Info Barelang

KUMPULAN BERITA BP BATAM YANG DIHIMPUN OLEH BIRO HUMAS, PROMOSI, DAN PROTOKOL

Senin, 06 Agustus 2012

GUBERNUR: RELANG DIKELOLA BP BATAM

  • Copyright:ANTARA
  • Date:Aug 03/2012
Batam, 3/8 (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mengatakan, kawasan Pulau Rempang hingga Pulau Galang yang dihubungkan Jembatan Barelang resmi dikelola Badan Pengusahaan Batam.

"(Relang) Dikelola BP," kata Gubernur Muhammad Sani usai rapat koordinasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun di Batam, Jumat.

Gubernur juga memastikan Kawasan Relang masuk dalam wilayah FTZ Batam.

Ia mengatakan padu serasi Kawasan Relang sudah dilakukan, dan sekarang tinggal menunggu ketentuan Kementerian Kehutanan untuk konversi.

Saat ini Kawasan Relang adalah hutan buru. Jika ingin dikembangkan menjadi daerah industri harus menunggu perizinan konversi.

"Masih menunggu konversi, karena masalah peruntukan itu ditetapkan pemerintah pusat," kata Gubernur.

Ia mengatakan harapan konversi dan pengembangan beberapa pulau itu bisa dilakukan akhir tahun 2012.

Sementara mengenai pengurusan HPL, ia mengatakan seperti ketetapan yang dulu, diurus BP Batam.

"Sama seperti dulu, HPL oleh BP," kata dia.

Penetapan Kawasan Relang menjadi daerah FTZ diharapkan dapat menjawab masalah lahan di KPBPB Batam yang semakin sempit.

Gubernur mengatakan Relang memiliki luas 13.000 hektare dapat menampung beberapa industri yang tidak tertampung di Pulau Utama.

Di tempat yang sama, Ketua Badan Pengusahaan KPBPB Batam Mustofa Widjaya mengatakan belum tahu penetapan pengelolaan Kawasan Lelang.

"Secara yuridis belum," kata dia.

Ia mengatakan BP tidak mau gegabah langsung memanfaatkan daerah di selatan pulau utama itu mengingat banyak persoalan hutan lindung yang berlarut-larut.

Sebelumnya, Direktur Kabil Industrial Estate, Pieter Vincent dalam diskusi bersama Menteri Perindustrian mengatakan ada pabrik yang terpaksa alokasi ke Malaysia karena keterbatasan lahan di Batam.

"Ada pabrik pindah ke Kuantan karena lahan kurang," kata Pieter.

Perusahaan itu, hendak membangun dan menyimpan 450 km pipa untuk kebutuhan industri perkapalan. Namun, karena tidak ada lahan, maka terancam pindah ke Kelantan, Malaysia.

Menurut dia, perpindahan industri ke luar negeri menjadi kerugian untuk Batam dan Indonesia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar