Pemko Bentuk Badan Usaha Pelabuhan

Selasa, 28 Agustus 2012 (Sumber: Haluan Kepri)

Siapkan Rp2 M untuk Operasional Awal

BATAM CENTRE (HK) - Pemko Batam mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Rencananya, BUP itu akan mengelola sekitar 100 pelabuhan yang ada di kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ).

Ranperda pembentukan BUP itu sudah disampaikan Walikota Batam, Ahmad Dahlan dalam rapat paripurna di DPRD Kota Batam, Senin (27/8). Pembentukan BUP didasari  oleh banyaknya pelabuhan di daerah ini yang belum dikelola oleh Pelindo dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Padahal, pelabuhan diproyeksinya menjadi salah satu sektor baru yang bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).


Kata Ahmad Dahlan, kewenangan pengurusan pelabuhan sangat besar. Namun saat ini hanya dikelola oleh Pelindo dan BP Batam. Akan tetapi saat ini semuanya bisa dikelola Pemko Batam asalkan memiliki badan usaha pelabuhan. Semuanya sudah diatur dalam undang-undang.

"Yang jelas semuanya sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan PP Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Dimana untuk dapat berperan sebagai operator yang mengoperasikan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya, maka Pemko Batam harus memiliki BUP yang berbentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) atau PT (Perseroan Terbatas). Karena harus memiliki izin dari pejabat setempat," tutur Ahmad Dahlan

Kepada wartawan yang menemuinya usai sidang paripurna, Ahmad Dahlan menegaskan, jika nantinya BUP terealisasi, maka badan ini akan mengelola pelabuhan-pelabuhan yang tidak dikelola BP Batam dan Pelindo. Dengan demikian sektor pelabuhan akan menjadi prospek yang bagus bagi perkembangan perekonomian Batam ke depannya.

"Nantinya, siapapun yang tidak punya BUP, tidak akan bisa mengelola pelabuhan," katanya.

"Untuk operasional awal, kita akan anggarkan dalam APBD sebesar Rp2 miliar," katanya lagi.

Kata Dahlan, ruang lingkup kegiatan usaha BUP nanti di antaranya adalah penyediaan dan atau pelayanan jasa dermaga untuk labuh tambat. Pelabuhan yang akan dikelola adalah pelabuhan khusus (pelsus), pelabuhan rakyat (pelra) dan sejenisnya.

"Yang jelas semua pelabuhan yang belum dikelola oleh Pelindo dan BP Batam akan dikelola. Maka dari pada itu kita berharap cepat terealisasi," tukas pungkasnya.(cw62)