BATAM (HK)-- Pemerintah Kota (Pemko) Batam terkesan membiarkan warga Tanjunguma hidup dalam keresahan akibat reklamasi Pantai Stres, di lokasi tempat tinggal mereka yang dilakukan PT Bintang Sembilan Sembilan Persada (BSSP). Seharusnya Pemko tak boleh lepas tangan melihat nasib warga tersebut. Apalagi warga selalu diintimidasi preman yang diduga orang suruhan pihak perusahaan.
Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Zainal Abidin mengatakan apapun alasannya, masalah penempatan lokasi baru untuk warga Pantai Stres adalah tanggungjawab Pemko Batam. Sebab, sebelum dilakukan penggusuran maupun reklamasi, tentu sudah ada negosiasi antara pemerintah dengan pengusaha dalam hal menyediakan lokasi pemukiman baru untuk warga.
"Jadi kita minta Pemko untuk memberikan perhatian pada warga. Karena bagaimana pun juga, mereka itu masyarakat kita. Jangan diam, ketika warga kehilangan tempat tinggal maupun mata pencahariannya," kata Zainal, Jumat (1/6).
Terkait dugaan tidak adanya izin kegiatan reklamasi pantai, menurut Zainal, pihaknya mengaku belum tahu. Tapi apabila dugaan itu benar, maka instansi terkait harus segera menghentikan kegiatan reklamasi.
Sebab, pengerjaan proyek reklamasi pantai itu bukan proyek kecil. Dan membutuhkan dana yang besar. Tentu sebelum ada kegiatan di lokasi, pihak perusahaan harus memiliki izin-izin lengkap. Terutama analisa dampak lingkungan (Amdal).
"Biasanya proyek sebesar itu, dia sudah mengantongi izin-izinnya. Terutama Amdalnya. Tapi kalau izinnya dan Amdalnya tak ada, ya instansi terkait segera menghentikan kegiatan proyek itu. Jangan didiamkan. Karena ini akan membawa dampak yang sangat luas," tambah Zainal.
Senada dengan itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda berjanji segera turun ke lokasi untuk melihat kondisi warga yang kabarnya sudah terisolasi. Sebab akses pintu utama warga sudah ditutup pihak perusahaan.
" Kita akan lihat di lapangan soal kebenaran informasi tersebut kalau akses jalan utama ditutup oleh pihak perusahaan," katanya.
Yunus juga mengecam, adanya tindakan perusahaan dengan melibatkan preman untuk mengintimidasi warga yang bermukim di Pantai Stres. Sebab, tindakan dengan menurunkan preman bukan zamannya lagi.
"Perusahaan ini kan, perusahaan besar dan bonafit. Jadi ganti ruginya pun harus sewajarnya lah. Dan kami sesalkan, kalau pihak perusahaan menurunkan oknum preman untuk mengintimidasi masyarakat. Itu bukan jamannya lagi. Harusnya pihak perusahaan mengedepankan profesional lah. Karena rata-rata warga yang tingga di sana, sudah puluhan tahun. Jadi ganti rugipun harus secara manusiawi lah," ujar legislator Partai Golkar ini.
Ketua LSM Pemuda Peduli Lingkungan (PPL) Kota Batam, Husni Sangaji mengaku kecewa dengan reklamasi di Pantai Stres tersebut. Sebab reklamasi itu membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Husni mengaku, pasca dilakukan reklamasi, sejumlah warga mengadu ke LSM yang dipimpinnya. "Saya sudah turun ke lokasi. Dan saya sudah lihat. Ini setelah banyak warga yang mengadu ke saya. Kita khawatir, kegiatan itu akan berdampak luas bagi lingkungan di sekitarnya," kata Husni.
Ia membenarkan, adanya oknum preman yang dikerahkan oleh pihak perusahaan untuk turun ke lokasi dan menakut-nakutkan warga. Tentu hal ini sangat disayangkan. Karena yang dihadapi itu adalah warga yang nota bene masyarakat pribumi, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
"Namanya pembangunan, tentu kita mendukung. Tapi harus sesuai dengan prosedur yang ada. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban, akibat kepentingan pribadi," tandas Husni.
Di tempat terpisah Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Korwil KSBSI) Provinsi Kepri, M Natsir meminta Pemko Batam turun ke lapangan melihat nasib warganya. Sebab dampak dari reklamasi itu, warga kehilangan mata pencaharian di laut dan di pelabuhan rakyat di lokasi tersebut.
"Kami menyayangkan minimnya perhatian pemerintah terkait nasib para nelayan dan warga sekitar kawasan Pantai Stres yang hingga saat ini masih belum jelas. Akibat adanya reklamasi dan berakhirnya izin operasional pelabuhan rakyat Pantai Stres, puluhan kepala keluarga terancam kehilangan pekerjaan", katanya, kemarin.
Menurut Nasir, kegiatan reklamasi tidak bisa terus dilanjutkan sebelum adanya penyelesaian terkait hak-hak para nelayan dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Pantai Stres. Termasuk masa depan nasib dan bagaimana kelanjutan pekerjaan sehari-hari mereka.
"Perusahaan harus mengakomodir masa depan dan pekerjaan mereka, tidak bisa hanya sebatas memberi kompensasi," ungkapnya.
Sebelumnya pascareklamasi diekspos di koran, warga mengaku selalu diintimidasi premen. Namun warga tidak akan gentar dengan ancaman tersebut.
"Diam-diam kami didatangi puluhan preman. Mereka bilang daripada nanti digusur lebih baik kalian buru kasar terima dua karung beras sebagai ganti rugi. Kami ditakut-takuti, namun tak kami terima," jelas seorang warga yang enggan menyebutkan namanya, kemarin.
Ia berharap pihak perusahaan menghargai warga sebagai manusia. "Tolong dong dihargai. Jangan seperti anak ayam dilempar gitu aja," tegasnya.
Senada dengan itu, warga lainnya Iwan (40) mengatakan warga hanya dipermainkan pihak perusahaan. Bahkan sebetulnya pemerintah juga sudah mengetahuinya, tapi tidak digubris sama sekali. Bayangkan, PT BSSP menawarkan bagi buruh kasar hanya dua karung beras untuk ganti rugi.
" Kami tidak tahu berapa kilo satu karung beras. Tapi itu kami tolak mentah-mentah. Masak ganti rugi beras, emangnya kami ini apa?. Ini memang tidak sepadan dengan penghasilan kami selama reklamasi itu," katanya didampingi istrinya yang sedang menggendong anaknya.
Kata Iwan, puluhan preman menganggap warga di sini (Pantai Stres) pembangkang, tidak mau hengkang dari lokasi tersebut. Bahkan mereka (preman) juga menyebutkan warga tidak akan menang melawan mereka. (tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar