Status lahan di kawasan Rempang Galang secara resmi akan dikelola
oleh BP Batam. Lahan seluas 13 ribu hektare tersebut akan diproyeksikan
untuk pengembangan daerah industri dan Pariwisata, meski tidak menutup
kemungkinan juga akan dialokasikan untuk pembangunan perumahan baru di
Batam.
Hal tersebut disampaikan Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas BP Batam, Joko Wiwoho, Selasa (7/8).
“Porsi terbanyak pengalokasian lahan tersebut diperuntukkan untuk bidang industri dan pariwisata. Tetapi secara pasti berapa, itu masih perlu dikaji,”katanya.
Joko Wiwoho mengatakan wilayah Rempang Galang sudah masuk ke dalam FTZ sehingga bisa lebih mudah untuk dikembangkan karena tidak perlu lagi mengurus status FTZnya seperti Tanjung Sauh yang hingga saat ini statusnya belum jelas.
Joko mengatakan status quo dari lahan tersebut kemungkinan dalam waktu dekat akan dicabut, ini mengingat tim padu serasi sudah bekerja secara maksimal dan hampir menyelesaikan tugasnya. Saat ini keputusan hanya menunggu dari kementerian kehutanan untuk melakukan konversi.
“Kita berharap saja agar lahan tersebut segera dibebaskan menteri kehutanan sehingga pengembangan perekonomian di Batam bisa terus meningkat dengan banyaknya nanti investasi yang bertambah di Batam. Kita tinggal menunggu konvesrsinya saja,”kata Joko.
Selama ini keterbatasan lahan salah satu penyebab lambannya perkembangan perindustrian di Batam. Bahkan banyak investor yang ingin berinvestasi di Batam gagal karena lahan yang tidak tersedia. Banyak pengusaha yang akhirnya mengalihkan investasinya ke jawa dan luar negeri karena krisis lahan di Batam.(cr15) (88)
Hal tersebut disampaikan Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas BP Batam, Joko Wiwoho, Selasa (7/8).
“Porsi terbanyak pengalokasian lahan tersebut diperuntukkan untuk bidang industri dan pariwisata. Tetapi secara pasti berapa, itu masih perlu dikaji,”katanya.
Joko Wiwoho mengatakan wilayah Rempang Galang sudah masuk ke dalam FTZ sehingga bisa lebih mudah untuk dikembangkan karena tidak perlu lagi mengurus status FTZnya seperti Tanjung Sauh yang hingga saat ini statusnya belum jelas.
Joko mengatakan status quo dari lahan tersebut kemungkinan dalam waktu dekat akan dicabut, ini mengingat tim padu serasi sudah bekerja secara maksimal dan hampir menyelesaikan tugasnya. Saat ini keputusan hanya menunggu dari kementerian kehutanan untuk melakukan konversi.
“Kita berharap saja agar lahan tersebut segera dibebaskan menteri kehutanan sehingga pengembangan perekonomian di Batam bisa terus meningkat dengan banyaknya nanti investasi yang bertambah di Batam. Kita tinggal menunggu konvesrsinya saja,”kata Joko.
Selama ini keterbatasan lahan salah satu penyebab lambannya perkembangan perindustrian di Batam. Bahkan banyak investor yang ingin berinvestasi di Batam gagal karena lahan yang tidak tersedia. Banyak pengusaha yang akhirnya mengalihkan investasinya ke jawa dan luar negeri karena krisis lahan di Batam.(cr15) (88)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar