Realisasi Jembatan Babin, Tergantung Desakan Politik

Sabtu, 02 Januari 2010 ( sumber Batam Pos, klik versi asli )

. TANJUNGPINANG (BP) - Dipastikan 2010 jembatan Bintan-Batam (Babin) belum bisa direalisasikan. Pasalnya, pemerintah pusat untuk tahun 2010 ini belum menganggarkan pembangunan jembatan yang menghubungkan kedua pulau tersebut. Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan dalam pembahasan APBN 2010, memang belum ada satu pos anggaran yang disediakan untuk pembangunan jembatan yang lebih populer disebut Jembatan Babin itu. ''Belum ada dianggarkan dalam APBN 2010 ini,'' ujar Harry kepada Batam Pos, saat berada di Tanjungpinang, kemarin. Menurut Harry, jembatan tersebut bisa direalisasikan tergantung, desakan politik daerah ke pemerintah pusat saja. ”Desakan politik di daerah itu sangat mempengaruhi pemerintah pusat. Kalau daerah tenang-tenang saja, yang di pusat juga tenang-tenang saja dan menganggap jembatan tersebut belum begitu penting untuk dianggarkan saat ini,” ujarnya. Secara pribadi, kata Harry, saat ini sudah cukup wajar permintaan masyarakat Kepri untuk pengadaan jembatan tersebut. Hanya saja, saat ini mungkin ada beberapa pertimbangan lain yang juga perlu diperhatikan. ”Misalnya saja, usaha penyebrangan yang berjalan saat ini, bagaimanapun keberadaan jembatan akan mempengaruhi mata pencarian sebagian orang, ini juga perlu diperhatikan,” katanya. Ditambahkan Harry, jika memang pembangunan Babin disetujui, menurutnya biaya yang diperlukan mencapai Rp7 triliun. Sementara saat ini, sumbangan Kepri untuk APBN melalui dana pajak dan dana bagi hasil (DBH) migas sudah mencapai antara Rp 25 triliun sampai Rp 30 triliun per tahunnya. Dari sejumlah dana itu, yang dikembalikan ke Kepri dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) dan DBH hanya sekitar Rp4 triliun hingga Rp5 triliun per tahunnya. ”Dilihat dari apa yang telah diberikan Kepri ke pusat, wajar sebuah jembatan penghubung dua pulau utama di Kepri itu ada,” katanya lagi. (dew)