Importir Produsen Bisa Jual Barang

Selasa, 31 Agustus 2010 08:51 (sumber Batam Pos,versi asli)

Jakarta (BP) - Mulai tahun depan sepertinya tidak ada pemisahan fungsi antara Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Importir Umum (API-U). Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan tersebut untuk menghindari dominasi asing terhadap saham perusahaan dalam negeri. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (plt) Kementerian Perdagangan Deddy Saleh, mengatakan pemisahan di antara keduanya bisa berdampak pada pembagian saham tidak sehat antara pihak asing dengan lokal. ”Di perusahaan terutama otomotif dan elektronik bisa jadi contoh. Bahkan (sahamnya) bisa diambil oleh asing semua,” ujarnya di kantornya, akhir pekan lalu. Menurut Deddy, di industri otomotif dan elektronik hal tersebut sudah terjadi pada beberapa perusahaan. ”Saya tidak bisa sebut. Silakan cari sendiri. Tapi itu yang sudah kejadian, misalnya khusus ada perusahaan yang menangani produksi, tapi ada juga yang menangani penjualan dan servis,” terusnya. Prinsipal dinilai akan mempunyai bergaining position yang sangat kuat sehingga apabila suatu saat ada keinginan menghentikan impor maka akan menghentikan segalanya, termasuk mematikan perusahaan lokalnya. ”Pihak asing lebih punya bergaining position yang lebih kuat kalau terjadi pemisahan antara importir produsen dengan importir umum. Begitu kalau produsen itu dibatasi,” jelasnya. Semula, kebijakan angka pengenal impor tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Impor, yang dikeluarkan pada 16 September tahun lalu dan mulai berlaku 1 Januari 2011. API-P diberikan kepada importir yang mengimpor barang untuk kebutuhan sendiri dan proses produksi yang tidak untuk diperdagangkan ke pihak lain. Dalam pasal 5 peraturan itu disebutkan setiap importir hanya dapat memiliki 1 API. Sementara pemilik API-U memiliki kebebasan mengimpor produk apa saja dan menjualnya sendiri. Hal tersebut ternyata mengundang kecemburuan karena API-P merasa terlalu dibatasi dibandingkan API-U. Sebab jika API-P ingin berjualan maka harus mendirikan perusahaan lagi untuk dapat API-U. ”Dan itu kan tidak mudah,” kata Deddy. Maka pemerintah sedang mengkaji kemungkinan ada API-Khusus bagi para investor untuk menjaga agar investasi tidak lari. Hanya saja belum dijelaskan kemungkinannya seperti apa. ”Sekarang juga kita sedang kaji apakah akan dibuat white list misalnya bagi produsen itu. Yang baik performancenya dan tidak melanggar aturan itu yang diperbolehkan. Sedangkan yang ada masalah tidak diperbolehkan,” terangnya. Dengan whitelist itu, kata Deddy, bisa diketahui jika ada produsen yang tidak komitmen karena beralih jadi pedagang. ”Tapi kalau investor yang komitmen di sektor produksi, nggak akan dia tiba-tiba jadi pedagang kan,” ucapnya. Kemendag juga meminta kerjasama BKPM dan Kementrian Perindustrian untuk pengetatan Importir Terdaftar (IT) yang jumlahnya semakin banyak mencapai 4.841. Pemerintah tidak akan membatasi dari jumlah yang ada kecuali dibuatkan daftar whitelist sehingga bagi yang performanya buruk akan dicoret izinnya. (gen/jpnn)

BMKG: Cuaca Ektsrem Kepung Batam

Selasa, 31 Agustus 2010 09:18 (sumber Batam Pos,versi asli)

HANG NADIM (BP) - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Hang Nadim Batam, menghimbau kepada masyarakat Batam agar waspada ketika berada di areal terbuka. Pasalnya, tebalnya awan comulunimbus (cb) saat ini di langit Batam dalam beberapa hari ke depat dapat berpotensi hujan deras disertai guntur. ”Beberapa hari ke depan cuaca ekstrem akan terjadi di hampir seluruh Batam. Ini bisa dilihat dari kasat mata dengan banyaknya awan cb yang bergesekan memicu petir,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Data dan Informasi BMKG, Agus kepada wartawan, kemarin. Bahkan hujan yang akan berlangsung diperkirakan siang menjelang sore hari dengan intensitas tinggi disertai angin kencang. Bagi masyarakat yang banyak beraktifitas di tempat terbuka BMKG menghimbau agar mengurangi kegiatannya. Terlebih untuk tidak menggunakan telepon selular yang bisa memicu sengatan petir secara mendadak. Agus menjelaskan, intensitas curah hujan diperkirakan bisa mencapai 15-25 milimeter. Kecepatan angin berkisar 12 knot atau setara 25 km/jam. Meski begitu kata Agus belum mempengaruhi tinggi gelombang di laut. ”Gelombang laut yang ada tak mempengaruhi jalur pelayaran bagi kapal-kapal kecil. Sebab tinggi gelombang di perairan Kepri masih normal 0,5-1 meter, jadi tak membahayakan,” ungkapnya. Namun sebut Agus, cuaca ektrem yang terjadi saat ini tidak akan berlangsung lama dan mempengaruhi arus mudik Lebaran 1431 H. Pasalnya penumpukan awan yang terjadi di selat Singapura tersebut akan segera dibawa oleh agin dari barat daya. Kondisi inilah kata Agus yang menyebabkan curah hujan yang cukup tinggi di Batam. ”Penumpukan awan cb di Selat Singapura itu akibat penguapan cuaca panas yang terjadi beberapa hari ini,” bebernya. Pihaknya juga meminta agar masyarakat yang lokasi rumahnya berada langsung berbatasan dengan garis pantai, untuk lebih waspada. Sebab potensi angin puting beliung di daerah tersebut saat ini cukup tinggi. (cr3)

Polisi Perketat Pengamanan di Bandara

Senin, 30 August 2010 02:10 9sumber Sijori Mandiri,versi asli)

HANG NADIM- Jelang Lebaran, aparat kepolisian memperketat pengamanan di Bandara Hang Nadim Batam. Sebanyak 12 personil ditempatkan di titik rawan yang ada di bandara Hang Nadim Batam. Ke-12 personil lengkap dengan senjata itu merupakan tim gabungan dari Pam Obvit, Propam dan Sat Lantas Polresta Barelang.

Kapolsek Hang Nadim Batam, Iptu Edi Purnomo mengatakan, seluruh personil yang ditugaskan di bandara ini berpatroli sesuai jadwal tertentu yang ramai aktivitas penumpang yakni pukul 11.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB.

Selain menempatkan 12 anggota dari Polresta di Bandara Hang Nadim, ada juga tim pengamanan sistem rayon. Untuk bandara yakni dari subrayon I yang terdiri dari Polsek Bandara Hang Nadim, Polsek Batam Kota dan Polsek Nongsa.
"Ini untuk meminimalisir kemungkinan aksi pelaku rampok dan tindakan kriminal lainnya. Makanya kita sering lakukan koordinasi dengan tiga Polsek ini," kata Edi.

Dia mengatakan, patroli anti rampok ini sudah berlangsung sejak 19 Agustus lalu. Dan kegiatan ini berakhir 31 Agustus mendatang. Dan pengamanan selanjutnya, digantikan oleh tim operasi ketupat seligi 2010 yang digelar Polda Kepri.

"Kita konsisten untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga yang ada di bandara Hang Nadim ini. Kita tidak mau terjadi tindak pidana rampok, curas dan yang lainnya. Ini langkah antisipasi yang kita lakukan," ujarnya.

Giat Razia

BATUAJI-Menjaga suasana tetap kondusif di wilayah Batuaji dan Batam umumnya selama Ramadhan, aparat Polsekta Batuaji giat menggelar patoli rutin di di pusat-pusat perbelanjaan, bank, pegadaian dan titik rawan lainnya.

Kapolsek Batuaji AKP Muhammad Syarhan SIK mengatakan patroli ini merupakan bentuk antisipasi terhadap gangguan keamanan dan ketertibanan selama Ramadhan atau menjelang Lebaran. "Kegiatan ini juga merupakan instrusksi pimpinan demi menjaga Kamtibmas di wilayah Kepri," ujarnya, Minggu (29/8).

Operasi rutin ini digelar tiap hari. Selain menggelar razia di sejumlah tempat yang dianggap sarang Pekat, polisi juga melakukan patroli ke sejumlah tempat umum yang dianggap rawan dengan unsur tindakan kriminal.

Menjelang lebaran kali ini, Syarhan mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang hendak mudik agar berhati-hati jika meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Karena, kondisi demikian dapat memancing tindak kriminalitas, seperti pencurian bahkan perampokan. Bagi masyarakat yang hendak meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, agar dititipkan kepada tetangga atau pihak keamanan setempat.

Disinggung masalah kriminal yang semakin marak saat ini, Kapolsek mengharapkan agar masyarakat tidak segan-segan memintah bantuan polisi, jika membutuhkan pengamanannya. "Polisi siap melayani dan membantu pengamanan kepada setiap masyarakat yang membutuhkannya," ujarnya. (sm/ed/ts)

Ketua BP Batam Diganti?

Jumat, 27 Agustus 2010 08:32 (sumber Batam Pos,versi asli)

BATAM (BP) - Jarang muncul di media massa, Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam, Mustofa Widjaya disebut-sebut akan diganti. Pejabat yang menggantikan Mustofa, yaitu purnawirawan pejabat militer dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal (Mayjend) dari Jakarta. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Batam Pos di lapangan, kemarin (26/8) menyebutkan bahwa Mustofa Widjaya bakal diganti Mayjen Abdul Salam, mantan Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Badan Intelijen Strategis (BAIS). ”Iya. Ketua BP Batam diganti, penggantinya Abdul Salam,” kata sumber Batam Pos di lingkungan DPRD Batam yang enggan disebut namanya, kemarin (26/8) siang. Informasi penggantian Mustofa ini cukup mengejutkan. Apalagi, informasi penggantian Mustofa berlangsung jelang pembukaan pendaftaran cawako-cawako yang bertarung pada pilwako Batam. Sebelumnya, informasi Mustofa bakal diganti juga sempat terdengar beberapa waktu silam. Namun, akhirnya informasi itu berhenti. Kemarin (26/8) informasi Mustofa Widjaya bakal diganti berhembus kencang. Sementara itu, Mayjen Abdul Salam bukan sekali ini saja diisukan bakal menempati posisi orang nomor 1 di OB/BP Batam. Sebelumnya Mayjen Abdul Salam juga sempat disebut-sebut bakal menggantikan Ismeth Abdullah sebagai BP Batam (kala itu Otorita Batam, red). Namun kabar itu tak jadi kenyataaan. Pasalnya, Mustofa Widjaya yang akhirnya menempati posisi nomor 1 di OB/BP Batam, menggantikan Ismeth. Ketika dikonfirmasi via ponselnya, kemarin sore, Mayjend Abdul Salam mengatakan tidak mengetahui informasi ia bakal menggantikan Mustofa Widjaya. ”Saya tidak tahu,” katanya singkat kepada Batam Pos. Sementara itu, saat dikonfirmasi soal penggantiannya kemarin, Mustofa tegas menjawab tidak tahu. ”Tanya saja ke yang ngomong,” anjurnya. Saat wawancara berlangsung, Mustofa sedang berada di Jakarta. Mustofa juga membantah soal isu yang mengatakan akan mengundurkan diri karena akan maju menjadi Wali Kota Batam. ”Aduh, saya masih belum (terpikir maju sebagai wali kota Batam, red),” jelasnya. Hal ini juga diperkuat pernyataan Edi Putra Irawady, Deputi Menko Perekonomian. ”Belum Mas. Kalau masanya (jabatannya) memang sudah lama,” jelasnya kepada Batam Pos. Cuma, menurut Edi, sempat ada yang usul sosok pengganti Mustofa adalah pejabat dari Kementerian Perdagangan. ”Tapi (soal penggantian jabatan ini) masih jauh lah,” ujarnya. Saat ditanya soal isu yang akan menggantikan Mustofa nanti adalah Abdul Salam dari Bais TNI, sekali lagi Edi membantahnya. ”Belum sampai ke pusat sih,” ujarnya. Sementara itu, Gubernur Kepri HM Sani exofficio Ketua Dewan Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, Karimum (BBK), mengaku belum tahu juga. ”Saya baru dengar dari Anda. Saya tak tahu kalau pak Mustofa mau diganti. Apalagi, saat ini saya masih melakukan pembenahan internal,” ujar Sani usai zikir bareng dalam rangka peringatan Nuzul Quran di Masjid Polda Kepri, tadi malam (hda/ref/ash)

Anak Yatim Setokok Terima Santunan

Jumat, 27 Agustus 2010 08:13 (sumber Batam Pos,versi asli)

Safari Ramadan Batam Pos dan BKDI BP Batam SETOKOK (BP) - Harian Batam Pos bersama Badan Koordinator Dakwah Islam (BKDI) Badan Pengusahaan (BP) Batam, melakukan safari Ramadan di Pulau Setokok, Selasa (24/8) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Abu Bakar Sidiq, wakil dari BP Kawasan mengatakan, kegembiraannya bisa kembali mengunjungi Setokok. ”Pulau Setokok adalah pulau yang sangat kami rindukan. Karena persaudaraan yang sudah terjalin erat sejak lama,” ujarnya.

Warga Rutan pun Buka Bersama

Jumat, 27 Agustus 2010 08:11 (sumber Batam Pos,versi asli)

446 orang warga binaan Rutan (rumah tahanan negara) kelas II A, Batam, menikmati buka bersama BKDI (Badan Koordinasi Dakwah Islam) Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu (25/8). Di bawah tenda mereka berkumpul di halaman Masjid At Taubah, Rutan. Inspektur BP Batam, Bambang Gunar Hindartono memimpin rombongan BP Batam ber-safari Ramadan ke sana.

Warga Rutan pun Buka Bersama

Jumat, 27 Agustus 2010 08:11 (sumber Batam Pos,versi asli)

446 orang warga binaan Rutan (rumah tahanan negara) kelas II A, Batam, menikmati buka bersama BKDI (Badan Koordinasi Dakwah Islam) Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu (25/8). Di bawah tenda mereka berkumpul di halaman Masjid At Taubah, Rutan. Inspektur BP Batam, Bambang Gunar Hindartono memimpin rombongan BP Batam ber-safari Ramadan ke sana. Dalam sambutannya Bambang mengatakan, kunjungan ke rutan adalah dalam rangka menjalin silaturrahmi dan berbagi kebahagiaan Ramadan dengan para warga binaan dan para petugas Rutan Baloi. Bambang menambahkan, puasa di bulan Ramadan bertujuan untuk membentuk manusia yang bertakwa dan karenanya ia mengajak para warga binaan Rutan Batam untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bambang juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran rutan Baloi yang telah menerima kunjungan silaturrahmi ini dengan penuh antusias dan kehangatan. Sementara itu kepala Rutan kelas IIA, Batam, Rudi Sarjono, menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan kepedulian BP Batam kepada para warga binaan rutan. Menurutnya, perhatian yang diberikan institusi dan masyarakat kepada para warga binaan rutan akan memberikan motivasi dan kepercayaan diri kepada mereka jika nantinya akan kembali kepada masyarakat. Warga binaan yang ikut dalam acara buka bersama ini nampak sumringah. Raut muka mereka cerah, senang menyambut kunjungan itu sekaligus dapat menikmati buka puasa bersama-sama dalam suasana yang menyenangkan. (ptt)

Gaji 23 Satpam Subkon RSOB Mulai Dibayar

Jumat, 27 Agustus 2010 08:26 (sumber Batam Pos,versi asli)

SEKUPANG (BP) - Sebanyak 23 satpam dari subkontraktor (subkon) Raja Sarana Mandiri yang ditempatkan untuk Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB), gajinya sudah dibayar kemarin. “Tak benar dua bulan gaji mereka tak dibayarkan seperti diberitakan sebelumnya. Itu terjadi karena keterlambatan pembayaran dari pihak keuangan Otorita Batam (OB) ke RSOB dan dari RSOB ke Raja Sarana Mandiri,” ujar pimpinan Raja Sarana Mandiri, Rahmad, kepada Batam Pos di Nagoya, Kamis (26/8). Diungkapkannya, invoice tagihan gaji dari Raja Sarana Mandiri tanggal 1 Agustus ke RSOB, kemudian dari RSOB tanggal 10 ke keuangan OB. Dan Regu (Danru) Sekuriti RSOB, Agus Supriyanto, yang menghubungi Batam Pos melalui sambungan telepon Rahmad, menyebutkan, hanya kesalahan miskomunikasi saja. ”Sudah selesai semua,” katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, Esmanto Sabudi dan Agus Supriyanto sekuriti Raja Sarana Mandiri, mengatakan, pihak Raja Sarana Mandiri berjanji akan membayar gaji paling lambat 25 Agustus. ”Pihak Raja Sarana Mandiri bukan kali ini saja mengulur gaji yang seharusnya kami terima dengan kawan-kawan, yang sebelumnya dijanjikan akan dibayar gajinya tiap tanggal 10, kemudian molor ke tanggal 20 dan sampai saat ini dijanjikan lagi tanggal 25,” ujarnya. Pihak RSOB yang diwakili Kepala Bagian umum (Kabag Umum), Amir, mengatakan, masalah keterlambatan pemberian gaji 23 sekuriti tersebut tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan RSOB. ”Harusnya pihak subkon penyedia jasa sekuriti lah yang bertanggung jawab terhadap keterlambatan gaji sekuriti. RSOB hanya klien yang ingin disediakan jasa sekuriti dan tanggung jawab yang menggaji tetap subkon,” ujar Amir. Amir, bahkan mengatakan, dari pihak subkon rencananya akan mengundurkan diri dari penyediaan jasa sekuriti terhadap permintaan dari RSOB per satu September 2010 semenjak RSOB memberi surat teguran atas macetnya gaji 23 sekuriti yang bisa berakibat pada kurangnya kinerja mereka. “Justru kami mau mengundurkan diri, tak tahan jika gaji yang dibayarkan terlambat,” kata Rahmad. (cr6)

Surat Keterangan Impor Diundur

Berita Utama

Jumat, 27 Agustus 2010 08:37 (sumber Batam Pos,versi asli)

BATAM CENTRE (BP) - Protes importir bahan pangan terhadap rencana pemberlakuan Surat Keterangan Impor (SKI) per 1 September nanti, akhirnya didengar. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kepri, selaku eksekutor ketentuan itu, setuju menunda pemberlakukan SKI hingga 1 Januari 2011. “Dengan mempertimbangkan masukan para importir, BPOM memutuskan untuk menunda pemberlakuan SKI ini,” kata Kepala BPOM Kepri, I Gde Nyoman Suandi di sela pertemuan dengan para importir bahan pangan yang difasilitasi Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya di Kantor Apindo Kepri, Batam Centre, Kamis (26/8). Menurut Nyoman, bagaimanapun pemerintah berkepentingan melindungi masyarakat dari produk-produk asing, terutama dalam aspek kesehatan. Itulah mengapa, kata dia, bahan pangan, seperti makanan dalam kemasan maupun minuman kaleng harus diambil sampelnya untuk diuji di laboratorium BPOM. “Itulah kenapa SKI diperlukan. Ini juga harus dipahami,” tukasnya. Penundaan pemberlakuan SKI sendiri, tak serta merta membuat pengusaha lega. Mereka mengaku masih khawatir proteksi ganda untuk bahan pangan itu bakal menghambat masuknya barang ke Batam. “Aturan ini memang berlaku nasional. Masalahnya, karakteristik Batam berbeda dengan wilayah lain sehingga harus ada perlakuan khusus. Apalagi Batam wilayah FTZ,” kata Ketua Apindo Kepri, Cahya. Cahya mengatakan, waktu tempuh pengangkutan barang pangan impor dari Singapura ke Batam, hanya tiga jam. Namun dengan pemberlakukan SKI, barang tersebut baru bisa dibongkar antara 2-4 hari kemudian. “Pengurusan SKI dua hari. Dan bisa jadi empat hari kalau barang itu masuknya Sabtu sore karena dokumennya baru bisa diproses Senin,” kata Cahya. Cahya khawatir, pengurusan SKI yang memakan waktu empat hari itu menghambat arus masuk barang pangan impor ke Batam hingga menimbulkan penumpukkan di Pelabuhan. “Apalagi ini mau Lebaran. Semua harus serba cepat supaya tidak terjadi kelangkaan dan gejolak harga yang tak terkendali,” tukasnya. Meski bersyukur pemberlakuan SKI ditunda, namun para importir ini berharap pemerintah pusat menganulir kebijakan tersebut, mengingat tiap importir sudah mengantongi ML (merek luar negeri). “Biar nggak doble. Sudah ML, ya kalau bisa nggak perlu SKI lagi,” kata Cahya.Menurut Cahya, sebagai wilayah FTZ, harusnya rantai birokrasi bisa dipangkas. “Ini bertentangan dengan semangat FTZ yang menuntut segala sesuatunya serba mudah,” ungkapnya. (ros/cr6)

23 Satpam Subkon RSOB Belum Gajian

Kamis, 26 Agustus 2010 09:33 (sumber Batam Pos,versi asli)

SEKUPANG (BP) – Sebanyak 23 sekuriti subkontraktor (subkon) Raja Sarana Mandiri (RSM) yang ditempatkan di Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB) mengaku belum digaji selama dua bulan, mulai Juli sampai Agustus 2010. Hal tersebut di sampaikan sekuriti subcon Esmanto Sabudi dan Agus Supriyanto, Rabu (25/8). Mereka mengaku kebingungan menghadapi kebutuhan untuk lebaran nanti. Pasalnya uang yang diharapkan cair tidak kunjung mereka terima. Menurut Esmanto, pihak RSM berjanji akan membayar paling lambat 25 Agustus kemarin. ”Pihak RSM bukan kali ini saja mengulur gaji yang seharusnya kami terima dengan kawan-kawan, yang sebelumnya dijanjikan akan dibayar gajinya tiap tanggal 10, kemudian molor ke tanggal 20 dan sampai saat ini dijanjikan lagi tanggal 25,” ujarnya. Bila sampai akhir bulan Agustus nanti gaji belum juga dicairkan, kata Esmanto, maka seluruh sekuriti subkon RSM yang ditempatkan di RSOB sebanyak 23 orang akan melakukan demo baik di RS maupun di RSM. ”Hal tersebut sebagai bentuk kekesalan kami terhadap pihak RSM,” imbuhnya. Sementara Kepala Bagian Umum RSOB, Amir, mengatakan, masalah keterlambatan pemberian gaji 23 sekuriti tersebut tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan RSOB. ”Harusnya pihak dari subkon penyedia jasa sekuritilah yang bertanggung jawab terhadap keterlambatan gaji sekuriti bukan malah RSOB yang disalahkan. Itu namanya menang sendiri. RSOB hanya klien yang ingin disediakan jasa sekuriti dan tanggung jawab yang menggaji tetap subkon,” ujarnya. Amir memang mengaku, sejak diberi teguran atas macetnya gaji 23 sekuriti tersebut, pihak subkon mengancam akan mengundurkan diri dari penyediaan jasa sekuriti per 1 September 2010 depan. Namun Amir mengaku hal tersebut tidak terlalu merugikan pihak RSOB. ”Bila mengundurkan diri kerja sama, maka 23 sekuriti tersebut terancam tak akan bekerja lagi,” ujarnya. (cr6)

Pariwisata Batam Lesu, Malah Industri Bergeliat

Kamis, 26 Agustus 2010 09:39 (sumber Batam Pos,versi asli)

Dampak Pusat Hiburan dan Perjudian Dibuka di Singapura Ketika Singapura akan membuka pusat hiburan dan perjudian resort integrated si Pulau Sentosa Singapura, pengusaha Batam berharap limpahan wisatawan sampai ke Batam. Ternyata, harapan tersebut tak seindah yang dibayangkan. Citra Buana Group termasuk salah satu perusahaan besar di Batam yang berharap mendapatkan limpahan rezeki atas pembukaan kawasan judi di Singapura. Maka tak heran, Citra Buana Group telah membangun pusat bisnis terpadu di Harbour Bay. Di kawasan tersebut, telah beroperasi pelabuhan khusus (pelsus) Harbour Bay yang hanya sekitar 40 menit naik feri ke Singapura. Telah pula dibangun pusat pebelanjaan Harbour Bay Mall dengan tenan besar Carrefour, Hotel Amir, pusat jajanan kuliner, dan lainnya. Ternyata, pembukaan kawasan perjudian Singapura itu, tidak memberikan efek signifikan ke Batam. Bukan luberan rezeki yang didapatkan, malah membikin sepi industri pariwisata. Kini, yang bergeliat dan memberi harapan, justru industri manufaktur dan galangan kapal. ”Saya lihat industri mulai bergeliat lagi,’’ ujar Dirut Citra Buana Group, Jong Hoa kepada Batam Pos kemarin di ruang kerjanya Seraya-Batam. Industri yang dimaksudkan Jong Hoa bergeliat itu adalah manufaktur seperti elektronik. Namun belum sampai menggairahkan perusahaan subkon yang kecil-kecil. Perbaikan ekonomi di Batam ditandai dengan penambahan tenaga kerja baru di perusahaan-perusahaan industri. Salah satunya yang ia contohkan PT Giken Precision yang beroperasi di kawasan industri Citra Buana Fase II Batuampar. ”Geliat ini bukan gelembung-gelembung ekonomi semu, tapi sudah riil,” terang Jong Hoa yang enggan merinci proyek perluasan maupun penambahan tenant di kawasan industri yang dikelolanya. Selain karena alasan kerahasiaan perusahaan, ia juga tak berhak memublikasikan lebih rinci kondisi para tenan. Citra Buana Group mengelola tiga kawasan industri, yaitu Citra Buana Fase I dan II di Batuampar, dan Citra Buana Fase III di Batam Centre. Namun dia yakin perluasan dan penambahan jumlah tenan juga terjadi pada sekitar 20 lebih kawasan industri aktif yang ada di Batam. Menurut pria jangkung berkacamata ini, industri galangan kapal juga bakal booming di Batam. Berdasarkan informasi yang ia terima, Singapura tahun ini dipastikan akan menutup seluruh industri galangan kapalnya. Penutupan tersebut karena alasan keterbatasan lahan dan masalah lingkungan. Para investor galangan kapal akan mencari alternatif baru pengembangan usaha seperti ke Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Batam, Bintan, dan Karimun akan menjadi pilihan yang paling memungkinkan. ”Tentu akan sangat tergantung bagaimana kebijakan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun dijalankan. Apakah kita siap menangkap peluang itu atau kita kehilangan kesempatan,’’ tutur Jong Hoa. Untuk menarik para investor, tidak hanya masalah birokrasi yang harus dibereskan. Tetapi komplit mulai dari pertanahan, keimigrasian, perpajakan, kepabeanan sampai masalah ketenagakerjaan. Satu masalah krusial yang selalu di depan mata, yaitu tidak berartinya kenaikan upah minimum kota (UMK) Batam karena tidak diberengi dengan kebijakan pengontrolan harga berbagai kebutuhan pokok. ”Kasihan masyarakat kita. Di satu sisi pengusaha sudah setiap tahun menaikkan UMK, tapi pada sisi lain kenaikan itu tidak ada harganya karena harga kebutuhan pokok juga melambung,’’ paparnya. Uang Turis Habis di Kawasan Judi Industri pariwisata Batam yang diharapkan kecipratan rezeki dari pembukaan kawasan judi Singapura, ternyata cuma isapan jempol. Uang para turis yang berkunjung ke Sentosa maupun Marina Bay, diperkirakan hanya berputar dan dihabiskan di kawasan perjudian itu. Begitu datang ke Singapura dan memasuki kawasan tersebut, mereka tidak kemana-mana lagi. ”Gelang di Singapura yang selama ini ramai dikunjungi turis, sekarang pun ikut sepi karena dampak pembukaan kawasan perjudian itu,’’ ujar Hartono, bos Citra Buana Group yang mengembangkan kawasan terpadu Harbour Bay Batuampar-Batam. Hartono mengakui prediksinya meleset menarik turis lebih banyak pasca pembukaan kawasan perjudian Singapura. Namun ia sudah bertekad untuk melakukan berbagai inovasi untuk meramaikan Harbour Bay. Salah satunya dengan memperkuat jaringan perusahaan tour and travel yang akan dikembangkan sendiri oleh Citra Buana Group. ”Kita terus berupaya dengan berbagai cara, agar Batam tetap ramai dikunjungi turis. Bertahaplah. Tentu saja juga harus terencana,’’ tuturnya. Harus Miliki Strategi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Batam, Guntur Sakti, menambahkan, Pemerintah Kota (Pemko) Batam harus memiliki strategi khusus menarik wisatawan yang datang ke Singapura tersebut. Beberapa di antaranya, menambah objek wisata baru seperti mengeksploitasi pesona wisata di daerah Rempang dan Galang. Selain itu, Batam harus membuka fasilitas bandara internasional Hang Nadim langsung ke Singapura, dan internasional lainnya. ”Kita juga meminta pelaku usaha tour and travel menjemput bola melakukan kerja sama dengan tour and travel di Singapura dan negara lainnya, menggaet wisatawan negara ASEAN dan sebagainya,” imbuh Guntur. (arham)

Ampunan

Rabu, 25 August 2010 11:21 (sumber Sijori Mnadiri,versi asli)

Oleh: Ir, H, Mustofa Widjaja, Kepala BP Batam

Rasulullah SAW, telah bersabda, “Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala Allah semata, maka diampunilah dosanya yang telah berlalu”. (H.R: Bukhari dan Muslim).

Allah SWT, melalui sabda Nabi SAW tersebut menegaskan kepada kaum Muslimin tentang berita pengampunan pada bulan Ramadhan. Sungguh, ini adalah bentuk kebesaran dan kasih sayang Sang Pencipta kepada makhlukNya.

Ramadhan bulan penuh pengampunan. Karena itu, pada bulan ini, umat Islam diperintahkan untuk banyak memohon ampunan kepada Allah SWT. Berkaitan dengan ini, Rasulullah SAW dalam salah satu khutbahnya sebelum memasuki Ramadhan menyatakan, "Dialah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya pengampunan, dan akhirnya kemerdekaan dari api neraka.” Lalu beliau melanjutkan, ”Karenanya, perbanyaklah empat perkara pada bulan Ramadhan, dua perkara untuk Tuhan-nya dan dua perkara kalian menyukainya. Dua perkara untuk Tuhan-nya adalah mengakui dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan memohon ampunan kepadaNya. Adapun dua perkara yang kalian sukai adalah memohon surga dan berlindung dari neraka.” (HR Ibnu Huzaimah dari Salman Al Farisi).

Dosa merupakan konsekuensi dari perbuatan maksiat kepada Allah SWT, baik karena mengabaikan kewajiban ataupun melakukan keharaman. Manusia sering berbuat dosa, siang maupun malam hari. Dimana saja seseorang sangat mungkin berbuat kesalahan. Sebab, Rasul sendiri telah menyatakan bahwa manusia itu tempat salah dan lupa. Untuk itu, Allah SWT memerintahkan hambaNya untuk sering meminta ampunan kepadaNya. Allah SWT berfirman, "Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui”. (Q.S: Ali Imran : 135).

Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa adanya kesempatan pengampunan dari Allah SWT merupakan salah satu wujud kasih sayangNya. Betapa banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang menggabungkan kata Ghafûr (Maha Pengampun) dengan Rahîm (Maha Penyayang). Karenanya, ketika seorang Muslim meminta ampunan kepada Allah SWT, dia merasakan penyesalan dan harapan pengampunan. Pada saat yang sama, ia merasakan betapa besarnya kasih-sayang Allah SWT kepada hamba-Nya; sudahlah dia berbuat dosa, Dia Yang Maha Pengampun masih membuka pintu pengampunan baginya.
Selain itu, nash di atas juga menggambarkan bahwa kaum Muslim harus senantiasa memohon ampunan kepada Allah SWT. Memang, jika Allah SWT menghendaki, dapat saja suatu dosa seseorang langsung Dia ampuni. Namun, Dia sendiri memerintahkan kepada manusia untuk sering meminta ampunan kepadaNya. Baru kemudian, Allah SWT akan mengampuninya. Allah SWT sendiri pasti akan mengampuni semua dosa manusia, kecuali dosa syirik, tentu selama manusia tidak mau bertobat sampai akhir hayatnya. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakiNya. Siapa saja yang mempersekutukan Allah, maka ia sungguh telah berbuat dosa yang besar. (Q.S: An-Nisa : 48).

Di samping Allah SWT telah menyuruh setiap Muslim untuk sering memohon ampunan kepada-Nya, Rasulullah SAW, juga telah memberikan teladan kepada kita. Dalam hadisnya, Rasul pernah bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar meminta ampunan kepada Allah dan bertobat kepadaNya lebih dari tujuh puluh kali sehari”. (H.R:Bukhari dan Muslim).

Padahal Rasulullah SAW adalah seorang yang maksum, atau terpelihara dari dosa. Beliau dijamin masuk surga. Namun, beliau tetap terus memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Karena itu, Muslim yang menjadikan Baginda Rasul sebagai suri teladannya akan berupaya untuk sering meminta ampunan, khususnya pada bulan Ramadhan. Betapa tidak, kesalahan hampir tidak terasa terus menumpuk. Jika dibiarkan dosa itu akan menggunung, sulit dihilangkan, bahkan lupa tidak teringat lagi. Hal ini dapat mengakibatkan binasanya orang tersebut. Jiwa berkarat, berlumur penuh dosa. Melalui permintaan ampunan kepada Allah, Insya Allah, hal ini dapat dihindari.***

Batam Akan Diterpa Angin Kencang

Rabu, 25 August 2010 12:13 (sumber Sijori Mandiri,versi asli)

NONGSA- Angin kencang bakal muncul seketika dengan waktu yang tidak begitu lama menerpa Batam dan Kepri umumnya. Kondisi ini berlangsung tiga hari kedepan. Berdasarkan pantauan Badan Metereologi Geofisika (BMG) Hang Nadim Batam, angin kecang ini terjadi akibat adanya penumpukan awan columinimbus besar (CB) yang cukap padat. Kumpulan awan ini terjadi di atas selat Singapura.
"Penumpukan awan CB di Selat Singapura akibat penguapan panas yang terjadi beberapa hari belakangan. Ini yang mengakibatkan angin kencang disertai dengan hujan," ujar
Kepala Seksi Data dan Informasi BMG Hang Nadim Batam Agus, kemarin.

Agus mengatakan, intensitas hujan disertai angin kencang ini hanya kapasitasnya di bawah 15 milimeter. Dan kecepatan angin 15 knot yang bergerak dari barat daya ke arah Singapura.

"Agustus merupakan bulan kemarau. Dan pada bulan ini, curah hujan yang terjadi cukup kecil dibandingkan dengan bulan lainnya," ujarnya.

Dia mengatakan masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika melihat awan CB tebal yang muncul tiba-tiba, karena akan membahayakan masyarakat. Khususnya, jangan menggunakan alat-alat elektronik di lapangan luas.
"Jangan coba-coba untuk menggunakan telepon selular di lapangan luas," imbaunya.

Selain angin kencang disertai hujan, kondisi gelombang di perairan Kepri cendrung normal. Perkiraan untuk gelombang yakni satu meter hingga tiga meter.(sm/ed)

Ismeth Abdullah Divonis 2 Tahun

Jadi Buah Bibir di Otorita Batam (sumber Tribun Batam,versi asli)

Tribunnews.com - Senin, 23 Agustus 2010 07:44 WIB

By Ihsan

TRIBUNNEWS, BATAM - Berita vonis 2 tahun untuk mantan Ketua Otorita Batam (OB), Ismeth Abdullah menjadi perbincangan hangat bagi karyawan OB atau sekarang yang telah berganti nama menjadi BP Kawasan.

Sejumlah karyawan tampak memperbincangkan vonis bagi mantan bosnya itu. "Kena dua tahun ya Bapak," celetuk salah seorang karyawan yang disahut temannya yang lain dengan cerita ringan tntang vonis-vonis kasus korupsi di KPK, Senin (23/8/2010).

Meski demikian, suasana kantor BP Kawasan berjalan seperti biasa. Perbincangan antar karyawan meski umumnya diwarnai obrolan nasib Ismeth, namun tampaknya tidak begitu mengejutkan. Mereka umumnya mengaku sudah menduga vonis bersalah tetap diberikan oleh majels hakim Tipikor, namun tidak terlalu lama.

Ismeth Abdullah divonis 2 tahun penjara karena dinyatakan bersalah dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran di OB. Sebelumnya Ismeth dituntut oleh JPU selama 4 tahun penjara.

Editor : pwk_tribunbatam

Kemungkinan Naik 1,37 Persen

(sumber Tribun Batam,versi asli)
BATAM, TRIBUN - PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam terus mengupayakan agar dapat membeli gas dengan harga khusus dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Langkah tersebut untuk menghindari ancaman kenaikan tarif listrik.

Sekretaris Perusahaan PLN Batam, Lutfi Nazi, menjelaskan bahwa usulan mereka masih akan dipertimbangkan pemerintah melalui Dirjen Migas. Usul tersebut telah pun dibahas dalam pertemuan yang digelar Jumat (20/8) lalu di Jakarta.

Pertemuan tersebut dihadiri Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) yang juga dihadiri Dirjen Migas, Biro Hukum Kementrian ESDM, Komisi III DPRD Batam, serta Wali Kota Batam Ahmad Dahlan. Rapat tersebut terkait pemberlakuan tarif baru gas PGN yang diberlakukan 1 April 2010 lalu.

“Ada beberapa pertimbangan yang membuat harga gas untuk kondisi tertentu tidak boleh serta-merta naik. Kami akui sebagai perusahaan negara, ada beberapa kondisi yang memang membuat PGN harus menaikkan harga gas.

Ini pun disampaikan dalam rapat Jumat lalu oleh PGN,” cerita Lutfi, Senin (23/8).

Namun dalam rapat tersebut, tambahnya, PLN Batam yang masuk sebagai pelanggan khusus PGN juga memasukkan berbagai pertimbangan. PLN memberikan hitungan apabila kondisi tersebut berlaku, maka akan mempengaruhi biaya pokok penyediaan tarif PLN Batam, sehingga nantinya berdampak langsung pada masyarakat.

Selain itu, tambah dia, pemerintah pusat melalui Dirjen Migas juga mempertimbangkan berbagai hal lain seperti seberapa besar pengaruh kondisi itu kepada PLN Batam beserta pengembang listrik swasta atau IPP (independent power producer) lainnya.

“Keputusan yang dibahas dalam rapat tersebut mengenai harga gas belum final. Pemerintah masih membahas kebijakan harga gas yang diberikan pada konsumen seperti PLN Batam. Ini jadi tugas pemerintah untuk membuat kebijakan.

Saya akui upaya-upaya yang dilakukan para stake holder di Batam sudah sangat membantu. Kami tinggal menunggu keputusan akhir dari pemerintah pusat melalui Dirjen Migas,” tegas dia.

Sementara Wali Kota Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa PGN belum bisa menaikkan harga gas tanpa keputusan pusat. “Saya akan instruksikan Ahmad Hijazi (Kadisperindag Batam) untuk terus berkomunikasi dengan PGN Batam,” kata dia.

Naik 1,37 persen Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam, Ahmad Hijazi, menceritakan kesimpulan dari pertemuan tim teknis Jumat lalu, harga khusus gas untuk PLN Batam akan mulai dilaksanakan 2011 nanti.

Sementara sampai akhir 2010, menggunakan harga hasil perhitungan tim yang sudah membahasnya dengan sangat seksama. Dari hasil pertemuan tersebut disebutkan bahwa kalau kenaikan harga gas sebesar 11,7 persen diberlakukan di Batam, maka rata-rata kenaikan tarif listrik di Batam yaitu, 5 persen.

“Tapi 5 persen ini tidak seimbang. Per sektornya ada yang naik 10 persen, 15 persen, 2 persen, atau 3 persen. Oleh karena itu, melihat kondisi Batam yang berbeda dari daerah lain di Indonesia, maka di Batam diberikan yang namanya harga khusus,” tuturnya.

Pada awalnya, ungkap Hijazi, Batam diberikan dua opsi dalam penentuan harga gas dari PGN. Yang pertama, disamakan dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) nasional.

“Pada opsi pertama yang disubsidi itu hanya untuk penggunaan 2-4 ampheree, dan kategori ini diberlakukan harga lama. Selebihnya harga baru yang naik 11,7 persen itu. Padahal di Batam pelanggan 2-4 ampheree itu hanya 1,57 persen dari total kebutuhan listrik di Batam.

Berarti 90,43 persen lebihnya diterapkan harga baru. Kalau seperti ini Batam bisa mati,” sebutnya. Untuk itu Pemko Batam memperjuangkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan opsi kedua. Dalam opsi kedua, yang diberlakukan harga baru yaitu pelanggan R3 (rumah tangga) dan B3 (bisnis) lebih dari 200 KVA, P1 lebih dari 200 KVA (kilovolt ampheree), dan multiguna.

“Kalau opsi kedua ini diberlakukan maka pelanggan yang mendapat harga baru hanya sebanyak 21 persen dari total kebutuhan listrik di Batam. Sedangkan 79 persen sisanya harga lama. Tentu ini lebih baik bagi kita,” sebutnya.

Padahal, tambah Hijazi, pelanggan kategori tersebut hanyalah sebagian kecil dari jumlah penggunaan listrik di Batam. “Dengan begitu, setelah dihitung maka diasumsikan kenaikan tarif listriknya hanyalah 1,37 persen.

Karena kenaikannya di bawah 5 persen ini berarti tidak perlu adanya peraturan tentang kenaikan tarif listrik tapi diterapkan pada PTLB (Penyesuaian Tarif Listrik Berkala),” papar dia.(san/tik)

Editor : anton

Jelang Lebaran, Tak Ada Gula Impor

Senin, 23 August 2010 10:53 (sumber Sijori Mandiri,versi asli)

BATAM CENTRE- Otorita Batam (OB)/Badan Pengusahaan (BP) Batam memastikan jelang lebaran 1431 H tidak ada impor gula. Hal ini karena gula dalam negeri khususnya dari Pulau Jawa cukup memenuhi kebutuhan masyarakat Batam. Kabag Humas OB/BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengatakan hingga saat ini belum ada kuota tambahan gula impor untuk Batam. Gula impor sebanyak 6.000 ton yang telah dipasok April lalu merupakan kuota terakhir untuk 2010. "Untuk apa diberlakukan impor gula tambahan, selagi kita masih cukup. Saat ini gula dalam negeri sendiri yang datang dari Jawa dan daerah lainnya cukup membanjiri pasaran di Batam,"ujar Djoko.
Dia mengatakan jika pasokan gula ke Batam tersendat-sendat dan harganya juga melambung tinggi, kemungkinan pemberlakuan gula impor bisa saja terjadi dengan alasan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Langkah ini sebelumnya juga pernah dilakukan BP Batam, ketika harga gula melambung tinggi akibat produksi gula dalam negeri turun.

"Pokoknya masalah kebutuhan gula di Batam tetap menjadi pengawasan BP Batam. Jika pasokan kurang, BP Batam atau Otorita Batam (OB) berhak mengusulkan ke Dewan Kawasan (DK) Free Trade Zone Batam dan diteruskan ke pusat untuk meminta tambahan gula impor," katanya. (sm/rl)

Tak Ada Kenaikan Tarif Listrik

Selasa, 24 Agustus 2010 08:40 (sumber Batam Pos,versi asli)

BATAM (BP) - Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag dan ESDM), Ahmad Hijazi, mengatakan, tak akan ada kanaikan tarif listrik 2010 ini. Pemko Batam melobi pemerintah pusat, meminta tak ada kenaikan harga gas sebagai energi utama listrik Batam. Menurut Hijazi, keputusan tersebut disepakati Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) dan Dirjen Minyak dan Gas (migas) dalam rapat yang digelar, Jumat (20/8) lalu di Jakarta. ”Tinggal menunggu keputusan menteri ESDM saja. Secara teknis sudah selesai. Tak ada alasan menteri menolak perhitungan yang kita berikan,” katanya ditemui di kantornya, kemarin. Dalam rapat sebelumnya, memang ada sedikit kesimpangsiuran. Pasalnya, kesimpulan harga gas yang disubsidi hanya untuk golongan 2-4 ampere. ”Ini tak sesuai dengan keputusan terdahulu. Dengan demikian hanya 1,56 persen pelanggan saja yang harga lama, sisanya ada kenaikan,” paparnya. Namun dalam rapat yang digelar Jumat lalu, jelas Hijazi, Pemko bersama PT PLN Batam mengajukan opsi yang lain. Artinya, pihaknya ingin harga lama berlaku untuk golongan yang secara nasional di subsidi APBN. ”Karena Batam tak dapat subsidi nasional, kita minta diberikan harga lama,” masih katanya. Menurut hitung-hitungannya, harga listrik nasional mencapai Rp1.163 per KWH, sementara konsumen membayar Rp755 per KWH karena ada subsidi. Namun, harga listrik di Batam Rp1.074 per KWH dan dibayar seluruhnya oleh konsumen. ”Dengan kenaikan gas 11,7 persen, kenaikan tarif beragam antara 5-13 persen,” imbuhnya. Berdasarkan Permen ESDM 007 tahun 2010 tentang tarif listrik nasional, papar Hijazi, yang tak disubsidi secara nasional yakni golongan rumah tangga dengan daya di atas 6.600 VA, bisnis di atas 200 KVA, publik di atas 6.600 VA, dan multiguna. ”Di Batam, golongan tersebut hanya sebagian kecil, tak sampai lima persen dari jumlah pelanggan,” akunya. Apabila golongan ini mengacu pada kenaikan harga gas 11,7 persen, rata-rata kenaikan hanya 1,37 persen. ”Dengan demikian tak perlu ada Permen ESDM tentang kenaikan tarif. Kenaikan tersebut bisa tertutupi melalui Perubahan Tarif Listrik Berkala (PTLB),” imbuh Hijazi. Setelah ini, Pemko harus memperjuangkan tarif listrik untuk 2011. Pasalnya, tahun 2011, harga gas Batam akan dikenai harga khusus dan akan dikuatkan melalui Permen ESDM. (vie)

Arus Mudik Mulai Padat di Hang Nadim

Selasa, 24 Agustus 2010 08:45 (sumber Batam Pos,versi asli)

NONGSA (BP) - Meski Lebaran masih sekitar 16 hari lagi. Namun, suasana arus mudik di bandara Hang Nadim mulai terasa padat di H-17 atau Senin (23/8). Para calon pemudik itu kebanyakan berasal dari para pekerja non formal, seperti pembantu rumah tangga, penjaga toko, dan pekerja lepas lainnya yang ada di Batam. Jika di awal bulan Ramadan lalu jumlah pemudik didominasi para tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Malaysia. Saat ini, para pemudik kini lebih didominasi warga Batam dan Kepri sekitarnya. Mereka kebanyakan menuju pulau Jawa. Para pemudik itu mengaku, memilih pulang lebih awal agar harga tiket pesawat yang dipesan masih harga normal. Selain itu, mereka ingin berkumpul cepat menjalankan puasa bersama keluarga di kampung. ”Mau pulang ke Magelang, Jawa Tengah. Kalau pulang dekat Lebaran, harganya mahal,” ujar Suranto, pemudik tujuan Yogyakarta, kemarin. Sementara Ade Suriani salah seorang pemudik tujuan kota Pahlawan Surabaya, mengaku sudah tak sabar bertemu dengan kedua orang tuanya. ”Saya sudah dua tahun tak pulang. Ini mau mudik,” ujarnya. Pantauan Batam Pos, tampak kepadatan antrean penumpang di pintu keberangkatan bandara Hang Nadim. Petugas X-Ray dan Ditpam Otorita Batam, terlihat sibuk memeriksa barang-barang bawaan penumpang. (cr3)

UMK Naik Tiap Tahun

Selasa, 24 Agustus 2010 08:25 (sumber Batam Pos,versi asli)

BATAM CENTRE (BP) – Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, mengatakan, pemerintah berjanji akan terus berupaya untuk meningkatkan Upah Minimum Kota (UMK) setiap tahunnya. Menurut Dahlan, terdapat 300 ribu pekerja formal di Kota Batam. Dahlan mengatakan, nilai UMK Rp1.110.000 sebetulnya tak cukup memenuhi kebutuhan hidup pekerja. Sementara nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Batam sebesar Rp1,3 juta. ”Kita harapkan nilai UMK sebetulnya bisa sama dengan KHL. Untuk itu, Pemko Batam mengusahakan UMK bisa naik setiap tahun,” katanya. Menurut Dahlan, pekerja terbebani dengan harga pangan yang terus meningkat, karena bahan pangan yang terdapat di Batam hanya 20 persen saja berasal dari hasil lokal, sedangkan sisanya di kirim dari luar Batam. ”Kita harapkan kenaikan UMK yang diusahakan tersebut bisa meningkatkan daya beli masyarakat,” jelasnya. Menurut Dahlan, Pemerintah Provinsi Kepri memenangkan gugatan atas Apindo Kepri terkait UMK. Beberapa waktu lalu, Gubernur Kepri menetapkan UMK Rp1.110.000, namun Apindo Kepri melayangkan gugatan sampai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara meminta UMK Rp1.076.000. (vie)

Impor Mobil di FTZ

Mobil Impor Masuk Mulai 15 September (sumber Tribun Batam,versi asli)

Tribunnews.com - Sabtu, 21 Agustus 2010 11:01 WIB

TRIBUN/DEDI

PAMERAN MOBIL-Suasana pameran mobil di sebuah mall di Batam, Kepulauan Riau. Foto ilustrasi

by Sihat Manalu

BATAM, TRIBUN-Sebentar lagi, warga Batam, Kepulauan Riau, akan menikmati mobil dengan harga murah. Sesuai kesepakatan di pusat antara Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, menyepakati mobil import mulai masuk ke Batam tanggal 15 September mendatang. Mobil yang masuk tentu harus diseleksi dan dilakukan uji tipe.

Sekretaris Dewan Kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun, Jon Arizal menyebut, pertemuan dilakukan 15 Agustus lalu di pusat yang dipimpin Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

"Sudah ada kesepakatan di pusat. Saat ini draf menyangkut form untuk memasukkan mobil di wilayah FTZ sudah di meja Menteri Keuangan dan segera diteken. Intinya paling lambat tanggal 15 September mobil import sudah bisa masuk ke Batam," kata Jon Arizal.(*)

Editor : agustriharsanto

Tarif Listrik Batam Terancam Naik

(sumber Tribun Batam,versi asli)
BATAM, TRIBUN - Berita buruk bagi dunia bisnis dan industri. Tarif listrik di Batam akan semakin tinggi. Bahkan disinyalir bisa lebih tinggi dari Singapura. Kenaikan tarif listrik ini, dipicu naiknya harga gas PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Sebenarnya kenaikan gas, sudah berlaku sejak April 2010 lalu, namun masih tertunda hingga kini, karena ada keberatan dari sejumlah pihak.

Pihak PT PGN hingga kini masih tetap bersikeras untuk menaikkan harga gas itu, untuk pelanggan umum mereka, salah satunya PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam.

“Tarif listrik untuk kalangan bisnis dan industri bisa jauh lebih mahal dari Singapura kalau harga gas naik,” ungkap Irwansyah, anggota Komisi III DPRD Kota Batam, yang membidangi masalah kelistrikan ini.

Menurut Irwansyah, ia mendapat laporan dari PT PLN Batam terkait kondisi ini. Irwansyah menambahkan, saat ini saja tarif listrik PLN Batam sudah mencapai Rp 1.113/kwh, sedangkan tarif dasar listrik (TDL) nasional saja hanya Rp 735/kwh.

Artinya, tarif listrik di Batam, 51 persen lebih tinggi dari TDL nasional. “Saat ini saja tarif listrik bisnis dan industri di Batam saja sudah mendekati Singapura. Jadi kalau harga gas naik otomatis tarif listrik juga akan naik nantinya,” ungkapnya. Dampaknya, PLN Batam bisa-bisa tak sanggup membeli persediaan gas dengan tarif listrik yang lama, dan ini akan mengganggu pasokan listrik di Batam. “Batam bisa lumpuh,” tegasnya.

Efeknya terhadap dunia investasi juga sangat besar. Daya tarik Batam yang selama ini cukup kompetitif akan sirna. “Saat ini saja berbagai kebijakan sudah banyak merugikan Batam seperti kebijakan fiskal yang membuat Batam sepi. Serta status Free Trade Zone yang tak kunjung jelas juga menambah kompleks masalah di Batam,” beber Irwansyah yang juga Ketua Fraksi PPP ini.

Jutaan Dolar Menguap di Galang

Berita Utama

Minggu, 22 Agustus 2010 10:52 (sumber Batam Pos,versi asli)

Perkebunan buah naga itu menghampar di kanan-kiri jalan. Jumlahnya puluhan. Menghampar sepanjang enam pulau, dari pulau Tonton hingga Galang Baru. Dari kejauhan, batang buah naga yang berbentuk segitiga, dengan duri pendek, terlihat kehijauan diterpa sinar matahari. Perkebunan buah naga itu rata-rata memanjang dari pinggir jalan raya hingga ke pinggir pantai. Beberapa di antaranya menyediakan kafe. Seperti perkebunan buah naga milik Sani Sembiring. Di sana ada kafe bernama Naga Zore Juice House, kafe khusus bagi pengunjung yang ingin menikmati segarnya jus buah naga, langsung di lokasi. Di hari Sabtu dan Minggu, tempat ini banyak dikunjungi turis-turis, lokal, dan mancanegara. Ada yang datang ingin menikmati minuman jus buah naga, ada juga yang ingin memetik langsung dari batangnya. Rabu (18/8) lalu, banyak keluarga yang datang ke kafe itu. Eliaki Gulo, 36, misalnya. Dia datang bersama keluarganya untuk membeli buah naga segar di kafe tersebut. “Sayang sudah habis,” katanya. Menurut Sani Sembiring, dia sudah menggarap lahan buah naga di Pulau Setokok itu sejak 15 tahun silam. Harga surat tanah saat itu, dengan luas sekitar dua hektare, Rp3 juta hingga Rp4 juta. Bersama 36 petani lainnya, Sani menggarap lahan itu untuk perkebunan buah naga. Kerja kerasnya terbayar. Buah naga Batam kini terkenal, tak hanya ke seluruh Indonesia. Tapi juga ke negara-negara tetangga. Bahkan petani buah naga Batam menyuplai bibit ke daerah-daerah lainnya. Perkebunan buah naga pun kini menjadi agro wisata yang banyak dikunjungi turis-turis asing. Tumbuhnya industri agro wisata di Barelang dengan buah naganya, bertolak belakang dengan status lahan kawasan Rempang-Galang yang saat ini belum jelas pengelolaannya. Meski dalam PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, enam pulau di kawasan itu, yakni Tonton, Setokok, Nipah, Rempang, Galang, dan Pulau Galang Baru masuk kawasan FTZ, sampai sekarang hak pengelolaan lahan (HPL) kawasan itu belum ditentukan diberikan kepada siapa. Tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat baru akan turun ke lokasi usai Lebaran nanti. Dari sanalah kebijakan siapa pengelola kawasan Rempang-Galang akan ditentukan. Sani sendiri mengaku akan mengikuti semua aturan jika nanti kawasan Rempang-Galang mulai jelas pengelolaannya. “Kalau kawasan ini mau dijadikan kawasan agro wisata, beri kami kesempatan untuk mengembangkannya karena kamilah yang lebih berpengalaman dan tahu seluk-beluk lahan ini,” katanya. Selama ini, kata Sani, dia dan petani lainnya tak bisa mengembangkan usahanya karena terkendala status lahan tersebut. “Semua orang, bukan hanya saya, sedang menunggu kepastian,” tukasnya. Kawasan Rempang-Galang tak hanya diminati pengusaha lokal. Banyak perusahaan asing dan nasional yang berminat menanam modal miliaran dolar Amerika di kawasan itu. Menurut Asisten Ekonomi Pembangunan Pemko Batam, Syamsul Bahrum, sejak tahun 2000 sampai tahun 2008 tercatat 48 investor yang memasukkan proposal ke Pemko Batam. Itu di luar konsorsium PT MEG (Megah Elok Graha) dan investor yang akan mengembangkan pulau-pulau di sekitarnya. "Namun Pemko Batam tak bisa berbuat apa-apa. Harus clearance status lahan terlebih dahulu," katanya. Menurut Syamsul, status lahan Rempang Galang khususnya yang ditetapkan sebagai kawasan FTZ (Tonton-Nipah-Setokok-Rempang-Galang-Galang Baru) masih belum ditetapkan secara pasti, meski zonasi land-use (peruntukan) sudah disusun dalam perubahan Perda RTRW 2008-2028, dan sekaligus di dalamnya terdapat master plan FTZ BatamTonton-Nipah-Setokok-Rempang-Galang-Galang Baru. “Hanya ada satu yang sempat teralokasikan izin lokasi dan sertifikatnya dulu yakni pembangunan pelabuhan perikanan PT Mandra Guna yang sudah lengkap hampir seluruh perizinan (pusat dan daerah) dan sudah diresmikan oleh salah satu Dirjend di Kementerian DKP,” katanya. Hal yang sama diakui Kabag Humas Badan Pengusahaan Batam, Dwi Joko Wiwoho. Menurut Joko, banyak perusahaan tak bisa menanam investasi di kawasan Rempang-Galang karena status lahannya belum jelas. “Banyak yang menunggu,” kata Joko. Perusahaan-perusahaan itu bergerak di berbagai bidang. Ada sektor migas, agroindustri, perikanan, dan pariwisata. Data di BKPM Batam misalnya, mencatat setidaknya sembilan investor yang terhambat investasinya karena status lahan. Mereka antara lain PT Tanjung Jelita dari Malaysia yang bergerak di bidang transmisi gas hendak menanam modal 873 juta dolar Amerika, Global Utility Development dari Jepang, lalu ada Al Ain Industries dari Arab Saudi yang bergerak di bidang penyulingan minyak siap menggelontorkan 1 miliar dolar Amerika, PT Bukaka Barelang Energy Indonesia berniat investasi 500 juta dolar Amerika, Batam Marikulture Estate BPPT-Pemko Batam berniat investasi Rp300 miliar, Aquabis dari Australia siap dengan uang 15 juta dolar Amerika untuk usaha ikan tenggiri, PT Batam Livestock Center Konsorsium dengan Rp150 miliar siap membangun peternakan kambing dan lainnya. Yang paling fenomenal adalah rencana PT Makmur Elok Graha (MEG), Grup Artha Graha, yang ingin membuat kawasan wisata eksklusif dengan modal 15 miliar dolar Amerika. Rencana investasi itu selain melibatkan duit miliaran dolar, juga melibatkan Tomy Winata, pengusaha terkenal. Bahkan saat itu, Pemko Batam dan pihak Tomy sudah meneken nota kesepahaman (MOU) tanggal 26 Agustus 2004. Berdasarkan perjanjian itu, PT MEG mendapat hak eksklusif atas pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata terpadu eksklusif di Pulau Rempang. Untuk itu, PT MEG akan diberi sertifikat hak guna bangunan atas lahan di Pulau Rempang seluas 16.583 hektare, plus kawasan penyangga di sekitarnya, yaitu Pulau Setoko dan Pulau Galang eks hunian pengungsi Vietnam, masing-masing sekitar 300 hektare. Hak guna bangunan berlaku 30 tahun, tapi dapat diperpanjang 20 tahun dan diperbarui 30 tahun lagi. Sehingga total 80 tahun. Di kawasan itulah rencananya dibangun kawasan wisata terpadu eksklusif, termasuk sarana perdagangan, jasa, hotel, perkantoran, dan permukiman. Di bisnis rekreasi dan hiburan, antara lain akan dibangun gelanggang bola ketangkasan, gelanggang permainan mekanik dan elektronik, panti pijat, panti mandi uap, klub malam, diskotek, dan karaoke. Sedangkan di kawasan pendukung wisata akan dibangun apartemen, hotel berbintang, pusat belanja, lapangan golf, bioskop, perkantoran, perumahan, pusat kesehatan, pusat kesenian, museum, pacuan kuda, resort marina, dan lainnya. Namun semua rencana itu gagal terealisasi. Lagi-lagi karena persoalan lahan Rempang-Galang yang belum tuntas. Di tengah penantian itu, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan memberi kabar bagus. Sebulan yang lalu, katanya, dia sudah bertemu Joyo Winoto, kepala BPN pusat, membicarakan status lahan di Rempang -Galang. Joyo, kata Dahlan, memberi sinyal bakal segera menuntaskan status lahan di sana. “BPN sedang membentuk tim dan segera turun ke lapangan,” katanya. BPN, kata Dahlan, sependapat dengan Pemko Batam, kalau persoalan status lahan di Rempang- Galang harus dituntaskan. “Kita rugi kalau kawasan Rempang-Galang tak dibangun,” ujarnya. Sebelumnya, BPN menentukan tiga syarat pengelolaan kawasan Rempang-Galang, yakni kejelasan subyek hukum yang akan diberi HPL, kejelasan tata ruang di kawasan Pulau Rempang, Galang, dan Galang Baru, serta pelepasan status hutan oleh Menteri Kehutanan. Jika tiga syarat itu belum dipenuhi oleh pemerintah daerah dan Otorita Batam, BPN tidak akan memberikan hak pengelolaan lahan di kawasan tersebut. Kesemua persyaratan itu, menurut Syamsul, sedang dalam proses finalisasi di Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional agar begitu RTRW Kota Batam yang di dalamnya terdapat Master Plan FTZ disetujui, maka semua subyek dan obyek hukum harus mengikutinya. “Subjek hukum dalam konteks ini adalah kejelasan antara perusahaan atau perorangan yang mengajukan lahan (harus mereka yang serius, mampu, memiliki perencanaan matang, dan langsung dikerjakan) bukan para spekulan lahan atau mafia tanah yang menarik keuntungan atas transaksi lahan. Termasuk kejelasan institusi yang memiliki otoritas dalam mengelola lahan (Pemko sebaiknya bersama badan pengusahaan) agar tidak saling curiga dan terkendali dalam kesatuan sistem (sharing institution),” katanya. Kejelasan RTRW Rempang-Galang, kata Syamsul, saat ini menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. “Kami berharap1 Januari 2011 sudah clean and clear, termasuk pelepasan status hutan (buru) oleh Menteri Kehutanan,” ujarnya. Rempang adalah sebuah pulau berjarak 2,5 kilometer di sebelah tenggara Pulau Batam. Luasnya 165,83 kilo meter persegi atau 27 persen luas Singapura. Sedangkan Galang terletak sekitar 350 kilometer di sebelah tenggara Pulau Rempang dengan luas sekitar 80 kilometer persegi atau 13 persen luas Singapura. Rempang-Galang berbatasan dengan Selat Singapura di sebelah utara, di sebelah timur dengan Kecamatan Bintan Utara Bintan, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Senayang Bintan dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Moro Karimun. Bersama Batam, kawasan Rempang-galang masuk wilayah pengembangan Barelang seluas 715 kilometer persegi atau sekitar 115 persen luas Singapura. Secara topografi Rempang-Galang tidak mempunyai daratan dengan ketinggian lebih dari 50 meter. Tanahnya tidak tergolong subur. Tanah permukaan (top soil) pada umumnya hanya memiliki unsur hara yang tipis (tidak sampai 1 meter). Bila dikupas, maka lapisan di bawahnya adalah tanah kuarsa, batuan kapur, dan cadas. Faktor yang menguntungkan pulau-pulau tersebut hanyalah posisinya yang relatif strategis, dekat dengan Singapura, lingkungannya masih belum tercemar, dan masih tertutup hutan alam. Dibandingkan Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang hingga saat ini belum menjadi konsentrasi penduduk. Kepadatan penduduk di Pulau Galang (Kecamatan Galang) adalah yang terendah dibandingkan kecamatan lainnya di Kota Batam. Hal ini karena perkembangan dan ketersediaan sarana dan prasarana di Pulau Rempang dan Galang belum sebagus Pulau Batam. Bersama Batam, pulau-pulau di kawasan Rempang-Galang seperti Tonton, Nipah, Setokok, Rempang, Galang dan Galang Baru, masuk kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Rempang-Galang menjadi perhatian dunia setelah adanya rencana pengembangan pusat riset bioteknologi berskala internasional di sebelah timur pulau tersebut (Bioisland). Di situs www.penataanruang.net, ada tiga perusahaan yang berminat mendirikan pusat risetnya di Bioisland, yaitu perusahaan dari Jepang untuk mengembangkan jenis obat-obatan baru, Amerika Serikat yang tertarik mengembangkan produk tanaman pertanian, dan Jerman yang akan melakukan kerja sama riset ikan kerapu. Kawasan Rempang Galang juga memiliki potensi pariwisata. Saat ini terdapat beberapa rencana pengembangan objek dan paket wisata di kawasan ini yaitu wisata pantai dan hutan terpadu (integrated resort) di Pulau Rempang, wisata pantai dan agro terpadu di Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Saat ini beberapa di antaranya sudah jadi tujuan wisata seperti kamp eks pengungsi Vietnam dan Laos, Desa Sijantung, Pantai Melur di Pulau Galang, agro wisata dan lainnya. ***

Kisah Jembatan 400 Miliar

Berita Utama

Minggu, 22 Agustus 2010 10:51 (sumber Batam Pos,versi asli)

Skenarionya cermat, menjadikan kawasan Rempang-Galang sebagai pusat pertumbuhan perekonomian baru. Pulau Batam diperkirakan akan sesak dengan kegiatan industri, sehingga pembangunan akan bergeser ke kawasan Rempang-Galang. Maka dibangunlah enam jembatan dengan biaya lebih dari Rp400 miliar. Jembatan pertama dinamakan jembatan Tengku Fisabilillah. Jembatan bertipe cable stayed bridge itu paling banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun asing. Lalu ada jembatan II atau Nara Singa II yang menghubungkan Pulau Tonton dengan Pulau Nipah, jembatan III atau dikenal juga dengan jembatan Raja Ali Haji menghubungkan Pulau Nipah dan Pulau Setokok. Kemudian jembatan IV atau dikenal juga dengan nama jembatan Sultan Zainal Abidin menghubungkan Pulau Setokok dengan Pulau Rempang, jembatan V atau jembatan Tuanku Tambusai menghubungkan Pulau Rempang dan Galang dan terakhir jembatan VI atau jembatan Raja Kecil menghubungkan Galang dan Galang Baru. Dengan jembatan-jembatan itulah, enam pulau menyatu dengan Batam. Rempang yang luas lahannya sekitar 16.583 hektare bakal ditata sedemikian rupa dengan pembagian sekitar 217 hektare disiapkan untuk kawasan industri, permukiman 656,59 hektare, pariwisata seluas 447,14 hektare, fasilitas umum 127,82 hektae, jasa 181,04 hektare dan pertanian 1.198,57 hektare. Begitu juga dengan kawasan Galang. Namun kini, setelah 12 tahun berdiri, yang bisa dinikmati dari pembangunan jembatan tersebut hanyalah pemandangan-pemandangan di bawah jembatannya. Atau membuat Batam terkenal karena konstruksi jembatan I yang kokoh dan kini menjadi ikon Visit Batam 2010. Sementara skenario menjadikan Rempang-Galang sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru, belum juga berjalan. Pembangunan kawasan Rempang-Galang tak kunjung terjadi akibat permasalahan lahan. Padahal puluhan investor siap mengucurkan dana. (med)

Mobil Impor Mulai 15 September

Sabtu, 21 Agustus 2010 09:43 (sumber Batam Pos,versi asli)

Draft Sudah di Menteri Keuangan Teka-teki kapan mobil impor masuk ke kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) terjawab sudah. Sekretaris Dewan Kawasan (DK) FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK), Jon Arizal, mengungkapkan, mobil impor akan masuk ke kawasan FTZ paling lambat 15 September. Namun, Jon mengaku pemasukan mobil diupayakan bisa dilakukan akhir Agustus ini. Upaya memasukkan mobil impor akhir Agustus diprediksi berjalan lancar, karena draft pengaturannya sudah ada di Menteri Keuangan. Bahkan, dalam rapat evaluasi pelaksanaan FTZ BBK di Jakarta, Jumat (6/8) lalu yang dihadiri sejumlah kementerian terkait yang dipimpin Menko Perekonomian Hatta Radjasa. Dalam pertemuan tersebut, Dirjen BC yang mewakili Menteri Keuangan mempertanyakan apakah kendaraan bermotor boleh dari FTZ ke FTZ. ”Menteri Perdagangan sudah jawab, boleh. Kalau sudah boleh, akan diatur ketentuannya,” ungkap Jon kepada wartawan usai kerja sama pengentasan kemiskinan antara Pemprov Kepri dengan kabupaten/kota se-Provinsi Kepri di Gedung Graha Kepri, Batam Centre, Jumat (20/8). Jon mengaku draft mekanisme formulir mobil keluar masuk antar kawasan FTZ sudah ada. ”Dulu kan ada form BB. Sekarang form apa, itu draftnya sudah ada,” paparnya Ditanya apakah pemasukan mobil impor ini tetap pakai sistem tanda pendaftaran tipe (TPT), Jon mengakuinya. Sistem TPT itu, lanjutnya sesuai Peraturan Dewan Kawasan Nomor 06/ 2009 tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor ke Kawasan FTZ. ”Mobil baru dilihat uji tipe atau TPT, yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian,” tambahnya. Soal keluhan pengusaha lokal terhadap pemberlakuan sistem TPT. Menurutnya, pengusaha yang mengimpor mobil harus memenuhi persyaratan. Bukankan prosedur pengurusan TPT cukup panjang? Disebutkannya, pihaknya sudah rapat dengan kementerian terkait soal TPT itu. ”Kalau pengusaha lokal mampu dan penuhi syarat, kenapa tidak bisa impor mobil? Asal penuhi standar, bisa,” paparnya Jon juga menampik persyaratan bengkel dan jaminan yang diberlakukan seperti dipersyaratkan memperoleh TPT, justru memberatkan pengusaha. ”Apa beratnya bengkel? Yang penting penuhi standar. Soal jaminan pun tetap,” paparnya. Adapun tujuan pemberlakuan TPT, karena kendaraan masuk ke kawasan FTZ dapat fasilitas. Sehingga, pemerintah pusat merasa perlu persyaratan. ”Kalau tidak, bisa seperti beberapa tahun lalu,” paparnya. Disinggung pemberlakuan TPT itu merupakan upaya membatasi pengusaha lokal yang ingin memasukkan mobil impor ke kawasan FTZ, Jon menampiknya. ”Mereka untung kok, karena bebas bea masuk, bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bebas Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Sudah berapa persen harga mobil berkurang, jika dibanding daerah lain? Jadi sepanjang memenuhi persyaratan, silakan pengusaha memasukkan mobil ke kawasan FTZ BBK,” pungkasnya.Soal berapa unit jumlah mobil yang masuk, Jon mengaku, hal tersebut ditetapkan Badan Pengusahaan (BP). Meski mobil impor masuk 15 September, Jon mengaku pemasukan mobil diupayakan bisa dilakukan akhir Agustus ini. ***