Menurut Hari, persoalan labuh jangkar kapal di wilayah perairan Pulau Batam menjadi sorotan serius.
"Kita akan koordinasikan dengan Walikota. Kan saya masih baru bertugas di sini. Tunggu waktu kita akan jumpa Walikota membahas soal ini," katanya ditemui usai serah terima jabatan (sertijab) Kepala Kanpel Batam, Senin (18/6) di Planet Holiday, Jodoh.
Kata Hari, beberapa waktu lalu, dia sudah bertemu dengan Walikota dalam kunjungan bersama ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura. Namun, pertemuan itu masih bersifat silaturahmi dan perkenalan. "Belum ke arah persoalan ini, tapi hanya sebatas perkenalan saja. Namun dengan silaturahmi itu, diharapkan persoalan ini bisa ada solusinya," ujarnya.
Informasi di lapangan, lego jangkar kapal-kapal di wilayah perairan di Pulau Batam adalah di perairan Remapng dan Galang selama ini menjadi kewenangan pihak Kanpel Laut Batam. Bahkan, untuk memuluskan aktivitasnya, Kanpel melibatkan organisasi nelayan tertentu.
"Saya kan selama ini bertugas di Atase Perhubungan Singapura, sudah tiga tahun lebih. Nah sekarang ditugaskan di sini. Saya sudah jumpa beliau (Walikota) belum lama ini. Ke depan nanti kita akan bahas persoalan labuh jangkar dan berikut biaya jasa labuh tambat atau retribusi kapal di kawasan perairan ini," terangnya.
Saat disinggung rencana induk pelabuhan (RIP) yang tidak dimiliki Kanpel Laut Batam, Hari menampiknya. Kata dia, justeru Kanpel Batam jauh-jauh hari memegang RIP sebagai bahan acuan pelaksanaan dan perencanaan kerja di wilayah perairan Pulau Batam.
"Jangan mengada-ada, itu tak benar. Masa kita tidak punya RIP. Kita punya RIP yang jelas," tandasnya. (tea)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar