Written by JPNN ,
Wednesday, 07 April 2010 08:37 (sumber Batam Pos,versi asli)
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai tujuh kesepakatan yang dicapai antara Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC) hanya bersifat diplomasi dan tidak konkret menyentuh industri dan perdagangan. Salah satu buktinya adalah renegosiasi untuk 228 pos tarif dari 11 sektor industri yang mengalami kerugian akibat Asean-China Free Trade Area (AC-FTA) mengalami kegagalan.
Indonesia, melalui Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu memang mengupayakan agar 228 pos tarif tersebut ditunda pemberlakuannya atau dimodifikasi segala kekurangannya, seperti diatur dalam pasal 6 perjanjian AC-FTA. Ternyata, China yang diwakili Menteri Perdagangannya, Chen Deming, bersama sekitar 60 pengusaha menolak.
Proses renegosiasi berlangsung dua hari akhir pekan lalu di Yogyakarta dalam acara Joint Commision Meeting (JCM). ”Kadin sudah ada pengertian yang sama dengan pemerintah. Dan ibu Mendag (Mari) sudah bekerja keras tapi hasilnya kami merasa perlu dilakukan penyempurnaan. Harus diperbaiki. Negosiasi 228 pos tarif hukumnya wajib (harus berhasil, red),” ujar Ketua umum Pjs Kadin Adi Putra Tahir di menara Kadin, kemarin.
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Distribusi Logistik Kadin, Benny Soetrisno, menambahkan, pihaknya meyakini bahwa Mari sudah memanfaatkan pasal 6 tentang modifikasi perjanjian. ”Tapi tidak diberi sama sana. Sejauh ini keputusan yang diambil masih trik diplomasi, belum kepentingan bisnis yang realnya. Belum trik dagang,” tegasnya.
Menurut Benny, negosiator renegosiasi harus berbentuk tim, bukan domain satu kementerian. ”Memang Mari sebagai juru runding tapi tim negosiator harus melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Perindustrian dan lain-lain. Kalau kementerian tidak setuju, maka tidak bisa,” lanjutnya.
Benny menyarankan agar Indonesia bisa menawar atau menimbang take and give dengan China. Walau bagaimanapun, Benny menilai, sebesar apapun keuntungan yang diambil Indonesia, China sendiri masih membutuhkan sumber daya alam dari Indonesia yaitu gas dan batu bara.
Pekan lalu Pertemuan Komisi Bersama (Joint Commission Meeting) Indonesia-China ke-10 berlangsung di Yogyakarta. Kedua negara sepakat mengimplementasikan perjanjian perdagangan bebas Asean-China (ACFTA) secara penuh. Dengan demikian tak ada perubahan apapun dalam tahapan ACFTA, atau tetap mengacu kepada perjanjian yang disepakati pada 2004. Menperdag China Chen Deming juga menegaskan ACFTA tetap berjalan normal.
Chen meyakini, dampak positif perdagangan bebas China dengan Asean tak hanya dinikmati China, tapi juga negara anggota Asean lainnya, termasuk Indonesia. Dengan kesepakatan tersebut, pemerintah dinilai gagal menegosiasikan penundaan 228 pos tarif dalam AC-FTA.
Sementara itu, Menteri Perindustrian, M S Hidayat, tik mau memberi komentar lebih rinci terkait dampak gagalnya negosiasi penundaan 228 pos tarif tersebut, karena akan lebih dulu mempelajari perkembangan yang terjadi dari hasil pertemuan Indonesia dengan China di Yogyakarta pekan lalu. ”Pasti (khawatir),” katanya.
Hidayat mengatakan pihaknya telah mendapat telepon dari Mari Elka Pangestu tentang perkembangan negosiasi sejumlah pos tarif di AC-FTA. Selanjutnya, kata dia, Kemenperin meminta laporan lengkap hasil pertemuan Komisi Bersama. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar