, DPRD Batam dan Badan Pengusahaan Batam, Rabu.
Ia mengatakan yang terjadi adalah kelalaian, bukan pencurian dan penggelapan, ataupun pembiaran pencurian air.
"Saya rasa itu jelas kelalaian. Bukan pembiaran," kata dia.
Sebanyak dua meteran air PT ATB tidak berjalan di Terminal Laut Batu Ampar, padahal setiap hari air dari meteran itu mengaliri kapal-kapal asing yang labuh jangkar di Batu Ampar.
Menurut dia, meski dirugikan, ATB tidak ingin masalah itu diperpanjang.
Mengenai kerugian, ia mengatakan masih dihitung oleh tim.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Pemasaran BP Batam Rustam Hutapea mengatakan menyerahkan keputusan pembentukan pansus kepada DPRD.
"Terserah yang mau buat saja. Saya tidak mengerti yang mau bentuk DPRD," kata dia.
Di tempat yang sama, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jeffrey Simanjuntak mengatakan DPRD tetap mengajukan pembentukan pansus.
"Sudah ada empat fraksi yang secara resmi mengajukan pembentukan pansus, dan dibawa ke panitia musyawarah," kata dia.
Empat Fraksi yang menyepakati pembentukan Pansus adalah PKS, Hanura, PKB dan PKN, kata dia.
Menurut dia, DPRD harus menyelidiki kasus dugaan pencurian dan penggelapan air, karena berimbas pada penetapan harga air kepada masyarakat kecil.
Penetapan harga air berdasarkan hitung laba-rugi perusahaan. Jika pencurian air tidak terjadi, maka seharusnya pemasukan perusahaan meningkat, sehingga tarif air warga bisa ditekan.
Selain itu, pencurian air menyebabkan penyambungan saluran air baru kepada masyarakat terhambat, karena pasokan air kurang, kata dia.
Ia mengatakan pansus harus dibentuk agar menghasilkan rekomendasi kepada kepolisian untuk mengusut kasus ini.
"Kalau pansus tidak dibentuk, maka DPRD akan melapor ke polisi. Penyelesaian kasusnya bisa lama, karena menjadikan anggota DPRD sebagai saksi," kata dia. (B/Z003) (T.Y011/B/Z003/Z003) 24-02-2010 16:08:29 NNNN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar