Pengangguran di Kepri 53.333 Orang

Rabu, 24 Pebruari 2010 (sumber Sijori Mandiri,versi asli)

TANJUNGPINANG –Jumlah pengangguran di Provinsi Kepri sampai Agustus tahun 2008 tercatat 53.333 orang atau sekitar 8,01 persen dari jumlah penduduk Kepri. Para penganggur tersebut sebagian besar atau 84 persen berada di perkotaan, sedangkan 16 persen berada di pedesaan. Mereka umumnya pendatang baru yang berusia 15-25 tahun, dan berpendidikan SMA ke bawah. Hal itu dikemukakan Kabid Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepri Edi Rofiyono kepada sejumlah wartawan saat acara workshop wartawan sosialisasi kegiatan dan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang digelar BPS Kepri di Hotel Bintan Plaza,Selasa (23/2). Menurut Edi, jumlah tenaga kerja di Provinsi Kepri sebanyak 666 000 orang dan dari jumlah tersebut yang bekerja aktif sebanyak 612.667 orang. Angka tersebut diperoleh dari BPS Provinsi Kepri. Dijelaskan dia, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepri selama periode tahun 2006-2008 cenderung menurun. Tahun 2006 sebesar 12,24 persen atau berjumlah 71.914 ribu jiwa, tahun 2007 turun menjadi 9,01 persen atau 53.077 jiwa dan tahun 2008 menurun lagi menjadi 8,01 persen. “Angka pengangguran Kepri tergolong relatif rendah karena berada pada tingkat pengangguran alamiah yang angkanya berkisar antara 7 sanmpai 8 persen. Angka ini lebih rendah dari tingkat pengangguran nasional pada tahun yang sama yaitu sebesar 8,46 persen,” kata Edi. Kalau angka pengangguran minimal sebesar 10 persen atau di atasnya, lanjut Edi, maka angka tersebut tergolong relatif lebih tinggi yang berarti tingkat pengangguran di Provinsi Kepri sangat tinggi pula. Kepala BPS Provinsi Kepri Aminul Akbar menambahkan, data yang digunakan untuk menghitung jumlah pengangguran di Provinsi Kepri melalui pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi serta kajian yang mendalam. “ Kita berharap dengan adanya penyajian data ini, maka kedepannya dapat menjadi pedoman dalam mensinkronkan antara BPS dan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan misalnya berkaitan dengan jumlah penduduk, sensus penduduk, angka kemiskinan dan sebagainya,” kata Aminul. (sm/rz)