Batam, 17/2 (ANTARA) - Empat Fraksi DPRD Kota Batam (Provinsi Kepulauan Riau) mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus penggelapan air yang melibatkan Ototita Batam, PT Adhya Tirta Batam dan Kantor Pelabuhan Batam.
Panitia khusus (pansus) diusulkan Fraksi Partai Demokrat, Partai kebangkitan Bangsa, Partai Golkar dan Partai keadilan Sejahtera dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri perwakilan OB, ATB dan Kanpel Batam di Gedung DPRD Kota Batam, Rabu.
"Saya meminta dibuat pansus agar kasus ini tuntas," kata anggota Fraksi Demokrat, Agustinus.
Ia mengatakan, dengan pansus, maka DPRD dapat menyelidiki kasus penjualan air ilegal kepada kapal-kapal asing yang berlabuh di Pelabuhan Batu Ampar.
Hal yang sama dikatakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jeffrey Simanjuntak yang menyatakan perlu dibuat pansus agar kasus tidak berlarut-larut.
"Saya, menyatakan PKB menyetujui pembentukan pansus," kata Simanjuntak.
Ia mengatakan, pansus perlu dibentuk secepatnya untuk membongkar skandal penjualan air kepada kapal asing yang melibatkan institusi pemerintahan.
Anggota Fraksi Golkar Muhammad Yunus juga mengungkapkan hal serupa.
"Partai Golkar juga menginginkan pembentukan pansus," kata dia.
Sementara itu, anggota Fraksi PKS Sukaryo mengatakan, partai dakwah itu mendukung pembentukan pansus.
"Kasus ini harus diselesaikan untuk mengetahui akar permasalahan agar tidak berulang," kata dia.
Air milik perusahaan air minum ATB, dijual Kanpel dan OB kepada kapal-kapal asing yang bersandar di Pelabuhan Batu Ampar, tanpa sepengetahuan ATB.
Uang hasil penjualan air dari dua meteran yang terdapat di Pelabuhan Batu Ampar tidak diterima ATB.
Anggota PKS Siti Nurlaila mengatakan, penggelapan air bisa menyebabkan pemerintah dan DPRD salah membuat kebijakan tarif air sehingga merugikan masyarakat.
Jika hasil penjualan air ke kapal asing masuk kas ATB, kata dia, uangnya bisa digunakan untuk subsidi tarif air rumah tangga sehingga tarif mungkin tidak perlu dinaikan.
"PKS menganggap tindakan yang dilakukan adalah pencurian air," kata dia.
Sementara itu, Kepala UPT Air OB Freddy Tanoto membantah terjadi pencurian air.
Menurut dia, yang terjadi adalah selisih perhitungan meteran air. ATB hanya menagih delapan dari 10 meteran air yang ada di Pelabuhan Batu Ampar.
"Bukan pencurian, karena meteran itu tidak pernah ditagih. Bagaimana kami mau bayar, kalau tidak ditagih," kata dia.
(T.Y011/B/S023/S023) 17-02-2010 18:51:57 NNNN
Panitia khusus (pansus) diusulkan Fraksi Partai Demokrat, Partai kebangkitan Bangsa, Partai Golkar dan Partai keadilan Sejahtera dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri perwakilan OB, ATB dan Kanpel Batam di Gedung DPRD Kota Batam, Rabu.
"Saya meminta dibuat pansus agar kasus ini tuntas," kata anggota Fraksi Demokrat, Agustinus.
Ia mengatakan, dengan pansus, maka DPRD dapat menyelidiki kasus penjualan air ilegal kepada kapal-kapal asing yang berlabuh di Pelabuhan Batu Ampar.
Hal yang sama dikatakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jeffrey Simanjuntak yang menyatakan perlu dibuat pansus agar kasus tidak berlarut-larut.
"Saya, menyatakan PKB menyetujui pembentukan pansus," kata Simanjuntak.
Ia mengatakan, pansus perlu dibentuk secepatnya untuk membongkar skandal penjualan air kepada kapal asing yang melibatkan institusi pemerintahan.
Anggota Fraksi Golkar Muhammad Yunus juga mengungkapkan hal serupa.
"Partai Golkar juga menginginkan pembentukan pansus," kata dia.
Sementara itu, anggota Fraksi PKS Sukaryo mengatakan, partai dakwah itu mendukung pembentukan pansus.
"Kasus ini harus diselesaikan untuk mengetahui akar permasalahan agar tidak berulang," kata dia.
Air milik perusahaan air minum ATB, dijual Kanpel dan OB kepada kapal-kapal asing yang bersandar di Pelabuhan Batu Ampar, tanpa sepengetahuan ATB.
Uang hasil penjualan air dari dua meteran yang terdapat di Pelabuhan Batu Ampar tidak diterima ATB.
Anggota PKS Siti Nurlaila mengatakan, penggelapan air bisa menyebabkan pemerintah dan DPRD salah membuat kebijakan tarif air sehingga merugikan masyarakat.
Jika hasil penjualan air ke kapal asing masuk kas ATB, kata dia, uangnya bisa digunakan untuk subsidi tarif air rumah tangga sehingga tarif mungkin tidak perlu dinaikan.
"PKS menganggap tindakan yang dilakukan adalah pencurian air," kata dia.
Sementara itu, Kepala UPT Air OB Freddy Tanoto membantah terjadi pencurian air.
Menurut dia, yang terjadi adalah selisih perhitungan meteran air. ATB hanya menagih delapan dari 10 meteran air yang ada di Pelabuhan Batu Ampar.
"Bukan pencurian, karena meteran itu tidak pernah ditagih. Bagaimana kami mau bayar, kalau tidak ditagih," kata dia.
(T.Y011/B/S023/S023) 17-02-2010 18:51:57 NNNN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar