Batam, 31/7 (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau akan mempertahankan komposisi Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun.
"Komposisi DK tidak akan saya ubah," kata pelaksana tugas Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) sekaligus gubernur terpilih Muhammad Sani, di Batam, Sabtu.
Ia mengatakan anggota DK FTZ BBK tetap dua wali kota dan dua bupati Batam, Tanjungpinang, Bintan dan Karimun.
Menurut dia keanggotaan DK FTZ BBK sudah tepat dan tidak perlu diganti.
Untuk menyokong perekonomian FTZ BBK dan daerah lain di Kepri, gubernur menggandeng pengusaha untuk masuk dalam tim ekonomi yang akan dibentuk.
"Saya tidak bisa menangni semuanya, karena itu akan dibentuk tim ekonomi yang dapat memberikan masukan agar ekonomi Kepri baik," katanya.
Para pengusaha tentu yang lebih tahu kondisi di lapangan termasuk jika tidak menguntungkan.
Pemerintah akan berupaya melindungi dan menyelesaikan masalah pengusaha agar FTZ BBK berjalan lancar.
Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Batam Oka Simatupang mengatakan pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (FTZ BBK) terhambat aturan lalu lintas barang.
"Masalah FTZ masih terkait lalu lintas barang. Kami mohon agar undang-undang lalu lintas barang direvisi," kata Oka.
Oka menyatakan salah satu kendala dalam lalu lintas barang adalah "negative list".
Pemerintah, kata Oka, sudah berupaya membenahi masalah tersebut dengan mengganti nama "negative list". Namun itu belum menyelesaikan masalah. "Namanya sudah diganti, tetapi tetap ada," katanya.
Ia mengatakan barang juga masih sulit keluar masuk FTZ BBK, karena terkait peraturan pemerintah. (T.Y011/B/E005/E005) 31-07-2010 11:24:16 NNNN
"Komposisi DK tidak akan saya ubah," kata pelaksana tugas Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) sekaligus gubernur terpilih Muhammad Sani, di Batam, Sabtu.
Ia mengatakan anggota DK FTZ BBK tetap dua wali kota dan dua bupati Batam, Tanjungpinang, Bintan dan Karimun.
Menurut dia keanggotaan DK FTZ BBK sudah tepat dan tidak perlu diganti.
Untuk menyokong perekonomian FTZ BBK dan daerah lain di Kepri, gubernur menggandeng pengusaha untuk masuk dalam tim ekonomi yang akan dibentuk.
"Saya tidak bisa menangni semuanya, karena itu akan dibentuk tim ekonomi yang dapat memberikan masukan agar ekonomi Kepri baik," katanya.
Para pengusaha tentu yang lebih tahu kondisi di lapangan termasuk jika tidak menguntungkan.
Pemerintah akan berupaya melindungi dan menyelesaikan masalah pengusaha agar FTZ BBK berjalan lancar.
Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Batam Oka Simatupang mengatakan pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (FTZ BBK) terhambat aturan lalu lintas barang.
"Masalah FTZ masih terkait lalu lintas barang. Kami mohon agar undang-undang lalu lintas barang direvisi," kata Oka.
Oka menyatakan salah satu kendala dalam lalu lintas barang adalah "negative list".
Pemerintah, kata Oka, sudah berupaya membenahi masalah tersebut dengan mengganti nama "negative list". Namun itu belum menyelesaikan masalah. "Namanya sudah diganti, tetapi tetap ada," katanya.
Ia mengatakan barang juga masih sulit keluar masuk FTZ BBK, karena terkait peraturan pemerintah. (T.Y011/B/E005/E005) 31-07-2010 11:24:16 NNNN
Copyright © ANTARA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar